Defisit Keteladanan Petinggi Indonesia

Ribuan massa yang diberi nama Aliansi Rakyat Kalimantan Timur melakukan aksi demo ke kantor DPRD dan Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa lalu. Aksi ini rusuh sampai malam hari dan panggung orasi terbakar. Aksi dipicu anggaran mobil dinas gubernur senilai Rp 8,5 milyar dan renovasi rumah jabatan sebesar Rp 25 milyar.

Memang aksi terjadi di ibukota provinsi, jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta. Bahkan di luar Jawa. Presiden Prabowo sebelum aksi bergerak sempat juga mempertanyakan, kok ada gubernur meminta mobil dengan anggaran sebesar itu. “Saya saja memakai Maung yang harganya 800 juta dan karena saya presiden kacanya anti peluru,” sentil Prabowo. Tapi hanya ngedumel tak ada langkah apa pun.

Sampah Plastik Sampai Jauh

Perang yang berkecamuk di Kawasan Teluk ternyata  berpengaruh pada emak-emak di pasar tradisional negeri ini. Harga plastik berbagai jenis naik drastis. Bahkan kenaikannya ada yang 100 persen. Kantong kresek yang tadinya Rp 10 ribu per kilogram kini sudah Rp 17 ribu. Gelas plastik yang sangat dibutuhkan warga untuk hajatan sudah menjadi Rp 500 ribu per dus (isi 2 ribu biji) dari harga sebelumnya Rp 280 ribu. Ini dilaporkan resmi oleh IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia). Para emak-emak pun beralih ke kantong lain seperti kertas atau bahan alami.

Bukankah ini hal yang bagus? Sudah lama pemerintah menganjurkan agar pemakaian plastik dikurangi. Sampah plastik sangat sulit diurai di tanah. Butuh waktu ratusan tahun, melebihi usia manusia. Dari sudut ini seharusnya kita perlu berterima kasih kepada Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memperpanjang perang di Kawasan Teluk. Ketua DPR Puan Maharani sepakat ini momentum baik untuk memerangi sampah plastik.

Kepepet dan Terlanjur Saat Efisiensi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk kesekian kalinya mengumumkan pentingnya efisiensi anggaran untuk mengantisipasi gejolak ekonomi akibat perang di Timur Tengah. Berkali-kali ia menyebut anggaran operasional kementrian dan lembaga akan disunat sampai 10 persen. Purbaya yakin yang akan dipotong adalah pos yang memang bisa ditunda.

Ilmu Harus Disertai Kebijakan

Belum ada tanda perang di kawaan Timur Tengah akan berakhir. Presiden  Amerika Serikat Donald Trump memang menyebutkan perang akan berakhir dalam dua atau tiga minggu ke depan. Namun ucapan itu disertai embel-embel: karena sebagian target sudah tercapai. Ucapan ini ditangkap sebagai kemenangan sepihak Amerika Serikat. Iran pun bereaksi. Tetap berperang bahkan menolak gencatan.

Berbagai Jurus Menghemat BBM

Dampak perang antara Israel yang bersekutu dengan Amerika Serikat melawan Iran sudah nyata dirasakan berbagai negara. Perang di kawasan sumber minyak itu telah membuat krisis energi. Pasokan minyak terhenti di Selat Hormuz yang dikuasai Iran.

Filipina sudah menerapkan kerja 4 hari dalam seminggu bagi pegawai pemerintah. Juga penghematan energi di kantor dengan mengecilkan suhu air pendingin. Mematikan komputer di saat istirahat. Sri Lanka juga begitu, memilih empat hari kerja dengan tambahan libur hari Rabu. Ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk mobil pribadi maksimal 15-25 liter dan truk 20 liter per minggu. Pembatasan serupa terjadi di Bangladesh dan Myanmar dengan pola berbeda. Di Myanmar diterapkan sistem ganjil genap berdasarkan nomor plat kendaraan pribadi. Jadi hanya separoh mobil yang bisa keluar setiap hari.

Sejumlah Program yang Terburu-buru

Apakah Anda pernah bingung ke mana arah perjalanan bangsa ini di era kepemimpinan Prabowo Subianto? Jika sesekali bingung, itu sangat wajar karena program Prabowo sangatlah mulia sebagai sebuah ide. Cuma pelaksanaan di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Komunikasi yang buruk di pemerintahan membuat masalah tambah amburadul. Masyarakat tak mendapat penjelasan yang akurat siapa dan yang mana harus dipercaya. Pemerintah tak punya juru bicara meski pun secara formal punya badan yang mengurusi masalah komunikasi.

Di bulan Januari yang lalu, misalnya, tatkala Presiden Prabowo menghadiri panen raya di Karawang, dia menyebutkan Indonesia sudah mencapai swasembada pangan nasional. Sejak 31 Desember 2025 kita tak lagi impor beras. Produksi mencapai 34,69 juta ton dan itu melebihi kebutuhan domestik. Bahkan dengan stok surplus kita siap mengekspor beras ke Malaysia, Arab Saudi, serta Papua Nugini. Namun, ketika Prabowo berada di Amerika Serikat dan menandatangani perjanjian dagang atau Agreement on Reciprocal Trade dengan Presiden Trump 19 Februari 2026, berita swasembada pangan itu jadi ambyar. Kita harus membuka akses impor produk pertanian AS senilai USD 4,5 miliar per tahun. Termasuk impor beras 1.000 ton per tahun.

Supaya Puasa Lebih Bermakna

Inilah hari-hari yang penuh berkah, bulan yang istimewa buat semua pemeluk agama. Bukan cuma untuk umat Islam yang memasuki bulan suci Ramadan, tapi juga untuk umat beragama lainnya. Dimulai umat Konghucu yang merayakan Tahun Baru Imlek hari Selasa lalu. Sehari kemudian umat Hindu merayakan Mahasiwaratri di Candi Prambanan, Yogyakarta, dihadiri ribuan orang dengan 33 pendeta Hindu se Nusantara. Ini ritual pertamakali di Prambanan setelah candi yang berstatus benda cagar budaya itu dinyatakan sebagai tempat ibadah Hindu pada 2022.

Di hari yang sama dengan perayaan Mahasiwaratri itu, umat muslim Muhamaddiyah memulai ritual puasa Ramadan, meski pun pemerintah memutuskan awal puasa baru esok harinya. Kemudian kita tahu bersamaan awal puasa Ramadan versi Muhamaddiyah umat Katolik dan (sebagian) Kristen  Protestan merayakan apa yang disebut Rabu Abu. Dan nanti, pada saat umat Muslim takbiran menyambut Idul Fitri umat Hindu merayakan Tahun Baru Saka yang dikenal dengan sebutan Nyepi. Diselingi dengan Hari Paskah yang merupakan rangkaian Rabu Abu, bulan berkah ditutup umat Buddha merayakan Hari Waisak.

Memanfaatkan Predikat Orang Miskin

Kementrian Sosial bikin heboh. Tanpa ada sosialisasi, jutaan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dinonaktifkan sehingga mereka tak bisa mendapat pelayanan saat berobat. Mereka adalah peserta yang iurannya ditanggung pemerintah karena tergolong orang miskin. Istilahnya mereka Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.

Langkah Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini sebenarnya bagus. Peserta PBI itu banyak yang tidak lagi miskin. Sepanjang tahun 2025 saja sudah 13,5 juta peseta yang dinonaktifkan. Lalu per awal bulan ini ada 11 juta peserta menyusul. Nah, ini yang heboh karena sangat mendadak.

Jangan Sampai Polisi Menjadi Petani

Pernyataan spontan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Senin lalu, viral di media sosial. Listyo Sigit menolak wacana polisi di bawah kementerian. “Lebih baik mundur dan jadi petani,” kata dia.

Ada yang mendukung niat Listyo menjadi petani. Barangkali dia lelah, mengingat masa jabatan Listyo Sigit sebagai Kepala Kepolisian sudah sangat lama. Lagi pula dia melahirkan “Program Polisi Tanam Jagung”  yang mendukung swasembada pangan nasional. Capaian tahun 2025 yang sudah dilaporkan Kapolri di DPR adalah panen raya jagung di lahan 1,37 juta hektare. Hasil panen: 3,57 juta ton jagung. Prestasi yang membanggakan Presiden Prabowo. Nantinya program ini bersinergi dengan program makan bergizi gratis (MBG)  di mana kepolisian sudah punya ribuan dapur MBG.

Mengajari Perangkat Desa Korupsi

Kasus Bupati Pati, Sudewo, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan bukti betapa rusaknya penyelenggara pemerintah yang paling bawah. Lebih memprihatinkan kerusakan ini dipicu oleh pejabat yang lebih atas. Atasan itu mengajari bagaimana berbuat jahat.

Sudewo, bupati yang gagal dimakzulkan pada akhir tahun lalu, melakukan pemerasan dari calon perangkat desa. Melalui perantara Sudewo mematok tarif Rp 165 juta hingga Rp 225 juta per orang, agar perangkat desa itu terpilih. KPK telah menyita uang miliaran rupiah sebagai bukti.

Memutus Gairah Rakyat Mencoblos

Pemerintah agaknya tak suka melihat begitu tingginya  gairah masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Sudah berjalan dengan baik sejak era reformasi.  Para kepala daerah, bupati, walikota, dan gubernur dipilih secara langsung. Tiba-tiba ada wacana mau diubah. Kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti era Orde Baru.

Alasan yang dipakai terlalu bertele-tele dan melelahkan petugas. Juga biaya yang besar, termasuk yang disediakan oleh calon kepala daerah. Ini secara tak langsung membuat mereka mencari dana dengan cara tak halal setelah terpilih. Yakni korupsi.

Sesederhana itu alasannya. Tak masuk akal bagi kebanyakan rakyat. Tebukti dari  survey yang dilakukan LSI Denny JA baru-baru ini di mana 66 persen menolak pilkada oleh DPRD. Litbang Kompas juga melakukan survey dan hasilnya 77,3 persen lebih suka pilkada langsung. Penolakan ini merata di seluruh Nusantara.

Tetap Bahagia Walau Miskin

Presiden Prabowo Subianto terharu. Mengucapkan kata sedikit bergetar tatkala menyampaikan kabar bagaimana bangsa kita begitu merasa berbahagia. Masyarakat Indonesia dinyatakan sebagai yang paling bahagia di dunia menurut sebuah survei global. Survey itu berasal dari Global Flourishing Study (GFS), sebuah penelitian kolaborasi antara Harvard University, Baylor University dan Gallup – sebuah lembaga polling global terkenal. Kabar baik ini disampaikan Prabowo pada pidatonya di acara Perayaan Natal Nasional 2025, Senin lalu, di Jakarta.

Jika sedikit dilacak, survei ini bukan baru. Pengumpulan data dilakukan antara rentang waktu 2022 hingga 2024 dan dipublikasikan di jurnal Nature Mental Health pada 30 April 2025. Penelitian melibatkan sekitar 203.000 responden dari sekitar 22 negara, namun Gallup punya data pembanding di hampir 200 negara. Ada lima hal yang dijadikan domain dalam survei ini. Yakni soal kebahagiaan dan kepuasan hidup (happiness and life satisfaction), kesehatan fisik dan mental (physical and mental health), makna dan tujuan hidup (meaning and purpose), karakter dan kebajikan (character and virtue), dan hubungan sosial yang erat (close social relationships). Indonesia mendapat skor tertinggi 8,47 dari 10. Di atas Meksiko, Filipina, Israel, dan Polandia.

Mencermati Paradoks Prabowo Subianto

Kita memasuki tahun 2026. Bagi banyak orang pergantian tahun hanyalah mengganti kalender.. Namun bagi para politisi, setiap tahun bergerak maju maka itu adalah kecemasan, apa bisa mempertahankan jabatannya yang sekarang. Strategi apa yang dipakai agar nanti, ketika kalender bergerak mendekati tahun 2029, karier politiknya tak hilang begitu saja. Akal harus dimulai dari sekarang.

Yang terlanjur nafsu menjadi bupati atau gubernur salah satu akal itu adalah mendorong  pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menyuap 50 atau paling banyak 100 anggota DPRD tentu lebih murah dibanding menyuap ribuan atau jutaan rakyat. Pimpinan partai politik sudah ramai-ramai mengusulkan hal ini. Bahwa hal ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah hal yang mereka khawatirkan. Sudah biasa mereka tak mematuhi keputusan MK.

Beras Oplosan Ulah Vampir Ekonomi

Beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat lagi bermasalah. Ada paradok yang tak mudah untuk dijelaskan. Badan Urusan Logistik (Bulog) punya stok yang mencapai rekor tertinggi, 4,2 juta ton, akhir bulan lalu. Kenapa harga beras tetap tinggi? Keluarkan saja beras itu dari gudang banjiri pasar.

Tak semudah itu. Beras Bulog yang 4,2 juta ton itu sebanyak 2,54 juta ton berasal dari import dan berada di gudang-gudang Pulau Jawa. Membanjiri pasar memerlukan dana besar. Lagi pula stok beras Bulog dipakai untuk bantuan sosial bagi 22 juta lebih keluarga. Memang Bulog bertugas menjaga cadangan beras pemerintah dalam program yang disebut Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras yang disebut beras SPHP ini disalurkan ke pasar tradisional dan ritel modern dengan harga di bawah pasar.

Untuk Siapa Hari Kebudayaan

Hari Kebudayaan Nasional (HKN) sebaiknya ditanggapi dengan sederhana. Cuekin saja dan tak usah diributkan. Anggap Menteri Kebudayaan Fadli Zon kurang pekerjaan setelah gagasannya menulis sejarah nasional versi baru hampir rampung. Seperti ramai diberitakan, Fadli Zon menetapkan HKN pada 17 Oktober, tanggal yang persis sama dengan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra di mana Fadli Zon adalah wakil ketua umumnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani berencana memanggil Fadli Zon untuk menjelaskan tentang itu. Tak usah repotlah Bu Puan.

Fadli Zon punya alasan lain. Adalah Presiden Soekarno pada tanggal 17 Oktober 1951 menetapkan Lambang Negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bersejarah. Semboyan ini dianggap mencerminkan filosofi persatuan dalam keberagaman budaya, suku, agama, dan ras, yang menjadi perekat identitas nasional Indonesia. Kebetulan saja di hari yang sama Prabowo lahir.

Belajar dari Musibah Selat Bali

Kapal Tunu Pratama Jaya tenggelam secara tragis di Selat Bali pada Rabu malam, 2 Juli lalu. Kapal ini berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk dengan membawa penumpang 53 orang serta 12 kru kapal. Ini sesuai catatan manifes kapal, sebuah angka yang sudah dipastikan tidak sesuai dengan kenyataan. Sudah lazim banyak penumpang yang tak terdaftar dalam manifes.

Masih ada puluhan penumpang yang belum ditemukan meski segala upaya pencarian dikerahkan dengan optimal. Selain kendala cuaca dan arus laut Selat Bali yang deras, tenggelamnya kapal ini memang tragis. Kapal dihantam gelombang tinggi dan air laut masuk dari pintu yang terbuka di ruang mesin. Kapal pun miring dalam gelap gulita setelah mesin mati. Dalam waktu 2-3 menit kapal tenggelam. Tidak sempat membunyikan alarm dan banyak penumpang tak sempat mengenakan jaket pelampung.

Membangun Kepercayaan ala Petugas Damkar

Seorang ibu muda di Bekasi melaporkan ke polisi tentang perilaku suaminya yang melakukan tindak kekerasan. Laporan diterima dengan baik. Tapi ibu itu merasa laporannya tak segera ditanggapi. Ia pun mengaku depresi dan berniat bunuh diri. Niatnya itu dia sampaikan ke petugas pemadam kebakaran (Damkar) melalui pusat panggilan di nomor 112. Petugas Damkar sigap dan mengirim empat petugasnya menemui sang ibu yang kodisinya luka lebam di paha kiri, telinga keluar cairan, dan kepalanya memar.

Terlepas bahwa ibu ini kurang sabar karena polisi perlu waktu memproses kasus kekerasan itu, kesigapan petugas Damkar patut dipuji. Kita tidak sedang menyoroti bagaimana polisi menanggapi laporan masyarakat. Kita cuma mengapresiasi petugas Damkar sangat peka dalam urusan kamanusiaan.

Libatkan Masyarakat dalam Makan Bergizi

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Selasa lalu, diterima Presiden Prabowo Subianto di istana. Gus Yahya, panggilan akrab pucuk pimpinan PBNU ini, melaporkan tentang pelaksanaan makan bergizi gratis yang dikelaola oleh PBNU. Tugas mengelola program MBG ini disepakati pada peringatan Hari Lahir ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta 5 Februari lalu. Semuanya berlangsung baik, begitu Gus Yahya memberi pernyataan.

Adapun sasarannya adalah lima juta santri di pesantren-pesantren binaan NU. Kata Gus Yahya sekarang dikembangkan sejumlah titik lagi yang akan disasar. Target yang dibebankan Badan Gizi Nasional (BGN) adalah menjangkau sekitar 1.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau biasa disebut dapur MBG. Target itu diharapkan tercapai pada Agustus nanti di lebih dari 400 pesantren besar, sejumlah madrasah, serta pesantren kecil yang berafiliasi dengan NU.

Kisruh Murid Baru Setiap Tahun

Pendaftaran siswa baru menjadi kisruh rutin setiap tahun. Masalahnya nyaris sama. Orang tua murid antre sejak subuh karena menghadapi kendala saat mendaftar secara online. Sistem digital tiba-tiba error. Persyaratan domisili yang bisa diakali. Praktik pungutan liar masih terjadi dan terbukanya jual beli kursi. Semua ini lagu lama.

Sistem penerimaan murid baru memang sudah diperbaiki. Namun yang berbeda hanya pada istilah. Tahun lalu namanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan kali ini menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Jalur penerimaan tetap empat katagori. Yakni jalur afirmasi, jalur domisili (dulu disebut zonasi), jalur prestasi, dan jalur mutasi. Afirmasi untuk orang miskin, domisili berdasar jarak rumah ke sekolah, prestasi berdasar nilai rapot dan penghargaan yang dimiliki, dan mutasi karena mengikuti orang tua yang pindah tugas.

Pariwisata Setengah Hati di Raja Ampat

 Hari-hari ini Raja Ampat di Povinsi Papua Barat Daya sedang ramai dibicarakan. Gugusan pulau indah di provinsi yang baru ini dikenal sebagai destinasi wisata bahari yang memikat. Raja Ampat mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai Global Gepark dengan pesona karang dan kekayaan lautnya yang luar biasa.

Namun yang menghebohkan bukan karena keindahan Raja Ampat. Yang diributkan gugusan pulau itu dirusak oleh penambangan nikel. Di mana-mana usaha pertambangan berseberangan dengan dunia wisata. Menambang merusak alam: hutan dibabat, tanah digali, lumpur berhamburan. Usaha wisata mengandalkan keasrian alam: lereng bukit dan lembah yang indah di darat. Air yang jernih beserta ribuan jenis ikan hidup di laut. Yang mengherankan, kenapa Kementrian Pariwisata terkesan diam dan tak ikut ribut?