Defisit Keteladanan Petinggi Indonesia

Ribuan massa yang diberi nama Aliansi Rakyat Kalimantan Timur melakukan aksi demo ke kantor DPRD dan Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa lalu. Aksi ini rusuh sampai malam hari dan panggung orasi terbakar. Aksi dipicu anggaran mobil dinas gubernur senilai Rp 8,5 milyar dan renovasi rumah jabatan sebesar Rp 25 milyar.

Memang aksi terjadi di ibukota provinsi, jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta. Bahkan di luar Jawa. Presiden Prabowo sebelum aksi bergerak sempat juga mempertanyakan, kok ada gubernur meminta mobil dengan anggaran sebesar itu. “Saya saja memakai Maung yang harganya 800 juta dan karena saya presiden kacanya anti peluru,” sentil Prabowo. Tapi hanya ngedumel tak ada langkah apa pun.

Bagaimana kita melihat kasus ini? Betul ini terjadi di daerah namun inilah gambaran seburuk-buruknya pemerintah saat ini. Etika moral para pejabat negeri melorot serendah-rendahnya. Pada saat rakyat kesulitan dalam hidup, gas elpiji naik dan minyak goreng menghilang, ada pejabat yang masih tak merasa malu menggelontorkan anggaran milyaran rupiah untuk membeli kendaraan yang dipakai pribadi. Pada saat defisit anggaran membayangi kehancuran ekonomi, rumah jabatan itu harus direnovasi dengan uang rakyat sedemikian besar.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bereaksi. Mobil jenis Range Rover itu sudah dikembalikan. Tapi proses membeli sudah berjalan dan anggaran sudah digelontorkan. Ada pun renovasi rumah jabatan tidak jelas apakah sudah dimulai. Hanya disebutkan rumah dinas itu kosong bertahun-tahun sehingga perlu perbaikan besar. Dan proses renovasi sudah mengikuti prosedur, transparan, dan akuntabel. Ini mengindikasikan anggaran sudah disetujui.

Semudah itukah anggaran disetujui? Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Hasanuddin Mas'ud, kakak kandung Rudy Mas’ud. Jika disebut satu nama lagi, yakni Rahmad Mas'ud, dia adalah Wali Kota Balikpapan sejak 2021 dan terpilih kembali pada 2025. Ada satu nama saudara kandung lagi, Abdul Gafur Mas'ud. Dia ini mantan Bupati Penajam Paser Utara 2017–2022. Empat bersaudara ini dari partai yang sama, Golkar. Rudy sendiri saat diusung menjadi calon gubernur mengajak partai Nasdem, PKB, Gerindra, dan PAN yang disebutnya tanpa mahar politik. Jika dihitung secara “matematika demokrasi” maka anggaran apa pun yang dibuat gubernur akan senantiasa lolos di DPRD. Wakil rakyat di daerah itu sudah ditangan eksekutif.

Bukankah ini “copy paste” dari apa yang terjadi di pusat? Pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo sudah menguasai DPR sepenuhnya. Memang ada PDI Perjuangan yang tak mau disebut partai oposisi. Dengan memilih istilah “partai penyeimbang” pengawasan sebagai mana fungsi wakil rakyat sudah lama tak efektif. Pimpinan DPR lebih terkesan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Sesekali justru menjadi juru bicara pemerintah.

Banyak aktifitas DPR yang “mati gaya” ketika berhadapan dengan eksekutif. Komisi Petahanan DPR mengaku terus terang tak bisa menghadirkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke DPR untuk acara dengar pendapat. Kementrian dan lembaga negara bisa seenaknya memakai anggaran untuk kebutuhan yang belum prioritas tanpa sepengetahuan DPR. Sebutlah misal Kementrian Koperasi mendatangkan mobil truck meniru Badan Gizi Nasional yang mendatangkan mobil pickup dalam jumlah besar. Semua tanpa sepengetahuan DPR. Dan ketika semua itu dianggap salah urusan bisa selesai dengan kata “sudah terlanjur”.

Inilah contoh-contoh yang mudah ditiru oleh pejabat di daerah. Defisit keteladanan yang mencemaskan. Gerakan efisiensi dan dilarangnya kegiatan seremonial cuma ada di pidato. Contoh,  pejabat setingkat menteri memamerkan ulang tahunnya di hotel mewah di luar negeri. Kadar sensitif para pejabat sudah luntur. Harusnya mereka tahu diri di saat rupiah melemah ikut prihatinlah. (Kalau pun kebelet merayakan ulang tahun dengan glamor, ya, minimal jangan dipublikasikan).

Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan sering bilang buruknya wajah kita saat ini ibarat "ikan busuk dari kepala". Kalau pejabat pusat, menteri, atau DPR terjerat kasus hedonisme APBN, menjadi hal yang biasa kalau pejabat di daerah juga mempermainkan APBD. Menteri memakai jet pribadi, kenapa gubernur tak boleh pakai mobil Range Rover.

Teladan buruk itu tak cuma dilakukan Gubernur Kalimantan Timur. Kepala daerah lain sudah lama mencontoh bagaimana anggaran APBD bisa dinikmati untuk pribadi. Bupati Tulungagung, Jawa Timur,  Gatut Sunu Wibowo, saat ini diperiksa KPK dengan dugaan memperkaya diri sendiri dengan utak atik APBD. Yang kasusnya sudah selesai juga banyak, misalnya, mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, yang korupsi dana Bansos APBD Rp4,03 miliar dan menyuap 100 anggota DPRD Sumut total Rp 61,8 miliar. 

Presiden Prabowo, para Menteri dan kepala badan, saatnya memberi contoh yang baik, bukan sekadar omon-omon. Sadarlah, kita lagi terpuruk.