Berbagai Jurus Menghemat BBM

Dampak perang antara Israel yang bersekutu dengan Amerika Serikat melawan Iran sudah nyata dirasakan berbagai negara. Perang di kawasan sumber minyak itu telah membuat krisis energi. Pasokan minyak terhenti di Selat Hormuz yang dikuasai Iran.

Filipina sudah menerapkan kerja 4 hari dalam seminggu bagi pegawai pemerintah. Juga penghematan energi di kantor dengan mengecilkan suhu air pendingin. Mematikan komputer di saat istirahat. Sri Lanka juga begitu, memilih empat hari kerja dengan tambahan libur hari Rabu. Ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk mobil pribadi maksimal 15-25 liter dan truk 20 liter per minggu. Pembatasan serupa terjadi di Bangladesh dan Myanmar dengan pola berbeda. Di Myanmar diterapkan sistem ganjil genap berdasarkan nomor plat kendaraan pribadi. Jadi hanya separoh mobil yang bisa keluar setiap hari.

Apa langkah pemerintah kita? Ada rencana melakukan pekerjaan dari rumah (work for home – WFH) untuk pegawai negeri yang tugasnya bukan di bidang pelayanan. Sama seperti di negara lain, kerja di kantor hanya 4 hari. Tentang harinya diserahkan masing-masing daerah. Kecendrungan dipilih hari Jumat. Mayoritas penduduk kita Muslim sehingga leluasa menjalankan ibadah sholat Jumat. Lagi pula berendeng liburnya dengan Sabtu dan Minggu. Namun, pemerintah provinsi Jawa Timur sudah memutuskan bukan hari Jumat. Tapi memilih Rabu seperti Sri Lanka. Tak disebutkan alasannya, namun diduga jika memilih WFH di hari Jumat dikhawatirkan “libur panjang” itu justru orang kepingin piknik. Hemat BBM jadi tak kesampaian. Siapa yang mengawasi?

Sebelumnya ada usulan anak sekolah belajar dari rumah secara daring (dalam jaringan). Persis saat wabah Covid. Tapi bagaimana dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang dapurnya sudah ribuan lebih ini? Ditutup sementara? Pemberian gizi tak boleh terputus, kata pejabat di badan gizi nasional. Lalu kedua program digabung, anak didik belajar daring tapi wajib (atau orang tuanya) datang ke sekolah mengambil jatah MBG.

Seharusnya orang tertawa dengan program gabungan ini. Orang Jawa bilang, ini program “paling gendeng bin edan”. Bagaimana bisa hemat BBM? Untunglah kemudian Menko Pembanguan Manusia dan Kebudayaan Pratikno membatalkan ide ini. Dan Menteri Pendidikan Prof Abdul Mu’ti memberi penjelasan dengan cara waras: pendidikan yang terbaik dengan metode tatap muka antara guru dan murid. Catatan penting dari ide konyol ini adalah selain tak ada kordinasi antar kementrian, program apa pun yang ujungnya menghentikan MGB harus dikesampingkan. Punya dapur MBG adalah karunia, setiap hari ada Rp 6 juta insentif yang membuat pemilik dapur bisa jogged-joged.

Ide teranyar dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil dengan serius meminta agar para ibu-ibu mematikan kompornya jika selesai memasak. Apa yang salah dari pernyataan ini? Kenapa Balil dihujat ribuan nitizen? Mungkin tata bahasa lisan Menteri ini kurang pas atau dia memang tak tahu apa itu kompor. Tapi bisa jadi pula pemerintah sesungguhnya panik menghadapi krisis energi dan belum menemukan langkah antisipasinya. Padahal masyarakat sendiri justru tidak panik.

Mumpung masyarakat belum panik harusnya ada langkah yang lebih kongkrit ke depannya ketimbang imbauan mematikan kompor selesai masak. Jangan tergantung BBM dari Timur Tengah. Apalagi pernyataan dari pemerintah Iran bahwa ada sejumlah tanker milik negara lain yang dibolehkan melalui Selat Hormuz tapi Indonesia tak masuk dalam daftar.

Percepatan program biodiesel. Dengan meningkatkan B40 (40% biodiesel dari sawit) ke B50 di semester kedua 2026 ini akan mengurangi pemakaian solar yang harus diimpor. Sedangkan untuk pengganti BBM nonsolar bisa dikembangkan lebih serius penggunaan motor dan mobil listrik. Lalu program transportasi umum harus digalakkan. Jakarta adalah contoh yang baik di mana setiap Rabu seluruh pegawai menggunakan transportasi umum. Kenapa daerah lain tak menirunya?

Soal motor dan mobil listrik pemerintah hanya gencar menganjurkan namun kurang memberi pelayanan terutama sarana mencharge baterai. Memang PLN sudah menyediakan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) saat libur lebaraan kemarin yang tersebar di Jawa, Sumatra dan Bali. Tapi itu belum cukup dan membuat cemas bepergian jauh.

Untuk motor listrik charge baterai sebenarnya bisa sederhana dan dilakukan di rumah. Cukup colokan biasa. Masalahnya adalah daya yang minimum 7.700 VA. Biaya pemasangan bisa sampai Rp 20 juta. Kenapa PLN tak memperbanyaknya di SPKLU? Lagi-lagi alasan klasik, dana tak ada. Padahal pemerintah sadar salah satu langkah strategis jangka panjang untuk kurangi ketergantungan impor solar dan bensin adalah transportasi bersumber listrik.

Jika program MBG bisa dievaluasi (sasarannya hanya untuk yang membutuhkan saja) lalu dananya disisihkan untuk membangun SPKLU atau cuma tempat charger baterai kelas motor listrik, kita tak terlalu khawatir dengan perang Irak-Israel.