Beras Oplosan Ulah Vampir Ekonomi

Beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat lagi bermasalah. Ada paradok yang tak mudah untuk dijelaskan. Badan Urusan Logistik (Bulog) punya stok yang mencapai rekor tertinggi, 4,2 juta ton, akhir bulan lalu. Kenapa harga beras tetap tinggi? Keluarkan saja beras itu dari gudang banjiri pasar.

Tak semudah itu. Beras Bulog yang 4,2 juta ton itu sebanyak 2,54 juta ton berasal dari import dan berada di gudang-gudang Pulau Jawa. Membanjiri pasar memerlukan dana besar. Lagi pula stok beras Bulog dipakai untuk bantuan sosial bagi 22 juta lebih keluarga. Memang Bulog bertugas menjaga cadangan beras pemerintah dalam program yang disebut Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras yang disebut beras SPHP ini disalurkan ke pasar tradisional dan ritel modern dengan harga di bawah pasar.

Penyaluran ini yang jadi masalah. Beras itu adalah beras medium yang harganya di bawah beras premium. Penyaluran ini yang dimanfaatkan para pengusaha nakal. Mereka mencampur beras medium dan premium itu dan dijual sebagai beras premium yang harganya lebih tinggi. Ini yang disebut beras oplosan. Akibatnya masyarakat kehilangan beras murah dan mau tak mau harus membayar untuk beras premium tapi oplosan. Sebagai contoh beras medium yang berasal dari program SPHP Bulog yang seharusnya dijual dengan harga Rp11.000/kg, dioplos dengan beras premium dan dijual dengan harga sampai 15.000/kg.

Praktik oplosan melemahkan efektivitas intervensi pemerintah sesuai program SPHP. Tujuan menekan harga pasar tidak tercapai. Pengawasan yang lemah di tingkat distribusi dan bocornya beras SPHP di tijgkat pedagang yang tidak berhak, membuat beras oplosan menguasai pasar. Kita memang punya apa yang disebut Satgas Pangan tapi pengawasan distribusi belum memadai.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan telah mengumumkan temuan terkait praktik beras oplosan yang merugikan masyarakat dan negara. Tak bisa dibilang kecil, ditemukan 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu yang dikatagorikan beras oplosan. Perusahaan yang terlibat pun perusahaan besar. Ini yang membuat Presiden Prabowo Subianto marah besar.  Saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Senin lalu, Prabowo menyebutkan pengusaha itu penghisap darah rakyat tak ubahnya vampir ekonomi. Presiden sudah meminta Kejaksaan Agung dan Kepolisian menindak kasus ini

Sebanyak 700.000 ton beras diperkirakan terlibat dalam praktik oplosan, setara dengan 25% dari kebutuhan beras nasional bulanan yang 2,6 juta ton. Dari 212 perusahaan yang terlibat oplosan, ada 13 perusahaan besar. Kejahatan luar biasa ini menurut Prabowo merugikan negara sampai seratus trilyun rupiah setiap tahun. Bayangkan jika praktek oplosan ini sudah berlangsung 5 sampai 10 tahun, berapa total kerugian negara. “Berapa sekolah yang bisa kita bangun,” ujar Prabowo.

Kalau sudah ditemukan kejahatan seperti ini, apa langkah kongkret pemerintah? Beranikah mengusut mereka secara pidana yang menyebabkan jutaan orang membeli beras mahal dengan mutu yang tidak sesuai kemasan? Apakah kejaksaan dan kepolisian sigap menindak lanjuti kejahatan ini, apa kedua instansi penegak hukum itu akan bergerak? Beras oplosan memang sudah ditarik dari peredaran namun kasus penipuan ini tak bisa dibiarkan sebagaimana pemerintah membiarkan kasus pagar laut di Tangerang dan sejumlah kejahatan lainnya.

Pengawasan harus secara berkala dilakukan. Dan menjadi pertanyaan kenapa Kementrian Pertanian yang lebih cepat bergerak, lalu ke mana Kementrian Perdagangan. Beras oplosan ini urusan dagang, jual beli, bukan urusan produksi membagikan pupuk murah atau benih kepada petani.

Ada yang menyebutkan, Bulog tak ada urusan dengan beras oplosan. Peran Bulog hanya menyalurkan beras – yang katagori medium – ke pasar lalu selesai. Bagaimana beras itu diperlakukan di pasar, apakah dijual sebagai beras curah yang murah atau dioplois, bukan lagi wewenang Bulog. Secara teori barangkali benar, tapi ini sekaligus menandakan betapa banyaknya instansi yang tumpeng tindih dalam urusan kebutuhan pokok rakyat ini.

Peran Bulog seharusnya diperkuat dalam mengontrol distribusi beras dan semua kebutuhan pokok rakyat. Bukan hanya mengurus stok kebutuhan rakyat yang tersimpan di gudang-gudang. Tapi entah kebetulan atau tidak, dalam kurun waktu masa-masa baredarnya beras oplosan ini, pimpinan Bulog kerap berganti. Setelah Budi Waseso selesai menjadi Direktur Utama Bulog secara normal (2018-1023) penggantinya silih berganti dalam rentang waktu pendek. Waseno diganti Bayu Krisnamurthi (Desember 2023–September 2024). Seterusnya Bayu diganti Wahyu Suparyono (September 2024–Februari 2025), lalu diganti Novi Helmy Prasetya (Februari–Juni 2025), dan kini Ahmad Rizal Ramdhani (Juni 2025–sekarang). Apa sesungguhnya yang terjadi?

**