Sejumlah Program yang Terburu-buru

Apakah Anda pernah bingung ke mana arah perjalanan bangsa ini di era kepemimpinan Prabowo Subianto? Jika sesekali bingung, itu sangat wajar karena program Prabowo sangatlah mulia sebagai sebuah ide. Cuma pelaksanaan di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Komunikasi yang buruk di pemerintahan membuat masalah tambah amburadul. Masyarakat tak mendapat penjelasan yang akurat siapa dan yang mana harus dipercaya. Pemerintah tak punya juru bicara meski pun secara formal punya badan yang mengurusi masalah komunikasi.

Di bulan Januari yang lalu, misalnya, tatkala Presiden Prabowo menghadiri panen raya di Karawang, dia menyebutkan Indonesia sudah mencapai swasembada pangan nasional. Sejak 31 Desember 2025 kita tak lagi impor beras. Produksi mencapai 34,69 juta ton dan itu melebihi kebutuhan domestik. Bahkan dengan stok surplus kita siap mengekspor beras ke Malaysia, Arab Saudi, serta Papua Nugini. Namun, ketika Prabowo berada di Amerika Serikat dan menandatangani perjanjian dagang atau Agreement on Reciprocal Trade dengan Presiden Trump 19 Februari 2026, berita swasembada pangan itu jadi ambyar. Kita harus membuka akses impor produk pertanian AS senilai USD 4,5 miliar per tahun. Termasuk impor beras 1.000 ton per tahun.

Kini masalah makan bergizi gratis (MBG) lagi gencarnya disorot. Menunya bukan saja tak bergizi sama sekali, tetapi merusak tubuh jika disantap. Di bulan puasa Ramadan menu MBG itu jadi jamuran pada saat berbuka. Konyolnya pengelola dapur bereksprimen kebablasan dengan memberi sebutir kelapa yang baru dipetik atau buah nanas yang masih ada daunnya. Mungkin mengira bisa dikupas di rumah. Banyak sekolah yang berani terbuka menolak MBG meski lebih banyak lagi yang pasrah, menolak tapi tak dipublikasikan. Lalu apa yang dilakukan pengelola MBG? Bukan menunya dievaluasi tapi merencanakan membuat stasiun khusus televisi untuk mempublikasikan keberhasilan MGB. Ya tetap saja ide mulia Prabowo dalam mengentaskan stunting jauh dari nyata sementara anggaran pendidikan sudah dikuras.

Lebih parah lagi program Koperasi Desa Merah Putih. Ide Prabowo meningkatkan produktifitas masyarakat pedesaan dengan membangun koperasi menjadi masalah. Sampai sekarang belum ada koperasi yang aktif di desa, baru proses dokumen pendirian. Masyarakat jarang terlibat apalagi di banyak pedesaan masih ada Koperasi Unit Desa yang eksis. Nah di tengah-tengah gencarnya Kementrian Koperasi dan Kementrian Desa membangun KDMP tiba-tiba mobil operasional koperasi sudah datang dari India. Ada BUMN yang berbaik hati mendatangkan mobil tanpa banyak diketahui orang. Ini bukan saja membingungkan tapi mengherankan, apakah begitu parahnya kordinasi di pusat pemerintahan?

Mobil India ini akhirnya nongkrong di Tanjung Priok. Ada usulan ditunda dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad atas desakan KADIN. Para Menteri kebingungan tak bisa ambil keputusan apa-apa karena Prabowo lagi berkelana di luar negeri. Wakil Presiden pun diam saja.

Prabowo seolah bekerja sendirian tanpa dibantu wakilnya dan juga para menterinya. Entah itu kebijakannya yang semuanya berfokus ke pibadinya atau memang para pembantunya itu yang tak bisa menjalankan idenya. Andai presiden punya juru bicara yang andal maka banyak hal yang bisa diperjelas. Setidaknya masyarakat punya gambaran ke mana arah pemerintahan ini.

Misalnya, dalam kasus impor beras dan jagung dari Amerika Serikat harus segera diperjelas bahwa itu tidak ada kaitannya dengan surplus pangan. Beras dan jagung yang diimpor jenis premium atau khusus untuk industri, bukan konsumsi penduduk. Volumenya juga kecil. Hanya 1.000 ton, atau sekitar 0,00003% dari produksi nasional 34,69 juta ton tahun 2025. Ini tidak akan memengaruhi harga, pasokan, dan kehidupan petani lokal secara signifikan.

Lalu ada program yang masih harus diperjelas. Impor 105.000 mobil pikap dari India itu. PT Agrinas Pangan Nusantara mendatangkan mobil dengan banyak melakukan pelanggaran. Impor mobil secara utuh (Completely Built-Up) bertentangan dengan konsep memajukan industri otomotif. Kontrak impor senilai Rp 24,66 triliun itu terlalu terburu-buru. Namun kalau juru bicara pemerintah bagus menjelaskan, kehebohan bisa berkurang. Misalnya disebut, pikap India adalah mobil tangguh untuk medan berat di pedesaan dengan harga yang lebih murah dibandingkan mobil sejenis yang pabriknya sudah ada di sini. Lagi pula podusen lokal belum mampu menyediakan mobil dalam jumlah yang banyak.

Hingga 20 Februari 2026, sekitar 200 unit Mahindra Scorpio telah tiba di Tanjung Priok. Targetnya 1.000 unit lagi tiba akhir Februari dengan seluruh impor selesai sepanjang 2026. Kini, berkat permintaan wakil ketua DPR, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan impor sudah ditunda menunggu Prabowo pulang. Langkah bagus atau jika memang merugikan industri lokal yang menampung banyak tenaga kerja, ya, ditunda selamanya. Alikan ke poduksi dalam negeri. Kenapa harus buru-buru, koperasinya saja belum ada, di mana diparkir mobil India itu?