Kenapa Saya Bergabung ke SW60Plus. Apa kata dunia?

Sejumlah wartawan senior mendeklarasikan berdirinya wadah untuk bersilaturahmi. Diberi nama Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI). Keseniorannya nyata lewat berbagai jabatan yang pernah diemban semasa mereka masih aktif. Bukan cuma itu, tapi juga usia yang mereka sepakati adalah sudah lewat 60 tahun. Maka nama SWSI dibuat lebih pop, yakni SW60+ atau versi portalnya SW60Plus.

Lalu tiba-tiba saya mendapat pesan lewat WhatsApp dari Wahyu Muryadi. “Halo...” tulisnya pendek. Dan saya langsung menjawab: “Selamat siang Ketua Wartawan Senior.” Wahyu langsung membalas dengan emoji orang tertawa. Dan disambung: “Sampeyan mengikuti rupanya.”

Wahyu adalah salah satu pendiri dan kini menjadi ketua paguyuban “wartawan lansia” ini. Yunior saya di Tempo Media Grup – tapi jabatannya meloncati jabatan saya – mengajak saya bergabung.  Persis dugaan saya. Sekaligus itulah pertanda bahwa saya memang masih suka membaca berita – tentang apa saja, kecuali sekitar isu ijazah Joko Widodo. Itu hal sepele yang diruwetkan.

Siapakah Pemilik Pantai dan Laut

Semakin hari semakin terkuak apa sesungguhnya di balik misteri pagar bambu yang membentang di perairan pantai utara Jawa, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pagar bambu sepanjang 30 km lebih itu berhari-hari menjadi pergunjingan. Siapa yang memasang dan untuk apa dipasang sepertinya sulit untuk diungkapkan karena berbagai pihak seolah lepas tangan. Setelah Presiden Prabowo turun tangan memerintahkan panglima Tentara Nasional Indonesia membongkar pagar itu, dan instruksi presiden dijalankan oleh pasukan Marinir TNI-AL, sebagian misteri terkuak. Pagar bambu itu adalah pertanda akan adanya reklamasi pantai. Bahkan laut sudah dikapling-kapling dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan ada yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Hal ini dikatakan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid.

Laut sudah dikapling. Adakah orang berhak mengakui memiliki laut dan lalu mempergunakan lautan itu sebagai mana hak miliknya di daratan? Sebuah negara yang dipisahkan satu sama lain oleh laut, memang ada perjanjian yang sifatnya internasional tentang batas laut itu. Misalnya ada batas 12 mil dari daratan dan selepas itu menjadi lautan internasional. Namun dalam satu negara kepulauan laut adalah milik negara, bukan milik perorangan. Segala kegiatan apa pun yang terjadi di lautan harus sepengetahuan negara yang berdaulat.

Revisi Aturan Pendirian Rumah Ibadah

Pemerintah harus merevisi pembangunan rumah ibadah yang didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tahun 2006. Presiden Joko Widodo nampak gusar dan sedih melihat betapa sulitnya warga minoritas membangun tempat ibadahnya. Presiden menyebut kesepakatan menolak pembangunan rumah ibadah itu bertentangan dengan konstitusi.

Rumah Ibadah

Akhirnya Presiden Joko Widodo berbicara soal keresahan yang sudah berbilang tahun terjadi. Soal sulitnya mendirikan rumah ibadah di berbagai daerah. Hal itu disampaikan Jokowi pada Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah seluruh Indonesia di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023) yang lalu. Rakornas ini dihadiri para gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia. Juga jajaran kepolisian, komando daerah militer, kejaksaan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah. Pertemuan yang sangat penting untuk membicarakan masalah yang genting.

Bersihkan Hati dari Caci Maki dan Kebencian

Om Swastyastu. Umat sedharma yang terkasih. Semoga selalu dalam lindungan Hyang Widhi. Kita bertemu lagi dalam rubrik Pesan Bijak. Yang bijak bukan pesan dari saya, tetapi yang bijak adalah pesan-pesan yang saya kutip dari berbagai kitab untuk kita jadikan renungan.

Kampanye Pemilu Serentak

Mpu Jaya Prema

KAMPANYE pemilu serentak sudah dimulai. Kampanye pengerahan massa pasti tidak seramai pemilu-pemilu yang lalu. Pilkada yang lalu saja hampir tak ada pengerahan massa. Rakyat bukan saja sudah bosan dengan hal itu, melainkan juga tak ada pengaruhnya untuk pencoblosan. Pengerahan massa membutuhkan dana. Sudah dananya besar masyarakat direpotkan dengan jalanan yang macet dan justru jadi hal yang negatif buat partai yang berkampanye.

Menjaga Pura Tetap Suci

Mpu Jaya Prema

WAKIL Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang biasa disapa Tjok Ace meminta agar warga Bali menjaga puranya dengan lebih baik. Ia menyampaikan imbauan ini ketika membuka Festival Jatiluwih II di Penebel Tabanan. Kebetulan dalam kasus paling anyar soal pelecehan pura terjadi di Tabanan. Yakni ada turis asing yang naik ke pelataran pelinggih dan jongkok di sana untuk mengambil foto.

Mangku Pastika Pensiun

Mpu Jaya Prema

SUDAH lama saya tak bersua dengan Made Mangku Pastika. Terakhir kali mungkin ketika saya diundang ke rumah jabatannya dalam pertemuan Word Hindu Parisad. Padahal banyak kegiatan beliau yang seharusnya saya hadiri, baik yang berkaitan dengan tugas pelestarian budaya, adat dan agama, mau pun urusan keluarga. Misalnya, ketika beliau menikahkan putranya, yang seharusnya saya datang untuk membalas kedatangan Mangku Pastika ketika saya menikahkan anak.

Olahraga yang Mempersatukan

Mpu Jaya Prema

ASIAN Games sedang berlangsung di Jakarta dan Palembang. Pesta olahraga terbesar di Asia ini membuat banyak orang melupakan hal-hal lain, bahkan termasuk melupakan penderitaan rakyat Lombok yang bertubi-tubi dilanda gempa bumi. Tentu saja pelupaan itu hanya sesaat ketika para atlet bertanding.

Amalkan Ilmu Berlandas Srada

Mpu Jaya Prema

ADA istilah yang populer dasa warsa 1900-an. Yakni seseorang yang disebut ideal dalam hidupnya haruslah berilmu, beramal dan beriman. Istilah ini dipopulerkan oleh BJ Habibie, yang saat itu Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Tema ini  dijadikan dasar kerjasama antarorganisasi cendekiawan berbagai agama.

Sulitnya Mencari Cawapres

Mpu Jaya Prema

PENDAFTARAN calon presiden dan calon wakil presiden memang baru dimulai 4 Agustus dan ditutup pada 10 Agustus pukul 24.00. Artinya masih lama. Tetapi karena prosesnya seperti ada drama yang menegangkan, orang pun berkesimpulan bahwa begitu sulitnya mencari pasangan capres dan cawapres. Terutama tentu siapa yang menjadi cawapres di masing-masing kubu karena capresnya seperti sudah ada. Yakni Joko Widodo yang merupakan petahana dengan dukungan koalisi enam partai politik dan Prabowo Subianto yang sesungguhnya belum jelas benar, berapa partai yang medukungnya. 

Caleg dari Bali

Mpu Jaya Prema

PEMILU 2019 sudah memasuki tahaf awal, pengajuan nama-nama calon legislatif (caleg) oleh partai politik. Di tingkat pusat tentu saja semua partai politik mengajukan calegnya. Sedang di tingkat provinsi ada partai yang absen, bahkan di tingkat kabupaten/kota semakin banyak partai yang tidak mengajukan calegnya, termasuk di Bali.

Orang Miskin Daftar PPDB

Mpu Jaya Prema

BERAPAKAH jumlah penduduk miskin di Indonesia? Data Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2017 menyebutkan penduduk miskin itu ada 26,58 juta. Jumlah ini sesungguhnya menurun dibandingkan bulan Maret 2017 yang mencapai 27,77 orang.

Koruptor Jadi Caleg

Mpu Jaya Prema

KORUPTOR itu orang yang melakukan kejahatan korupsi. Ia mengambil uang yang bukan haknya. Bisa dengan menggelembungkan nilai proyek di mana dia memegang kendali, bisa pula dengan meminta imbalan dari pelaksana proyek. Kalau ketahuan dia dihukum dan masuk penjara. Jadilah ia seorang narapidana dan dihukum karena kesalahannya. Yang dihukum kesalahannya, perbuatannya tetap tercela. Bebas dari penjara sebutan narapidana sudah bisa ditanggalkan. Tetapi perilakunya sebagai koruptor tetap membekas. Tidak ada mantan koruptor. Yang ada adalah mantan narapidana koruptor.

Menunggu Gubernur Baru

Mpu Jaya Prema

PILKADA di Bali berlangsung dengan damai. Wayan Koster dengan pasangannya Tjok Raka Ardhana Sukawati memenangi pilkada ini. Kita wajib mengucapkan selamat kepala gubernur dan wakil gubernur Bali yang baru. Agustus nanti akan dilantik bersamaan dengan habisnya masa jabatan Gubernur Made Mangku Pastika.

Repot Mencari Sekolah

Mpu Jaya Prema

HARI-hari ini sejumlah orang tua murid disibukkan dengan masalah mencarikan sekolah untuk anaknya. Baik untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, mau pun Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan. Kesibukan ini disebabkan adanya ketentuan masalah zonasi dan keterbatasan mencari murid karena daya tampung tak mencukupi.

Ngotot di Bandara

Mpu Jaya Prema

BALI harus ngotot. Kalimat ini adalah judul berita yang menarik perhatian. Ngotot soal apa? Ngotot memperjuangkan konstribusi di Bandara Internasional Ngurah Rai. Ternyata selama ini penghasilan yang diperoleh pemerintah lewat PT Angkasa Pura I yang demikian besar tidak ada mengucur ke Bali. Padahal setiap tahunnya bandara satu-satunya di Bali ini menghasilkan keuntungan Rp 2 trilyun. Kok bisa tak ada sepeser pun yang masuk ke kas Pemda Bali atau Pemda Badung yang mewilayahi Bandara Ngurah Rai?

Ideologi Pancasila

Mpu Jaya Prema

SEORANG anak usia tiga tahun dalam acara Litle VVIP di Metro TV Sabtu lalu dengan tenangnya mengeja Pancasila tanpa ada kesalahan satu kata pun. Padahal anak itu belum bersekolah. Dia diajari oleh orang tuanya bagaimana menghafal Pancasila. Bahkan kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan aksen anak-anak tetapi juga tak ada kesalahan dalam teks.

Jangan Henti Sebarkan Damai

Mpu Jaya Prema

HARI-hari ini kita dipenuhi dengan hari raya keagamaan. Besok umat Buddha merayakan Hari Suci Waisak. Umat Hindu besok sudah memasuki rangkaian perayaan Hari Galungan. Selain Penampahan Galungan esok hari juga Purnama Sada yang merupakan bulan ke dua belas dalam kalendert Saka Bali. Sementara itu umat muslim sedang melakukan ritual puasa Ramadan dan sebentar lagi datang hari kemenangan, Idul Fitri.

Menjaga Keutuhan Bangsa

Mpu Jaya Prema

KITA memasuki tahun politik 2018 dengan banyak masalah. Selain masalah politik itu sendiri dengan terpecahnya persatuan akibat perbedaan kubu yang makin menajam, ada masalah keamanan yang serius. Teroris lagi beraksi sementara revisi Undang-undang Antiteroris belum juga ada. UU Anti Teroris yang lama sama sekali tak mendukung upaya pemberantasan teroris saat ini. Undang-undang lama tak ada unsur pencegahan. Teroris baru bisa dilawan kalau sudah beraksi. Padahal kalau bisa dicegah sebelum beraksi tentu korban bisa dihindari.