Mencermati Paradoks Prabowo Subianto

Kita memasuki tahun 2026. Bagi banyak orang pergantian tahun hanyalah mengganti kalender.. Namun bagi para politisi, setiap tahun bergerak maju maka itu adalah kecemasan, apa bisa mempertahankan jabatannya yang sekarang. Strategi apa yang dipakai agar nanti, ketika kalender bergerak mendekati tahun 2029, karier politiknya tak hilang begitu saja. Akal harus dimulai dari sekarang.

Yang terlanjur nafsu menjadi bupati atau gubernur salah satu akal itu adalah mendorong  pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menyuap 50 atau paling banyak 100 anggota DPRD tentu lebih murah dibanding menyuap ribuan atau jutaan rakyat. Pimpinan partai politik sudah ramai-ramai mengusulkan hal ini. Bahwa hal ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah hal yang mereka khawatirkan. Sudah biasa mereka tak mematuhi keputusan MK.

Alasan yang dikemas adalah soal hemat atau efisiensi. Baik bagi calonnya mau pun bagi penyelenggara. Selama ini konon terbukti politik uang menyebabkan terjadinya korupsi di kalangan pemimpin daerah setelah mereka terpilih. Maklum mereka harus mengembalikan modal untuk mengganti biaya menyuap rakyat. Jika ini alasannya maka terbukti partai politik yang mencalonkan kadernya itu kurang dalam pengawasannya.

Efisiensi? Masihkah kata ini menjadi sakti setelah setahun lebih pemerintahan Prabowo-Gibran? Kata itu kehilangan maknanya. Karena efisiensi itu tidak adil. Diberlakukan ketat di satu hal tapi di hal lain justru terjadi pemborosan. Ini paradoks dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Presiden menerbitkan Inpres No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Banyak hal yang dipangkas, misalnya, pengurangan perjalanan dinas hingga 50%, pembatasan kegiatan seremonial, seminar, studi banding, pencetakan/publikasi, dan alat tulis kantor (ATK) hingga 90%. Efisiensi ini menargetkan penghematan total sekitar Rp306,7 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari pemangkasan belanja kementerian/lembaga dan Rp50,5-50,6 triliun dari transfer ke daerah. Dampaknya langsung terasa, seperti pemotongan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pariwisata, yang memaksa kementerian menunda program. Krisis penanganan sampah yang terjadi di beberapa daerah – terparah di Tangerang Selatan dan Bali – adalah dampak dari transfer ke daerah yang tersunat itu.

Namun pada sisi lain, Prabowo membentuk kabinet gemuk dengan 48 menteri dan 59 wakil menteri. Juga beberapa kepala badan setingkat menteri, sehingga total pejabat eselon I mencapai 100-112 orang. Ini Paradoks. Kabinet gemuk justru menambah beban anggaran untuk gaji, tunjangan, operasional kantor baru, fasilitas, dan staf pendukung. Untuk apa satu menteri sampai ada dua atau tiga wakil menteri? Prabowo membentuk koalisi besar dan posisi wakil menteri digunakan untuk menampung tokoh dari partai pendukung atau kroni politik guna menjaga harmoni.

Pemerintah berargumen bahwa kabinet besar diperlukan untuk stabilitas politik dan percepatan program, sementara efisiensi lebih ditujukan pada belanja non-esensial. Namun, banyak analis menilai paradoks ini membuat target efisiensi sulit tercapai, karena penghematan di satu sisi "dimakan" oleh ekspansi birokrasi di sisi lain.

Jika bicara paradoks pada pemerintahan Prabowo tentu tak cuma urusan efisiensi. Pemerintah gencar menertibkan usaha ilegal di kawasan hutan (seperti sawit dan tambang) dan mengembalikan kerugian negara. Namun, secara paralel, program Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pencetakan sawah di Papua tetap mendorong pembangunan berbasis ekstraktif. Apalagi hutan Papua mau “disawitkan” dalam jumlah jutaan hektar.

Paradoks juga terjadi di bidang hukum. Prabowo sering menyuarakan kemarahan terhadap koruptor, menyebut mereka "brengsek" atau "serakahnomics" dalam pidatonya. Bahkan pernah berjanji segera mensahkan RUU Perampasan Aset. Namun, kasus-kasus menonjol seperti dugaan korupsi Firli Bahuri (mantan Ketua KPK yang sudah lama jadi tersangka), proyek pagar laut, korupsi di anak perusahaan Pertamina tetap mandek hingga akhir 2025. Prabowo disebut menciptakan narasi "marah tapi tak bertindak", yang merusak kepercayaan publik.

Kita tahu, Prabowo adalah penulis buku Paradoks Indonesia yang membahas kontradiksi mendasar di negeri ini: negara kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia, tapi mayoritas rakyat masih miskin. Kekayaan mengalir ke luar negeri. Demokrasi dikuasai oligarki. Buku ini bagus, menyajikan analisis strategis Prabowo beserta usulan solusi untuk transformasi bangsa menuju kesejahteraan. Jika saja Prabowo melaksanakan sebagian dari isi buku yang ditulisnya dan juga melaksanakan sebagian dari pidatonya yang keras melawan korupsi, barangkali kita percaya bahwa Prabowo bisa mengantarkan negeri ini lebih maju. Sayangnya ini pun lagi-lagi sebuah paradoks.

Kita berharap tahun ini ada perbaikan. Selamat tahun baru 2026.