Kepepet dan Terlanjur Saat Efisiensi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk kesekian kalinya mengumumkan pentingnya efisiensi anggaran untuk mengantisipasi gejolak ekonomi akibat perang di Timur Tengah. Berkali-kali ia menyebut anggaran operasional kementrian dan lembaga akan disunat sampai 10 persen. Purbaya yakin yang akan dipotong adalah pos yang memang bisa ditunda.

Misalnya, rapat yang tidak efektif, perjalanan dinas, program yang tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, penundaan proyek infrastruktur multi-years. Program MBG (makan bergizi gratis) juga akan diubah dari 6 hari menjadi 5 hari seminggu. Program MBG menjadi 5 hari sudah menghemat Rp 40 triliun per tahun.

Mulai bulan ini, tepatnya 10 April kemarin, ada efisiensi dari mobilitas dan operasional aparatur sipil negara (ASN) dengan bekerja dari rumah, Work From Home (WFH),  Potensi penghematan dihitung Rp 6,2 triliun hanya dari konsumsi BBM saja. Belum dari penghematan energi dan operasional karena kantor sebagian tutup. Opsi lain yang sedang dikaji Menteri Purbaya adalah pemotongan gaji menteri/wakil menteri. Purbaya bilang:  “itu gak ada masalah”, tapi diakuinya yang terakhir ini belum mendapat persetujuan Presiden Prabowo.

 

Apakah Purbaya memang konsisten dengan efisiensinya ini? Coba kita periksa. Selasa lalu (7 April 2026) ia menyebut dengan kalimat: “Perjalanan luar negeri pejabat-pejabat dihilangkan, kecuali kepepet banget.” Ada dua penjelasan di sini. Pejabat itu paling tinggi Menteri dan kepala badan, bukan presiden. Lalu tugasnya demikian penting alias “kepepet banget”. Jadi bukan membatasi perjalanan ke luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Kita tahu, presiden memang gemar ke luar negeri. Prabowo Subianto dilantik 20 Oktober 2024. Sampai awal April 2026 (sekitar 18 bulan pertama jabatan), ia sudah melakukan 49 kali kunjungan luar negeri ke berbagai negara. Bahkan ada beberapa negara dikunjungi lebih dari sekali. Ini rekor tertinggi dibandingkan presiden sebelumnya di periode awal jabatan. Misalnya Jokowi tahun pertama hanya 7 kali, SBY sekitar 10 kali. Purbaya berdalih, kunjungan presiden termasuk diplomasi strategis, menarik investasi, mengikuti konprensi tingkat tinggi, hubungan bilateral yang harus dijaga yang semuanya dianggap prioritas negara. Semua itu tergolong “kepepet banget”.

Namun efisiensi di program yang lain, apakah tergolong “kepepet” juga? Gudang Badan Gizi Nasional (BGN) kini dipenuhi motor trail listrik. Motor itu untuk mendukung operasional program MBG khususnya dibagikan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau “kepala dapur” MBG di daerah yang sulit dijangkau. Jumlah motor Listrik itu sudah ada  21.801 unit dari rencana 25.000 unit yang dipesan. Motor itu belum didistribusikan. Kasus ini menjadi viral karena Menteri Purbaya tak tahu menahu ada pembelian itu.

Bagaimana penjelasannya? Pada tahun 2025 BGN mengusulkan anggaran untuk program pengadaan motor listrik dan komputer untuk Kepala SPPG. Tujuannya: mendukung logistik penyaluran makanan di daerah terpencil.

Purbaya yang dilantik September 2025 menolak usulan dalam jumlah besar tersebut. Alasannya: efisiensi anggaran. Anggaran MBG harus diprioritaskan untuk beli bahan makanan, bukan kendaraan operasional. Purbaya bilang mitra bisnis MBG sudah untung cukup, seharusnya mereka yang menyediakan fasilitas sendiri. Enak saja motor kok ditanggung pemerintah.

Meski anggaran ditolak namun pengadaan tetap “terlanjur” masuk APBN 2025: Motor itu tetap dibeli bertahap sejak Desember 2025 lewat mekanisme e-purchasing pemerintah. Sampai awal April ini sudah 21.801 unit motor itu tersimpan di Gudang BGN. Ketika fotonya viral di media sosial Purbaya mengaku kaget. “Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer dan beli motor yang terlalu banyak. Yang tahun ini saya enggak tahu, nanti saya akan cek lagi,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyatakan akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban. Ia menyebut jika pengadaan tetap jalan meski sempat ditolak Kemenkeu, itu bisa jadi pelanggaran tata kelola anggaran negara. BGN sendiri mengakui, cepat-cepat beli motor karena harganya “lagi promosi”. Hanya Rp 42 juta per unit sementara harga pasar Rp 52 juta per unit.

Kok bisa Purbaya tidak tahu pembelian itu padahal sudah pernah ditolak? Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya bertugas menyetujui revisi usulan anggaran dan menjaga disiplin fiskal secara keseluruhan. Penolakan Purbaya tahun lalu tidak disertai “memblokir total” karena anggaran akhir tetap disetujui DPR. Inilah hebatnya program unggulan MBG yang membuat orang takut melakukan evaluasi. Jika pun nanti BGN dipanggil DPR itu pun hanya sekadar formalitas. Barangnya “sudah terlanjur” dibeli.

Sama dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Ada serratus ribu lebih mobil pikap dan truck roda enam yang dibeli dari India tanpa setahu DPR dan instansi terkait. Ketika heboh itu muncul dan banyak pihak menganggap ini melecehkan industri otomotif dalam negeri, jawabannya adalah “sudah terlanjur” dibeli. Dari sudut efisiensi memang kasus mobil untuk koperasi ini tak mengganggu APBN karena uangnya berstatus utang ke bank BUMN. Beda dengan motor Listrik program MBG yang uangnya terkait APBN. Namun satu hal yang jelas, efisiensi itu selalu didengungkan sementara untuk program unggulan Presiden Prabowo semuanya bisa dilanggar dengan dalih “sudah terlanjur”. Negeri kita memang aneh.