Libatkan Masyarakat dalam Makan Bergizi

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Selasa lalu, diterima Presiden Prabowo Subianto di istana. Gus Yahya, panggilan akrab pucuk pimpinan PBNU ini, melaporkan tentang pelaksanaan makan bergizi gratis yang dikelaola oleh PBNU. Tugas mengelola program MBG ini disepakati pada peringatan Hari Lahir ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta 5 Februari lalu. Semuanya berlangsung baik, begitu Gus Yahya memberi pernyataan.

Adapun sasarannya adalah lima juta santri di pesantren-pesantren binaan NU. Kata Gus Yahya sekarang dikembangkan sejumlah titik lagi yang akan disasar. Target yang dibebankan Badan Gizi Nasional (BGN) adalah menjangkau sekitar 1.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau biasa disebut dapur MBG. Target itu diharapkan tercapai pada Agustus nanti di lebih dari 400 pesantren besar, sejumlah madrasah, serta pesantren kecil yang berafiliasi dengan NU.

Tak ada informasi yang terbuka berapa PBNU mendapatkan pasokan dana dari BGN. Dalam kerjasama ini sepenuhnya urusan dapur MBG dari menggaji para pekerja sampai mencari bahan untuk makanan, termasuk distribusi dan segala peralatan dapur dikelola mandiri oleh PBNU. Yang sudah jelas makanan bergizi itu tetap dipatok Rp 10 ribu jatah per porsi.

Kita semua tahu program MBG diluncurkan awal Januari lalu dengan target hanya 17,9 juta penerima. Namun target itu akan selalu ditingkatkan setiap bulan dengan capaian pada angka 82,9 juta penerima di akhir tahun 2025. Anggaran yang semula disediakan Rp 71 trilyun akan dinaikan menjadi Rp 171 Trilyun.

Anggaran itu akan terus ditambah sampai mencapai angka ideal. Pada tingkat ideal semua daerah terjangkau dan dananya diperkirakan antara Rp 360 trilyun sampai Rp 400 trilyun per tahun. Artinya, sehari dikeluarkan uang Rp 1,2 trilyun. Angka yang luar biasa ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, orang yang paling bertanggungjawab soal MBG.

Rupanya porsi besar kucuran dana ini dipakai untuk gaji pekerja yang menyediakan makanan itu. BGN membuat dapur umum dan merekrut karyawan. Para pekerja ini disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Gaji mereka berkisar antara Rp 2 juta sampai Rp 2,5 juta per bulan. Sedangkan pekerja yang berstatus kepala satuan gajinya lebih tinggi, mencapai Rp 19,3 juta untuk periode tiga bulan. Mereka ini direkrut dari masyarakat yang berada di sekitar dapur umum BGN. Karena itu Dadan Hindayana menyebutkan program MBG juga bisa mengurangi kemiskinan dengan memberikan pekerjaan dan pendapatan bagi ibu-ibu yang sebelumnya tidak bekerja.

Dan kini, ormas keagamaan pun ikut kebagian dana MBG. Terutama PBNU. Disebut begitu karena ternyata ormas keagamaan lain, seperti Katolik, Kristen, Hindu yang semuanya punya sekolah khusus bernapaskan agama, tidak mengambil bagian ini. Juga Muhamaddiyah yang sekolahnya bertebaran di mana-mana. Kenapa tidak tertarik? Tak ada informasi apa pun. Hanya selentingan terdengar sayup-sayup, mereka tak mau dijadikan sasaran cemoh karena beranggapan porsi Rp 10 ribu per orang sangatlah mustahil. Suara sayup-sayup itu, misalnya, sebungkus sate ayam Madura tanpa nasi saja sudah berharga lebih dari sepuluh ribu, apalagi lalapan ayam goreng. Lalu gizi makanan sepuluh ribuan itu di mana letaknya?

Jika masalah “tak mungkin bergizi dengan sepuluh ribu rupiah” menjadi alasan, barangkali perlu dievaluasi bagaimana jika jatah itu dinaikkan. Sebagai penggantinya dihemat manajemen pengelolaan dapur umum itu. Libatkan masyarakat pedesaan di lingkungan terdekat dengan sekolah untuk mengurus program ini. Setidaknya masalah distribusi bisa dihemat ongkosnya. Bisa jadi pula pekerja di dapur MBG digaji dengan suka rela. “Kerja pengabdian” ini ada yang menyebutkan akan disambut baik karena para pekerja itu – ibu-ibu pedesaan – merasa berkepentingan karena yang menikmati adalah orang-orang terdekatnya.

BGN agaknya perlu melirik hal ini untuk dikaji. Janganlah terpaku pada hal yang sangat formal di mana BGN hanya bekerjasama dengan lembaga yang berbadan hukum. Banyak ada paguyuban di pedesaan yang tak diragukan dalam mengelola masakan masal, terbukti di setiap ada upacara adat mereka dilibatkan. Keuntungan lain, makanan yang disajikan benar-benar sesuai dengan selera anak karena bahan dan cara mengolahnya tidak asing bagi lidah mereka.

Banyak yang harus dievaluasi dari program MBG ini jika mau berlanjut di tengah ramainya kritik agar program ini dihentikan. Anggaran yang begitu besar sementara gizi yang tak menentu – bahkan mulai ada sajian berupa biskuit -- tentu akan sia-sia jika hasilnya tak memadai. Niat baik saja tidak cukup harus realistis melihat apa yang terjadi di tengah asyarakat.

**