Sekolah Rakyat untuk Kaum Miskin

Kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada kaum miskin memang tak sekadar omon-omon. Setelah program makan bergizi gratis lalu disusul cek kesehatan gratis, kini sedang gencar dilakukan mendirikan sekolah gratis untuk kaum miskin. Kerepotan ini berbarengan dengan mendirikan koperasi desa yang diberi nama sesuai nama kabinetnya: Merah Putih. Targetnya di bulan Juli semuanya diresmikan. Persis tahun ajaran baru dan Hari Koperasi.

Jika koperasi dibangun di seluruh desa, tak peduli sudah ada koperasi yang lain, sekolah rakyat ditargetkan ada 200 di seluruh Indonesia. Dan di tahun ini 53 sekolah siap diresmikan. Maklum bikin sekolah yang semua muridnya tinggal di asrama butuh waktu membuat gedung. Tidak mudah mencari lokasi dan dananya besar. Kalau mau lebih cepat bisa saja seperti di Bandung. Sekolah khusus untuk kaum tuna netra harus  menyerahkan satu geungnya untuk sekolah rakyat. Padahal sekolah kebutuhan khusus itu sesugguhnya juga perlu gedung tambahan.

Untuk siapa sekolah gratis ini? Sekali lagi untuk kaum miskin. Karena yang punya data dan yang mengelola orang miskin itu Kementrian Sosial maka sekolah ini pun akan dikelola kementrian itu. Seleksi soal kemiskinan ini kabarnya begitu ketat sampai ada survei langsung ke rumah orang tua calon murid. Tak boleh lagi salah sasaran seperti penerima bantuan sosial.

Sekolah berasrama untuk kaum papa yang serba gratis model begini pernah ada di Bali. Namanya, Sekolah Menengah Atas (SMA) Bali Mandara berlokasi di sebuah desa di Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Berawal dari adanya gedung tak dipakai bekas Sekolah Pertanian Menengah Atas dengan luas lebih dari 10 hektar. Gubernur Made Mangku Pastika lantas menggagas sekolah untuk kaum yang benar-benar miskin pada tahun 2011. Semua kebutuhan murid ditanggung Pemerinntah Daerah Bali. Kurikulum mengikuti Kementrian Pendidikan namun disiplin mengadopsi SMA Nusantara di Magelang. Termasuk apel pagi, tata cara makan, dan seterusnya.

Prestasi sekolah ini dapat pujian dari berbagai kalangan. Lulusannya  di terima di perguruan tinggi ternama. Berbagai lomba dan kompetisi menghasilkan kemenangan. Masalahnya, Mangku Pastika, pensiunan jenderal polisi bintang tiga, tak selamanya menjadi gubernur Bali. Setelah dua periode menjabat (tahun 2008–2018) dia harus lengser digantikan Wayan Koster. Penggantinya ini adalah doktor di bidang Pendidikan, pernah menjadi dosen dan tiga periode menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Koster melakukan langkah drastis, mengubah status SMA Bali Mandara menjadi sekolah reguler dengan sistem zonasi. Artinya, sekolah ini tidak lagi hanya untuk siswa miskin, melainkan terbuka untuk umum. Itu dilakukannya pada tahun ajaran 2022.

Alasan Koster adalah tejadi ketidak-adilan selain biaya yang dikeluarkan Pemda Bali begitu besar. Kalau berniat membantu orang miskin, kenapa tidak kemiskinan itu yang dientaskan? Mempertahankan kekhususan SMA Bali Mandara sama artinya dengan mempertahankan kemiskinan. Itulah kurang lebih kalau mau dijabarkan kenapa SMA Bali Mandara akhirnya berstatus sama dengan SMA lainnya, penerimaan murid pakai sitem zonasi tanpa lihat status orang kaya dan orang miskin. Tak ada lagi asrama gratis, makan gratis, pakaian gratis. Semuanya bayar.

Apakah sekolah rakyat versi Prabowo pada suatu saat nanti akan berubah status ke sekolah regular sebagai mana SMA Bali Mandara? Jika sekolah rakyat tetap harus ada itu berarti orang miskin masih tetap dipertahankan di negeri ini. Kemiskinan pun tetap dijadikan proyek untuk berbagai gagasan. Apakah seperti itu? Akan menjadi anomali  karena itu berarti pemerintah gagal mengentaskan kemiskinan terbukti masih menampung kaum fakir ini di sebuah sekolah khusus.

Membangun sekolah itu perlu dana besar dengan segala perangkatnya, apalagi ditambah membangun asramanya. Selain itu penerimaan murid baru yang benar-benar orang miskin membutuhkan data yang akurat. Sudah banyak ada keluhan bagaimana data orang miskin – dalam kaitan pemberian bantuan sosial – menjadi masalah. Orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan dengan aman.

Kritik untuk sekolah rakyat ini sudah disuarakan pakar pendidikan Dr Subarsono dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kenapa tidak gedung sekolah yang tak layak guna direnovasi dan mutu pendidikan diperbaiki. Subarsono menyarankan fokus pada perbaikan sekolah konvensional. Jika pun sekolah rakyat itu diteruskan, sifatnya temporer dan diprioritaskan di  daerah yang dikatagorikan 3 T -- tertinggal, terdepan, dan terluar. Saran yang layak didengar.

**