Dalam rapat kerja Komisi II Dewan Perwakinan Rakyat dengan jajaran Kementrian Dalam Negeri, Selasa lalu, ada berita menarik yang bukan pokok bahasan. Yakni, ketika Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, melontarkan candaan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Rudy setelah menyapa beberapa pejabat tinggi kementrian lalu menyapa gubernur Jawa Barat. “Kang Dedi sebagai gubernur konten, mantap nih," kata Rudy.
Konten adalah istilah populer sebagai produk hasil unggahan
foto dan video di media sosial. Konten bisa bertujuan banyak hal tergantung
siapa pembuatnya. Bisa hanya sekadar lelucon, berbuat iseng dan menertawakan
diri sendiri, atau mempublikasikan
sesuatu yang serius. Terutama tentang kegiatan dirinya yang baik-baik saja.
Nah, Kang Dedi Mulyadi (populer dengan akronim KDM untuk akunnya di media sosial) dikenal dengan konten-konten tentang kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Memang menarik dan bervariasi. Dia bercucuran air mata menangis di kawasan Puncak, Bogor, menyaksikan bagaimana ruang hijau sudah hancur diganti bangunan villa dan hotel. Kang Dedi juga tak segan menyemplung di sungai yang kotor untuk memungut sampah. Dia juga berdebat dengan anak lulusan SMA dengan bahasa ceplas-ceplos. Kontennya yang berupa video diolah dengan baik pertanda stafnya mahir membuat film pendek. Kang Dedi pun punya bakat besar sebagai aktor. Pengikut KDM di Instagram mencapai angka tiga juta degan 6.693 unggahan dan yang men-subscribe di Youtube mencapai tujuh juta orang. Luar biasa.
Seorang gubernur menjadi kreator konten? Kurang kerjaan atau
memang mencari popularitas dengan pencitraan? Pertanyaan ini tentu wajar saja.
Namun, orang bisa kaget jika alasan yang disebutkan Dedi benar-benar fakta. Dia
menyebutkan, dengan membuat konten ini anggaran beriklan untuk Provinsi Jawa
Barat jauh berkurang. Dari Rp 50 milyar menjadi hanya Rp 3 milyar. Besar sekali
turunnya. Dedi memang tidak menyebutkan berapa uang yang digunakan untuk
membuat konten itu. Tapi, melihat penggemarnya begitu banyak tentu penghasilan
dari monetasi di Youtube juga besar. Entah masuk ke mana uang ini.
Aktif menggunakan media sosial kini menjadi salah satu
pilihan dari begitu banyak cara menjalin komunikasi. Dari menteri, wakil
presiden dan juga presiden. Cuma mereka kebanyakan mengunggah postingan berupa
teks. Jika pun ada videonya, hanya sekadar dokumentasi, bukan setingan bernuansa
“drama” sebagaimana dilakukan Dedi. Lagi pula terkesan bahwa postingan bukan
dikelola langsung para pejabat itu, tapi lewat admin. Isinya terbatas kegiatan
harian para pejabat. Lalu yang kentara, para pejabat itu diragukan memantau apa
reaksi nitizen terhadap unggahannya. Banyak komentar negatif ditujukan untuk
postingan itu, tapi tak ada dialog apa pun.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka termasuk pendatang
baru dalam hal konten yang bertujuan mengkomunikasikan kebijakan pemerintah.
Paling tidak sudah ada tiga video yang ditayangkan di Youtube. Apa reaksi warga
dunia maya? Lebih banyak yang memasang jempol ke bawah alias tidak suka
dibandingkan yang suka. Video yang dibuat terlalu monoton, Gibran hanya membaca
teks dan itu pun dengan gestur yang berkesan apa yang dibacanya tidak dipahami.
Artinya, memang dibutuhkan “aktor” untuk tayangan seperti ini, tak semua
pejabat mampu. Menjalin komunikasi lewat konten membutuhkan ketrampilan khusus.
Jika gagal akan menjadi bumerang, apa yang mau dikomunikasikan justru menjadi
bahan ejekan. Masyarakat dunia maya memang kejam karena jempol mereka tak bisa diarahkan.
Terlepas dari semua itu konten yang dihadirkan para pejabat bisa
menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana informasi itu tersaji. Karena yang
ditayangkan hanya konten yang mereka buat, lalu siapa yang akan mengabarkan
sisi lain dari permasalahan itu? Kebenaran tak bisa dimonopoli oleh satu orang.
Media masa konvensional tetap diperlukan dalam sistem komunikasi yang ideal.
Seorang Dedi Mulyadi, betapa pun caranya berkomunikasi lewat konten dianggap
berhasil, tetap tak bisa menyampingkan liputan media masa. Pers tetap
dibutuhkan meski pun di era media sosial yang gemuruh ini, setiap orang bisa
mendadak menjadi jurnalis. Setiap orang bisa menjadi pewarta dan
mempublikasikan apa yang dimaui lewat konten itu – yang tak punya kode etik
sebagaimana kerja jurnalistik.
Jadi, janganlah jumawa dulu ketika konten yang ditayangkan
dianggap berhasil menyampaikan pesan kepada masyarakat. Ada saatnya masyarakat jenuh
dan bertanya tentang kebenaran yang dimonopoli lewat konten.
**
Tidak ada komentar:
Posting Komentar