Rapatkan Barisan untuk Bangsa

Presiden Prabowo Subianto menelepon Menteri Kordinator Muhaimin Iskandar. Prabowo mengabarkan ia tak bisa menghadiri halal bihalal yang diadakan Cak Imin – sapaan Muhaimin. Tapi presiden memberi pesan, rapatkan barisan di kalangan kabinet Merah Putih.

Tak ada penjelasan lanjut tentang marapatkan barisan itu. Apakah selama ini barisan kabinet renggang orang hanya bisa menerka. Ada yang menduga kabinet memang terbelah. Satu kelompok masih berkiblat ke presiden sebelumnya, dalam hal ini Joko Widodo. Satu kelompok total menunggu arahan dan tugas yang diberikan Prabowo. Bukti yang dimunculkan untuk kerenggangan ini, misalnya, beberapa menteri sowan sambil minta arahan ke Jokowi di Solo.

Sementara yang berpikir positif berdalih semua itu adalah silaturahmi biasa setelah lebaran berlalu. Bahwa kenapa yang disowani cuma mantan presiden Jokowi dan bukan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Megawati Soekarno Putri tak diperlukan penjelasan. Lalu berkembanglah diksi matahari kembar.

Sekali lagi ini adalah salah satu bukti betapa pentingnya Presiden Prabowo punya juru bicara resmi yang memang dekat dan memahami pemikirannya. Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dipimpin Hasan Nasbi adalah warisan Jokowi menjelang lengser. Tentu Hasan Nasbi dan stafnya tak bisa diharapkan karena memang bukan “orang Prabowo”. Terbukti pada akhirnya Prabowo menunjuk Menteri Sekretaris Negara sebagai juru bicara presiden. Jangan-jangan ini pertanda bahwa matahari kembar itu bukan saja ada di langit-langit kabinet, tetapi menyeruak ke lembaga lainnya. Para pengamat bilang – tentu tak harus disepakati – ada juru bicara matahari satu dan ada juru bicara matahari dua. Ditambah lagi isu matahari satu punya tentara, matahari dua punya polisi. Ini isu lebih ngeri, tapi memang ada bau-baunya, tatkala peserta Sespim (Sekolah Staf dan Pimpinan) Polri bertandang ke rumah Jokowi di Solo. Apa juntrungannya calon perwira polisi itu minta arahan ke Solo dan bukan juga ke Hambalang?

Pertanda renggangnya hubungan Prabowo dengan para pembantunya sehingga perlu merapatkan barisan berdampak pada dua hal. Yang pertama, gagasan Prabowo tak utuh sampai ke masyarakat karena tak ada yang menjabarkan pikiran presiden dengan jelas. Yang kedua, Prabowo tak mendapat masukan yang benar dari pembantunya. Ada jarak dan ada hambatan komunikasi langsung antara para menteri dan kepala lembaga dengan presiden yang mengambil keputusan.

Sepanjang yang diucapkan dalam pidato-pidatonya, Prabowo punya kepekaan yang tinggi tentang kemanusiaan dan ketidak-adilan. Begitu ada kabar betapa banyaknya anak-anak yang kekurangan gizi, Prabowo langsung tersentuh dan “harus berbuat sesuatu”. Maka lahirlah gagasan makan bergizi gratis. Dari mana dananya sementara membayar bunga utang yang dibuat rezim Jokowi saja kelabakan? Potong anggaran di kementrian dengan program yang disebut efisiensi. Dalam praktek di lapangan betapa kacaunya program itu. Mana mungkin makanan bergizi seharga Rp 10 ribu per porsi. Lalu bagaimana mungkin menjangkau masyarakat pedesaan karena diperlukan biaya lebih mahal lagi untuk distribusi. Maka program itu lebih banyak dinikmati anak-anak perkotaan. Keprihatinan Prabowo akan banyaknya anak-anak yang stunting tak terjawab dengan program ini. Bahkan yang muncul gerutuan di pedesaan: jalanan rusak tak ada anggaran perbaikan sementara makan gratisnya hanya janji doang.

Dalam kasus presiden yang minim mendapat masukan dari bawah ada contoh yang pas. Prabowo tersentuh pada anak-anak di Gaza yang menderita akibat perang. Anak-anak itu jadi korban: kelaparan, perlu obat, dan seterusnya. Kepekaan Prabowo muncul dengan gagasan mengevakuasi seribu warga Gaza, khususnya anak-anak. Kepekaan yang bagus. Tapi apakah anak-anak di Papua yang tertembak kelompok kriminal bersenjata tidak perlu dibantu? Begitu sulitkah para menteri untuk berdiskusi dengan presiden bahwa gagasan Prabowo mengevakuasi warga Gaza ini berarti menyepakati usul Presiden Trump agar warga Gaza keluar dari Palestina?  Kita memang harus peka terhadap korban kejahatan namun kepekaan itu bisa dipilah mana korban yang jadi prioritas. Tentu yang terdekat yang harus dibantu sementara yang nun jauh di sana cari gagasan yang lain.

Jadi, bukan saja kabinet harus dirapatkan barisannya, tapi seluruh warga negara harus merapatkan barisan untuk bangsa yang lebih baik. Dua matahari jelas bikin panas, satu saja sudah cukup untuk  Indonesia yang tidak gelap.

**