Pentingnya Juru Bicara Presiden

Presiden Prabowo Subianto perlu diampingi juru bicara khusus. Juru bicara yang setiap saat bisa menjelaskan pernyataan presiden sehingga tidak membuat pernyataan itu multi tafsir. Di era keterbukaan saat ini bahaya sekali jika apa yang dimaksudkan presiden tidak sampai utuh ke masyarakat.

Misalnya tentang ide Prabowo yang akan mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Seribu orang akan dievakuasi pada tahap pertama. Ini pernyataan serius karena disampaikan presiden sebelum naik pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma. Presiden melawat ke lima negara Timur Tengah yang justru terkait dengan pergolakan di Gaza itu.

Menteri Sekretaris Negara sebagai Jubir Presiden

Juru bicara presiden harus menjelaskan hal ini secara gamblang. Jika tidak, presiden bisa dituduh mendukung upaya Amerika Serikat dan Israel yang ingin mengusir penduduk asli Gaza keluar dari tanah kelahirannya. Penjelasan Prabowo bahwa mereka yang akan dievakuasi itu adalah orang yang sakit, terutama anak-anak, tak serta merta bisa menjelaskan bahwa ini adalah agenda kemanusiaan. Publik di tanah air tetap akan bertanya, di mana seribu orang itu akan ditampung. Bahwa presiden amat peka dalam masalah kemanusiaan, tentu sebuah sifat yang bagus. Namun apakah anak-anak di berbagai daerah miskin di tanah air sudah terurus dengan baik? Kenapa evakuasi ini lebih penting dibandingkan membantu rumah sakit Indonesia di Gaza agar anak-anak itu dirawat di tanah air mereka sendiri? Lalu berbagai upaya untuk menghentikan perang.

Banyak ide-ide besar Prabowo yang tak sampai di masyarakat karena komunikasi buruk. Pendirian Koperasi Merah Putih, misalnya. Kenapa koperasi ini harus berdiri dan apa tujuannya. Lalu diapakan koperasi dan lembaga keuangan yang selama ini dikelola desa seperti KUD (Koperasi Unit Desa), LPD (Lembaga Perkreditan Desa), BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa. Dan kenapa Menteri Kordinator Pangan Zulkifli Hasan sebagai pelaksana pembentukannya dan bukan Menteri Koperasi? Juru bicara pemerintah harusnya menjelaskan hal ini kepada rakyat.

Buruknya komunikasi publik sudah diakui Prabowo. Tak hanya menyangkut kebijakan Presiden, juga hal receh yang mengganggu emosi publik. Contoh kecil, soal Permadi Arya alias Abu Janda yang ramai diberitakan menjadi komisaris anak Perusahaan PT Jasa Marga. Berhari-hari tokoh kontroversial ini tranding di berbagai media sosial. Intinya begitu gampang orang menjadi komisaris BUMN bahkan jabatan itu bisa dirangkap oleh pejabat setingkat menteri atau wakil menteri. Ada bantahan dari kementrian BUMN tapi karena bukan Menteri Erick Thohir yang membantah, masyarakat lebih percaya pada pernyataan Abu Janda: “Doakan dan Insya Allah”. Apakah heboh persoalan receh ini sengaja dibiarkan untuk menutupi kasus yang lebih besar?

Prabowo mengambil alih kelemahan komunikasi publik itu sebagai kesalahannya. Tapi, apa akan  ada perbaikan? Entahlah. Yang jelas tak ada juru bicara pemerintah yang dekat dengan Presiden saat ini. Kantor Komunikasi Kepresidenan dibentuk oleh Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024 dan para pejabatnya tentu lebih dekat kepada Jokowi sebagaimana banyak para menteri melakukannya.

Juru bicara itu posisi yang penting. Di era Orde Baru tugas itu langsung dipegang Menteri Penerangan Harmoko. Setiap usai sidang kabinet, Harmoko membacakan apa keputusan pemerintah termasuk menyampaikan harga cabai keriting di pasar-pasar. Di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ada empat juru bicara pemerintah, yakn Wimar Witoelar, Adhie Massardi, Yahya Cholil Staquf, dan Wahyu Muryadi. Di masa Presiden Megawati juga ada empat juru bicara, meski tak resmi. Yakni Pramono Anung, Sutjipto, Roy BB Janis, dan Bambang Kesowo. Dan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono posisi juru bicara resmi ada. Yang pernah mengisi jabatan ini adalah Dino Patti Djalal, Andi Mallarangeng, dan Julian Aldrin Pasha.

Periode pertama Presiden Joko Widodo jabatan juru bicara dipegang Johan Budi, mantan juru bicara KPK. Periode kedua juru bicaranya Fadjroel Rachman, karena Johan menjadi anggota DPR. Tapi Fadjroel Rachman terlalu aktifis dan dijadikan dubes. Kosong lagi juru bicara kepresiden. Ngabalin lebih banyak ambil fungsi tugas itu tapi dia berstatus pejabat utama di Kantor Staf Kepresidenan. Menjelang lengser Jokowi lantas membentuk Kantor Komunikasi Kepesidenan dan ini yang diwarisi Prabowo.

Agaknya kita perlu mencontoh negara-negara maju di mana juru bicara kepresidenan jabatan yang penting dan ada dasar hukumnya. Tentu harus diangkat oleh presiden yang berkuasa, bukan titipan presiden yang lengser.

**