Pemimpin untuk Semua Rakyat

Retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang sudah berakhir. Acara ini diikuti oleh gubernur, bupati dan walikota yang baru saja dilantik. Tentu kita tidak berharap para gubernur, bupati dan walikota sepulangnya ke daerah masing-masing lantas mengajarkan rakyat untuk baris-berbaris.

Ada pelajaran yang lebih penting. Sesuatu yang patut kita renungkan dari acara sepekan di Lembah Tidar itu. Pertanyaan yang mendasar, apakah para kepala daerah itu mewakili rakyat di daerahnya? Secara formal tentu saja ya. Karena mereka dipilih dalam sistem demokrasi yang kita sepakati bersama, lewat pemilihan langsung, bebas dan rahasia. Sama dengan pemilihan umum yang memilih wakil-wakil rakyat mau pun pemilihan presiden. Hanya saja para kepala daerah ini selain bisa maju sebagai calon yang diusung partai politik bisa juga secara independen. Tapi syaratnya berat.

Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang

Setelah mereka terpilih lalu dilantik lantas bersumpah untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ada kalimat: “Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.” Teks sumpah ini tercantum dalam  peraturan Presiden Republik Indonesia.

Tak ada disebutkan berbakti kepada partai politik yang mencalonkannya. Itu artinya sebagai kepala daerah mereka sudah menjadi milik masyarakat. Mereka menjalankan selurus-lurusnya undang-undang dan peraturan. Ketika ada aturan yang mewajibkan kepala daerah mengikuti pembekalan yang disebut dengan istilah retret, mereka seharusnya wajib ikut. Sayang sekali sebagian kecil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan absen dalam acara itu. Alasannya bukan sedang sakit tetapi ada instruksi dari ketua umum partai yang meminta mereka menunda keikut-sertaan dalam retret.

Dari sepuluh kepala daerah di Bali (satu gubernur, satu walikota, dan delapan bupati) hanya seorang yang mengikuti retret. Yakni Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata. Parwata mewakili kepala daerah yang beragama Hindu saat pelantikan di Istana oleh Presiden. Tentu dia sangat mentaati sumpah itu karena langsung mengucapkannya didampingi rohaniawan. Nampaknya Parwata tak mau mengingkari sumpah, sesuatu yang sakral.

Tulisan ini tidak untuk mempersoalkan apakah instruksi Ketua Umum PDI Pejuangan itu ada maksud menjegal acara retret atau pun sebuah bentuk perlawanan kepada pemerintah. Apalagi sampai berkesimpulan bahwa instruksi itu gagal dan bernuansa negatif. Sebaliknya bukan pula dimaksudkan sebagai mendukung acara retret yang berbau kemiliteran itu. Pembekalan perlu tapi haruskah berbaju loreng khas tentara. Celotehan ini hanya mengajak agar kita merenungkan kembali, bagaimana seharusnya pemimpin itu mengabdi untuk seluruh rakyat.

Dalam kearifan lokal di masa lalu seorang tetua desa (namanya bermacam-macam dan belum disebut lurah atau kepala desa seperti sekarang) dipilih dari calon-calon yang diajukan kelompok masyarakat berdasarkan garis keturunan. Kelompok itu disebut soroh atau kuwu atau kawitan dan nama lokal lainnya. Begitu tetua desa terpilih, dia wajib bekerja untuk seluruh masyarakat. Jika sebelumnya dia pengurus soroh maka dia mengundurkan dari dari jabatan di soroh itu. Betapa pun niatnya adil, naluri mengedepankan kepentingan kelompok tetap muncul jika dia masih memimpin kelompok itu.

Barangkali itu bisa ditiru di era demokrasi modern ini. Bagaimana kalau kepala daerah dan juga presiden diharuskan melepas jabatannya dari partai politik? Bupati dan walikota di Bali semuanya pengurus partai, bahkan Gubernur Wayan Koster adalah Ketua DPD PDIP Bali. Dilema buat mereka jika tak mematuhi instruksi pimpinan partainya, apalagi menjelang kongres partai.

Melepas jabatan partai harus dicontohkan dari pejabat di pusat. Kita tahu, Presiden Prabowo Subianto masih Ketua Umum Partai Gerindra. Bahkan baru saja melewati masa kerja 100 hari, partainya sudah mengusulkan sebagai calon presiden untuk periode 2029-2034. Coba tanya jujur ke masyarakat (jangan lewat survei berbayar), apakah mereka yakin Prabowo bekerja untuk seluruh rakyat? Betapa pun seringnya berpidato akan memihak rakyat, orang tetap curiga: rakyat yang mana?

Tarasa aneh baru saja kita berhasil mendapatkan presiden sudah langsung ngomongin presiden selanjutnya. Sepenuh tahun kita akhirnya terjebak pada urusan politik sempit, berebut kekuasaan. Lalu siapa yang peduli kalau pertalite dijual dengan harga pertamax? Ayo kembali ke masalah rakyat.

**