Tak Cukup Hanya Memangkas Anggaran

Kebijakan berani Presiden Prabowo Subianto mengawali tahun ini adalah memangkas anggaran di kementrian dan lembaga negara. Lewat instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menargetkan dapat memangkas anggaran hingga Rp 306,6 trilyun. Sangat besar.

Ke mana dialihkan dana itu? Presiden tak menyebutkan hal pasti, hanya disinggung selintas, dengan efisiensi itu banyak sekolah bisa kita perbaiki. Ada pun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengelolaan anggaran tahun ini lebih fokus untuk belanja yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Wakil Menteri Jabat Rangkap Komisaris

Tak ada disebutkan, misalnya, dana hasil penghematan itu untuk keberlangsungan program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah dimulai sejak 6 Januari lalu. Program ini memang banyak memakan biaya. Perlu anggaran Rp 800 milyar sehari untuk menjangkau 3 juta anak. Bayangkan kalau sampai 17 juta anak sebagai mana target awalnya, berapa trilyun rupiah harus disediakan dananya. Belum lagi program Prabowo lainnya seperti bantuan sosial, penyaluran bibit dan pupuk ke petani, pemutihan utang kepada kaum tani dan nelayan. Dan yang akan menyusul di bulan Februari ini adalah cek kesehatan gratis buat seluruh penduduk yang waktunya dikaitkan dengan hari ulang tahun. Program ini pasti akan lebih riuh lagi, sementara para tenaga kesehatan di Puskesmas juga mulai bingung: “memang setiap Puskesmas punya alatnya?”

Tapi apa pun, setiap pogram yang langsung menyasar kebutuhan rakyat pasti disambut gembira. Terbukti menurut survei, kepuasan rakyat kepada pemerintah mencapai 80 persen lebih termasuk kepuasan soal program MBG itu. Barangkali karena surveinya dilakukan di daerah di mana program MBG itu sudah berjalan.

Inpres pemangkasan anggaran ini disambut baik karena rakyat tak ada dirugikan. Berbeda dengan rencana penaikan pajak pertambahan nilai dari 11 persen menjadi 12 persen. Kenaikan 1 persen itu yang diperkirakan menambah penerimaan negara Rp 70 trilyun ternyata gagal. Rakyat protes, kenaikan pun dibatalkan.

Memang siapa yang keberatan dengan pemangkasan anggaran di kementrian dan lembaga negara itu? Rakyat justru senang jika pejabat negara mau berhemat. Tak perlu lagi bikin pesta di hotel kalau aula kantor sudah memadai. Kurangi perjalanan ke luar kota karena sudah banyak media komunikasi untuk berinteraksi. Wakil Presiden mungkin tak perlu nonton sepakbola sampai ke Surabaya, hanya bermaksud memberi semangat kepada tim nasional dalam pertandingan yang tak penting. Biaya pengamanan dan protokoler tentu besar, kalau nontonnya di Jakara bolehlah. Yang mencengangkan ternyata belanja alat tulis kantor (ATK) itu besar sekali. Sampai Rp 44 Trilyun. Astaga, berapa kertas dan pulpen yang dibeli sementara dokumen yang jadi materi pembahasan bisa dibagikan dalam bentuk digital? Era sudah canggih begini masih saja baca dokumen lewat kertas.

Jika Prabowo lebih berani lagi main pangkas, sebaiknya dievaluasi kabinet yang gemuk ini. Anggota kabinet terlalu mengada-ada hanya untuk balas jasa. Untuk apa Kementrian Hak Asasi Manusia (HAM) berdiri sendiri dan apa yang dikerjakan selama ini? Kementrian Transmigrasi memang masih punya tugas penting sekarang? Apakah masih membina transmigran yang sudah berhasil hidup mapan di daerah baru? Kehidupan eks transmigran ini sudah setara dengan masyarakat sekitar non-transmigran, malah ada yang lebih makmur. Justru mereka mendatangkan keluarganya dari daerah asal tanpa fasilitas apa pun.

Kementrian dengan irisan berdekatan sebaiknya tetap seperti dulu, digabungkan. Kementrian Koperasi dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Dulu di era Presiden Soeharto terkenal ada kementrian (waktu itu sebutannya departemen) TKTK  singkatan dari tenaga kerja transmigrasi dan koperasi. Tak ada masalah padahal antara transmigrasi dan koperasi jauh terkaitnya.

Sekarang gabungan seperti itu seolah ditabukan. Makin boros anggaran lagi karena masing-masing menteri punya wakil. Lalu menteri bebas mengangkat staf khusus. Bayangkan kemudian betapa berat anggaran menggaji mereka untuk pekerjaan yang tak jelas manfaatnya bagi rakyat.

Jika semua ini dipangkas, pemerintah bisa mendapat anggaran lebih banyak untuk program pro rakyat, terutama untuk program makan bergizi gratis. Makan bergizi dengan lauk lebih layak ketimbang belalang, ulat, laron dan serangga lainnya.

***