Berburu Dana untuk Makan Bergizi

Presiden Prabowo Subianto akhirnya meminta maaf kepada para orang tua murid yang  anaknya belum mendapat jatah makan bergizi gratis di sekolah. Hal ini disampaikan presiden pada saat rapat paripurna kabinet di Istana, Rabu lalu. “Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah,” kata Presiden.

Program makan bergizi gratis (MBG) sudah dimulai 6 Januari lalu. Menurut Prabowo baru 650 ribu anak-anak sekolah yang sudah mendapatkannya. Padahal sasarannya adalah 17,5 juta anak. Diharapkan setiap bulan terus bertambah dan September nanti sudah tembus 15 juta anak. Akhir tahun semua anak akan menikmatinya. “Saya jamin dananya ada,” kata presiden.

Dari mana sumber dananya? Selama ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sudah tersedia Rp 71 Trilyun dan itu hanya cukup sampai akhir Juni nanti. Selebihnya minta lagi tambahan dari APBN. Kekhawatiran APBN tak bisa menutupinya membuat sejumlah usulan bermunculan. Maklumlah program ini akan memakan 400 trilyun rupiah lebih setiap tahun.

Ada usulan dari dana zakat, infak dan sedekah. Usul disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin. Alasannya sesuai dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang memiliki sifat gotong royong. Tapi usulan ini langsung ditolak banyak orang. Karena dana yang dikumpulkan dari masyarakat itu dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Ke mana dana itu disalurkan sudah ada pedomannya yang lebih banyak untuk kaum tidak mampu. Sementara penerima program MBG adalah seluruh anak didik tanpa peduli miskin atau kaya. Lihatlah di tayangan televisi saat para pejabat memantau anak-anak didik yang menerima program MBG, mereka murid yang jauh dari kesan miskin.

Lalu ada usul lain, biaya MBG diambil dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ini dana dari perusahaan yang menyisihkan keuntungannya untuk program sosial. Usul ini datang dari  anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih.  Banyak yang menolak. Alasannya resikonya besar karena dana CSR itu tidak stabil tergantung keuntungan perusahaan. Bagaimana kalau perusahaan rugi dan tak bisa lagi menyalurkan CSR?

Usulan yang lebih konkrit datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Setelah bertemu presiden, Tito Karnavian menyebut pemerintah daerah sanggup berkontribusi sekitar Rp 5 triliun untuk program MBG sepanjang tahun 2025. Rinciannya, Rp 2,3 triliun dari pemerintah kabupaten/kota dan Rp 2,5 triliun dari pemerintah provinsi. Namun hal itu baru terlaksana di bulan September setelah ada penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lagi pula sejumlah kepala daerah menunggu pelantikan dulu. Sudah ada 415 kabupaten, 93 kota, dan seluruh provinsi yang siap berpartisipasi.

Usul Menteri Tito ini lebih realistis lagi dengan rencana pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan masyarakat sekitar dalam kordinasi kepala daerah. Dalam rencana ada 2.000 SPPG yang dibangun dengan menggunakan dana dari kabupaten/kota. Ditambah dana dari provinsi SPPG itu bisa berlipat lagi. Prabowo katanya setuju asal tetap kordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat ini yang nampaknya akan menyelamatkan program MBG sehingga merata ke seluruh pelosok pedesaan. Juga menggerakkan ekonomi rakyat karena semua bahan makanan diambil dari wilayah setempat. Lagi pula juru masak dan tenaga distribusinya penduduk sekitar sekolah. BGN harusnya tak perlu merasa tersaingi dan juga tak perlu memonopoli.

Sementara itu ada wacana yang muncul dari para guru di sebuah sekolah di Denpasar. Para guru menanyakan ke orang tua murid, lebih enak mana mendapat ransum gratis lewat program MBG dibandingkan memberi bekal makanan kepada anak-anaknya saat bersekolah. Para orang tua murid setuju anak bawa bekal dari rumah. Selain gizinya lebih baik, anak-anak terbiasa dengan makanan rumahan. Yang penting makan bersama di sekolah. Jatah makan bergizi gratis bisa diberikan kepada murid dari keluarga tidak mampu.

Ide yang menarik. Pesan sosialnya program ini diutamakan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu sementara murid di perkotaan umumnya dari keluarga yang mampu. Namun apakah ide ini berjalan mulus, entahlah. Baru pada tingkat usulan, karena program MGB di Denpasar belum terlaksana.

Yang utama, niat dan janji Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak penerus bangsa bisa terlaksana. Bahwa dari mana pun datangnya gizi itu seharusnya bukan masalah.

**