Anggaran Dipangkas, Bencana Mengancam

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 perlu diperjelas lagi. Apakah dimaksudkan bekerja secara efisien dalam arti penghematan, atau dimaksudkan sebagai pemotongan anggaran agar bisa dialihkan ke program lain, atau malah anggarannya tidak ada, artinya memang tak ada uangnya. Ini tiga hal yang berberda.

Jika itu adalah penghematan, maka ini adalah baik. Selama ini kita terlalu boros. Sedikit-sedikit studi banding ke luar negeri. Rapat di hotel mewah padahal ruang di kantor cukup memadai. Belum lagi tumpukan materi yang tercetak di masing-masing meja, plus snack dan minuman yang berlimpah. Itu patut dikurangi. Termasuk perjalanan di dalam negeri yang tujuannya hanya membagikan susu.

Kabinet Gemuk Prabowo

Penghematan lain banyak ragamnya. Kabinet harus dirampingkan, stafnya juga yang perlu saja dan sesuai keahlian. Untuk apa staf khusus dari kalangan selebritas yang pekerjaannya tak jelas. Juga berbagai bentuk seremonial sebagaimana yang tertulis dalam Inpres. Apa manfaatnya mengumpulkan para kepala daerah di Magelang dalam acara yang bertajuk “Orientasi Kepemimpinan” jika hanya untuk menyamakan presepsi? Itu bisa dilakukan lewat zoom. Gubernur, bupati, dan walikota tak perlu diajari baris berbaris yang menghabiskan milyaran rupiah. Banyak contoh lain.

Jika Inpres itu dimaksudkan sebagai pemangkasan anggaran untuk dialihkan ke program lain, pertanyaan besarnya adalah mana program yang lebih penting. Pemangkasan berdampak ke banyak masalah. Gaji pegawai honorer tak terbayar akhirnya ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Pembangunan infrastruktur mandeg. Dana untuk perbaikan jalan strategis tidak ada. Masyarakat merasakan dampak buruknya. Lalu kalau hasil pangkasan anggaran itu untuk membiayai makan bergizi gratis, apakah senang melihat anak-anak makan siang gratis di sekolah sementara sorenya belum tentu dapat makan karena ayah dan ibunya kena PHK?

Ada anggaran yang harusnya tak bisa dipangkas meski pun anggaran itu seolah terbuang percuma. Ini bukan soal mubazir. Contoh adalah anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).  Anggaran BMKG senilai Rp 2,826 triliun dipotong Rp 1,423 triliun. Apa akibatnya? "Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen," kata Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin.

Ramalan cuaca BMKG menjadi pedoman orang bepergian. Awal pekan ini, contohnya, BMKG Bali mengeluarkan informasi cuaca ektrim selama tiga hari, hujan terus menerus disertai angin kencang. Ada kalanya ramalan itu tak seratus persen benar, maklum kekuasaan Tuhan tak selalu bisa diramal. Tapi kali ini benar. Banyak pohon tumbang di jalanan, juga tanah longsor. Syukur tak ada korban jiwa karena orang cukup waspada, padahal hari-hari itu seharusnya orang banyak bepergian ke berbagai pura dalam kaitan hari raya Saraswati. Terimakasih BMKG.

Kecanggihan teknologi sudah bisa menganalisa cuaca. Begitu pula gunung erupsi memberi tanda-tanda lebih awal. Tapi gempa yang disertai tsunami siapa yang bisa meramal? Yang tersedia barulah alat pendeteksi dini tsunami setelah gempa terjadi. Jika itu terlambat beberapa menit bayangkan mala petaka apa yang terjadi. Semua ini berpeluang terjadi karena kecepatan memperoleh informasi itu menurun lantaran anggarannya dipangkas.

Siapa yang mengharapkan ada tsunami? Bencana tsunami di Aceh masih menjadi trauma bangsa. Dan kita bersyukur setelah itu tak ada tsunami besar. Tapi apakah kita lalu berkata: “Bertahun-tahun tak ada tsunami, kan mubazir anggaran itu harus disediakan, dipangkas juga tak apa.” Ya Tuhan semoga ucapan ini tak pernah ada.

Anggaran untuk kebencanaan harusnya tidak dipangkas, namun gerakan penghematan boleh ada. Misalnya, penjaga pintu kereta api yang mulai dikurangi karena tak ada lagi anggaran untuk tenaga honorer ini. Harus ada langkah antisipasi untuk pengganti karena kecelakaan itu tak bisa diduga kapan datangnya.

Nah, akhirnya kita perlu juga bertanya: sebenarnya kita punya uang apa tidak? Jangan-jangan anggaran dipangkas itu karena uangnya memang tidak ada. Atau perlu untuk membayar utang. Kalau memang tak punya uang, ya, jangan bikin program muluk-muluk. Jangan seperti pepatah, lebih besar pasak dari tiang. Lebih baik berpantun saja: ikan lele ikan gabus, jangan ngomong bertele-tele lebih baik focus.

**