Kampanye

Putu Setia | @mpujayaprema

SUDAH sebulan kampanye pemilu dimulai, Wayan Moncel belum juga dapat rejeki. Petani kopi di lereng Gunung Batukaru ini heran dengan pemilu serentak yang akan datang, kok sepi kampanyenya. “Tak ada satu pun baju kaos yang saya dapatkan,” katanya.

Tadinya dia berharap dapat rejeki nomplok lewat hajatan politik ini. Di desanya ada tiga calon legislatif, semua dari partai berbeda. Dua calon legislatif tingkat provinsi dan satu tingkat kabupaten. Tadinya Moncel berhitung setidaknya dia akan dapat dua baju kaos, lalu empat sampai enam jasa pemasangan baliho. Di Bali ada 42 calon Dewan Perwakilan Daerah dan Moncel berharap paling tidak sepuluh calon akan memasang baliho di desanya. Dia punya kebun bambu dan siap memberi harga Rp 300 ribu untuk pemasangan baliho.

“Pemasangan baliho tak bisa sembarangan seperti dulu. Ada aturannya kapan dan di mana bisa dipasang,” kata saya. Moncel saya sarankan untuk mencari celah lain mengais rejeki dari pemilu nanti.

Dia sudah kontak dengan caleg tingkat provinsi. Caleg petahana itu menawarkan bantuan sosial dari jatahnya sebagai anggota DPRD. Moncel yang punya kelompok tani diminta membuat proposal asal-asalan. Dijanjikan uang Rp 50 juta keluar sebelum pemilu tetapi dengan syarat Moncel harus mengumpulkan minimal 90 suara.

“Saya juga kontak dengan caleg penantang baru, tapi tak ada reaksi,” kata Moncel. Dia sebut caleg itu seperti tak bersemangat untuk ikut pemilu. Mungkin dia pikir percuma kampanye buang-buang duit, toh juga akan kalah melawan petahana. “Ya, dia pernah bilang, calon  presidennya saja tak bersemangat untuk kampanye.”

Untuk calon tingkat kabupaten juga sudah dijalin kerjasama. Yang ini murni “jual suara” nilainya Rp 300 ribu per suara. Urusan pelik nantinya adalah istri-istri petani kopi ini akan sulit menghafal caleg yang akan dicoblos. Ada lima surat suara, satu untuk pemilu legislatif kabupaten, satu untuk provinsi, satu untuk pusat, satu untuk memilih DPD dan satu lagi memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Semua caleg yang dipilih partainya beda, masih untung nomor urutnya tak sampai sepuluh. Tetapi DPD yang disepakati dicoblos nomor 32, emak-emak susah menelusurinya. Para emak bingung membayangkan pemilu serentak yang ribet ini. Harusnya cukup tiga surat suara saja, satu untuk memilih presiden, satu untuk memilih DPD dan satu lagi memilih partai, terserah siapa yang didudukkan oleh partai di dewan. “Itu usul bagus tapi tidak adil. Kita harus memilih sendiri tokoh yang layak jadi wakil rakyat,” kata saya.

Moncel sendiri tak masalah, meski dia perkirakan akan terjadi banyak kengawuran saat pencoblosan. Yang dia jadikan pikiran adalah siapa pasangan presiden-wakil presiden yang dipilih. Kata dia, ada presiden yang bagus tetapi wakilnya selalu bicara soal agama, soal halal haram, ekonomi syariah, kok tidak berpikir soal kemajemukan. Saya tanya, memangnya ada tim sukses untuk capres? “Eh, ya... Tak ada. Semua caleg sibuk dengan dirinya dibanding sibuk menjual siapa presidennya,” katanya.

Saya katakan ke Moncel, semua itu karena kampanye belum berjalan optimal. Belum boleh pasang baliho, belum boleh pasang iklan di media. Kampanye sekarang baru pada tahap kampanye negatif untuk menelanjangi keburukan calon presiden dan wakil presiden di pihak lawan. Mendekati pemilu akan berubah karena para caleg lebih memikirkan dirinya sendiri dan partai-partai bertarung di dalam koalisinya untuk mengklaim siapa yang pantas disebut paling berjasa memenangkan calon presiden.

(Dimuat Koran Tempo Akhir Pekan 20 Oktober 2018)