Menunggu Gubernur Baru

Mpu Jaya Prema

PILKADA di Bali berlangsung dengan damai. Wayan Koster dengan pasangannya Tjok Raka Ardhana Sukawati memenangi pilkada ini. Kita wajib mengucapkan selamat kepala gubernur dan wakil gubernur Bali yang baru. Agustus nanti akan dilantik bersamaan dengan habisnya masa jabatan Gubernur Made Mangku Pastika.

Rai Mantra dengan pasangannya Ketut Sudikertha secara kesatria mengakui kekalahannya. Tak ada gugatan apa pun. Bahwa ada riak-riak kecil tentu hal yang sangat biasa, namanya saja “sebuah pertandingan”. Namun setelah “pertandingan” selesai para pemain haruslah saling merangkul. Demikianlah di dunia yang beradab bahwa semua perbedaan gagasan, ide dan program tak harus menyebabkan perseteruan yang panjang.

Lalu apa yang harus dilakukan setelah pilkada ini? Mari bergandengan tangan untuk membangun Bali yang damai. Bukan sekadar damai tetapi Bali yang nyaman untuk dijadikan tempat tinggal bersama. Damai saja tak cukup tanpa ada kenyamanan yang membuat kita bebas bergerak.

Wayan Koster sudah mengatakan setelah kemenangan itu diraih, dalam waktu secepatnya dia akan bekerja. Prioritas yang akan dilakukannya adalah membangun infrastruktur. Konon dia sudah mengatakan itu kepada Presiden Joko Widodo dan ditanggapi dengan baik. Ini memang sangat mendesak. Infrastruktur yang dimaksudkan adalah jalan. Bali sangat minim dengan jalan yang menghubungkan antar kabupaten maupun antar provinsi. Penduduk bertambah, laju ekonomi terus bergerak, lalu lintas kendaraan semakin padat, tetapi pembangungan jalan tidak berkembang.

Apa pun yang akan dibangun, jalan tol, jalur kereta api, atau cuma menambah jalan arteri semuanya akan membuat kemacetan terhindarkan di Bali. Sekarang perhatikan saja jalur Denpasar – Gilimanuk yang jalannya tak bertambah sementara lalu lintas semakin padat. Tidak ada pula jalan alternatif. Maka begitu kendaraan besar dari Jawa mogok di tikungan sepanjang Denpasar – Gilimanuk maka kemacetan tak terhindarkan. Dan ini terjadi hampir tiap hari. Memang ada dilema. Kalau truck besar itu dibatasi konon perekonomian di Bali akan terganggu. Tetapi kalau tidak dibatasi sementara jalan alternatif tidak ada, kemacetan itu yang terjadi. Belum lagi kerusakan jalan yang diakibatkan konstruksi jalan tak sesuai dengan beban kendaraan.

Kemacetan sebenarnya tak hanya di jalur Denpasar – Gilimanuk. Juga di kawasan lainnya termasuk kawasan wisata. Ini membutuhkan penambahan infrastruktur jalan. Jika pun ini tak bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada karena bertambahnya jumlah kendaraan, seharusnya ada kebijakan lain. Misalnya membatasi jumlah kendaraan di Bali. Ini pun juga dilema. Pemda Bali selama ini ternyata sebagian besar pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Jadi demi meningkatkan PAD maka Pemda Bali secara tak langsung membiarkan jumlah kendaraan di Bali semakin banyak. Karena makin banyak kendaraan makin besar pajaknya. Kebijakan ini harusnya ditinggalkan dan carilah PAD dari sumber lain. Bayangkan dalam sebuah riset menyebutkan jumlah kendaraan bermotor (khususnya sepeda motor) di Bali lebih banyak dibandingkan di Jawa Tengah yang punya 35 kabupaten/kota. Sekaligus ini membuktikan bahwa angkutan umum di Bali tak pernah dibangun secara terpadu.

Konsep Wayan Koster yang sering digaungkan bahkan dijadikan ikon dalam kampanye adalah “satu jalur” dan “satu pulau satu kelola”. “Satu jalur” maksudnya dari pejabat bupati, gubernur sampai presiden berasal dari kelompok atau partai yang sama. Setidaknya satu gagasan. “Satu pulau satu kelola” maksudnya Bali harus dibangun secara terpadu dengan satu manajemen, dalam hal ini adalah gubernur yang memegang kendali.

Konsep ini bagus jika diterjemahkan atau diartikan dalam bentuk kordinasi yang baik. Bukan “satu jalur” dalam satu kelompok atau satu partai. Presiden dari PDIP, gubernur harus PDIP, bupati juga harus PDIP. Bukan begitu karena ini akan bertentangan dengan demokrasi yang ada. Kalau “satu jalur” ini diteruskan makan camat dan kepala desa harus kader PDIP juga. Nanti bisa kebablasan, jika bupatinya PDIP sementara masyarakat di sebuah desa bukan pendukung PDIP maka pembangunan di sana tidak diperhatikan. Secara samar-samar hal ini pernah terjadi di sebuah kabupaten. Kalau pengertian “satu jalur” itu demikian, selain bertentangan dengan demokrasi akan membuat pemimpin daerah (bupati dan gubernur) bukan pemimpin masyarakat. Bupati dan Gubernur Bali adalah milik semua golongan, bukan lagi milik partai begitu dilantik.

Konsep “satu pulau satu kelola” apakah ini tak bertentangan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah di mana otonomi berada di kabupaten/kota? Sesungguhnya untuk Bali memang gagasan ini bagus sekali karena Bali itu kecil dan pendapatan masyarakatnya jomblang. Ada yang kabupatennya kaya seperti Badung dan Denpasar, ada yang sedang dan ada yang miskin. Turis berseliweran di seluruh Bali tetapi pajak dari turis menumpuk di Badung dan Denpasar. Karena itu PAD Badung luar biasa banyaknya dan Bupati Badung pun terkenal “bares” bisa menyumbang milyaran rupiah ke desa-desa. Bagaimana dengan bupati lain? Tak ada dana untuk menjadi “bupati bares”.

Nah kalau gagasan Wayan Koster ini mau diterapkan maka payung hukum harus ada. Satu-satunya cara adalah melawan undang-undang otonomi di kabupaten/kota itu. Misalnya dengan gagasan otonomi khusus (otsus) untuk Bali. Dengan otsus maka otonomi ada di provinsi. Jika ini berhasil diperjuangkan maka pembangunan Bali akan semakin merata. Tidak ada lagi “bupati bares” karena semuanya sama. Yang ada “gubernur bares”. Sayangnya gagasan otsus ini sudah lama diperjuangkan ke Jakarta dan sudah ditolak. Siapa tahu dengan Gubernur Wayan Koster perjuangan ini berhasil.

Lalu ke mana Rai Mantra dan Sudikertha? Bantulah Gubernur Bali Wayan Koster. Dari ucapan selamat kedua tokoh ini, tersirat niat baik bekerja sama membangun Bali. Ini bagus sekali. Sudikertha saat ini menjabat Ketua Badan Pengelola Pura Besakih, ini tugas mulia. Jadikan Pura Besakih kawasan wisata religius yang tertata apik, bukan semerawut seperti saat ini. Rai Mantra selepas menjadi Walikota Denpasar barangkali bisa diberi tugas membangun budaya dan adat Bali. Misalnya, jadikan pimpinan Listibiya. Dengan begitu cita-cita membangun art centre di seluruh kabupaten di Bali bisa digagas dengan baik.

Pengabdian kedua tokoh itu, juga tokoh lainnya, ditunggu, tak ada istilah “ngambul”. Mari semua bekerja sama membangun Bali yang  damai dan nyaman. (*)