Ideologi Pancasila

Mpu Jaya Prema

SEORANG anak usia tiga tahun dalam acara Litle VVIP di Metro TV Sabtu lalu dengan tenangnya mengeja Pancasila tanpa ada kesalahan satu kata pun. Padahal anak itu belum bersekolah. Dia diajari oleh orang tuanya bagaimana menghafal Pancasila. Bahkan kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan aksen anak-anak tetapi juga tak ada kesalahan dalam teks.

Beberapa tahun lalu juga ada anak sebaya itu yang hafal nama-nama presiden di berbagai negara. Memang bisa disebutkan anak yang hebat. Tapi kita tidak tahu bagaimana anak itu diajari oleh orang tuanya. Mungkin dengan cara santai tetapi bisa jadi dengan cara memaksakan kepada sang anak.

Terlepas dari bagaimana sistem pengajaran itu dan betapa tingginya kemampuan sang anak dalam menghafal, pertanyaan kita adalah apakah penanaman ideologi Pancasila harus dengan target hafal mengeja Pancasila? Di era Orde Baru penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) gencar dilakukan dari tingkat sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Di luar dunia pendidikan penataran P4 juga dilakukan pada ormas-ormas dan organisasi profesi. Kalau tidak mengikuti penataran yang ditandai dengan perolehan sertifikat nilai akademisnya bisa tak sempurna. Sedang di luar dunia pendidikan sertifikat itu bisa untuk kenaikan pangkat dan melengkapi persyaratan lain. Misalnya, untuk menjadi pemimpin redaksi media massa harus lulus penataran P4. Jadi intinya adalah ideologi Pancasila itu dipaksakan. Untuk pemaksaan itu pemerintah membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).

Sekarang Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Jarum sejarah sepertinya berulang kembali. Betapa pun pemerintah membantah bahwa BPIP tidak sama dengan BP7, namun tak bisa disangkal rohnya sama saja. Kalau dulu disebut penataran sekarang bisa diganti kata lain, misalnya, sosialisasi atau pembinaan. Lihat saja bagaimana pemerintah memberi tugas kepada BPIP yang statusnya kini sederajat dengan kementrian, padahal tahun lalu ketika dilahirkan belum bernama badan tetapi unit kerja presiden.

Tugas BPIP adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Lalu melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan berikut penyelenggaraannya. Bahasa bisa beda dengan tugas BP7 namun intinya sama saja.

Banyak yang mempertanyakan, untuk apa BPIP dibuat? Sejak awal lahirnya BPIP dianggap sebagai sikap reaktif pemerintah terhadap berkembangnya intoleransi dan radikalisme di tengah masyarakat, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun setelah setahun berjalan, yang nampak di tengah-tengah masyarakat adalah hanya peningkatan status dari unit kerja presiden menjadi badan setingkat menteri. Dan tentu saja gaji BPIP yang dianggap begitu besar, melebihi gaji presiden itu sendiri. Belum nampak, misalnya, apa saja yang sudah dikerjakan BPIP atau apa rencana kerjanya dalam hal menggaungkan ideologi Pancasila. Singkatnya belum jelas bagaimana BPIP mengatasi lunturnya nilai-nilai Pancasila di  tengah masyarakat. Apakah intoleransi dan radikalisme bisa dipadamkan, setidaknya semakin redup, dengan adanya BPIP? Belum juga ada bukti, intoleransi dan radikalisme tetap hidup bahkan subur di dunia perguruan tinggi.

Kesalahan BP7 di masa Orde Baru adalah penataran P4 dipakai untuk memaksakan Pancasila dengan apa yang disebut butir-butir penghayatan dan pengamalannya seraya mematikan diskusi kritis terhadap ideologi Pancasila itu sendiri. Bahkan yang menentang penataran P4 dianggap melawan Pancasila. Namun sejatinya, tidak semua butir-butir penghayatan dan pengamalan itu salah. Kalau BPIP mau, butir pengamalan dalam P4 itu bisa diambil sisi baiknya seraya membuang yang tidak baik, kemudian ditambah dengan  butir-butir baru disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Lalu apa betul dengan sosialisasi Pancasila ini kemudian intoleransi segera hilang? Belum tentu pula. Harus disertai langkah lain yakni penegakan hukum di negeri ini, yang semakin hari dirasakan semakin tumpul bahkan amburadul. Tindak kekerasan baik berupa kriminal biasa maupun kriminal yang bermuatan terorisme harus dilawan dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Perangkat hukum itu sudah ada. Misalnya, pidato dan khotbah yang menghasut  bisa dihadang dengan mengefektifkan pasal ujaran kebencian dalam UU ITE. Tindak kekerasan yang dilakukan kelompok radikal  diatasi dengan penegakan hukum yang tidak pilih bulu. Apalagi UU Antiteroris hasil revisi sudah disahkan DPR yang memberi kesempatan kepada aparat keamanan untuk melakukan langkah pencegahan sebelum aksi teroris itu dilakukan.

Bapak pendiri bangsa ini merumuskan Pancasila dari nilai-nilai yang telah tumbuh di dalam masyarakat. Karena itu penegakkan Pancasila hanya bisa dilakukan jika nilai luhur itu – ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan – dibiarkan tumbuh berkembang di masyarakat. Nilai-nilai yang bertentangan dengan  Pancasila – misalnya ide Negara agama – tak boleh dibiarkan berkembang, sesuatu yang sayangnya kini diajarkan di sekolah dan sejumlah diskusi berkedok kegiatan agama.

Ini yang semestinya dilakukan pemerintah lewat BPIP. Bukan meniru rezim Orde Baru dengan pemaksaan ideologi Pancasila yang sifatnya lebih banyak menghafal dibandingkan menghayati dan kemudian mengamalkannya di masyarakat.

Sayangnya BPIP kini tergelincir pada masalah-masalah yang memalukan dengan diumumkannya oleh pemerintah gaji Dewan Pengawas beserta seluruh staf. Gaji yang dinilai sangat besar untuk pekerjaan yang belum nampak arahnya ke mana. Besaran gaji yang seolah-olah diambil  tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan negara yang sedang morat marit, dan keputusan itu pun dianggap mencederai rasa keadilan. Bagaimana menebarkan ideologi Pancasila ke tengah-tengah masyarakat kalau rasa keadilan yang justru menjadi sila pemungkas dalam Pancasila seperti dikhianati? Namun marilah kita tak berburuk sangka dan semoga orang-orang yang duduk di BPIP itu betul-betul bekerja bukan untuk mendapatkan upah. Mereka adalah tokoh-tokoh bangsa bahkan BPIP pucuk pimpinan tertingginya adalah Megawati yang merupakan Presiden RI ke 5. (*)