Mpu
Jaya Prema
KITA
memasuki tahun politik 2018 dengan banyak masalah. Selain masalah politik itu sendiri dengan terpecahnya persatuan akibat
perbedaan kubu yang makin menajam, ada masalah keamanan yang serius. Teroris lagi
beraksi sementara revisi Undang-undang Antiteroris belum juga ada. UU Anti
Teroris yang lama sama sekali tak mendukung upaya pemberantasan teroris saat
ini. Undang-undang lama tak ada unsur pencegahan. Teroris baru bisa dilawan
kalau sudah beraksi. Padahal kalau bisa dicegah sebelum beraksi tentu korban
bisa dihindari.
Urusan politik itu sendiri sebenarnya masalah rutin lima tahunan. Ada
pergantian anggota DPR, DPD dan presiden di tingkat pusat. Di daerah tentu
dibarengi dengan pemilihan DPRD tingkat provinsi dan kabupten/kota. Namun
suasana panas itu sudah terasa saat ini tatkala baru pada tahap menjelang
pencalonan. Apakah itu pencalonan anggota DPR dan DPD maupun pencalonan
presiden dan wakil presiden. Yang terakhir ini terasa lebih panas karena naga-naganya
kubu yang bertarung sama dengan Pilpres sebelumnya.
Setiap hajatan pemilu menjadi penting karena nasib bangsa
akan dipertaruhkan, akan dibawa ke mana negeri ini. Siapa
orang-orang yang akan duduk di parlemen maupun siapa yang akan mengendalikan negeri
ini menjadi presiden. Siapa yang akan menjadi wakil daerah yang disebut DPD itu.
Apakah para senator ini sekarang lebih baik dari sebelumnya? Apakah
mereka yang di pusat masih punya semangat nasionalisme
atau hanya mementingkan kelompok sendiri? Apakah mereka toleran terhadap
perbedaan ataukah diterpa angin intoleransi, sebagaimana gejala yang ada saat ini?
Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan berkeping-keping jika keberagaman dan
perbedaan tidak diakomodasi dengan baik. Kita sudah sejak lama mengenal sesanti
Bhineka Tunggal Ika. Sesanti itu tertulis di antara dua kaki Burung Garuda yang
menjadi lambang negara. Ini sudah menjadi simbol negara.
Kenapa
Bhineka Tunggal Ika itu dijadikan sesanti oleh para pendiri bangsa ini?
Bagaimana kisahnya? Banyak orang tidak tahu. Padahal sesanti Bhineka Tunggal Ika ini ada
kaitannya dengan ajaran Siwa Budha yang kini menjadi rujukan dari para penganut
Hindu untuk bermasyarakat. Sesanti
ini ada pada Kekawin Sutasoma yang menjadi warisan dunia
kesusastraan di Bali.
Kekawin Sutasoma menceritakan petualangan spiritual Sutasoma
sebelum dan sesudah menjadi Raja Hastina. Bagian yang paling menarik memang
saat munculnya sesanti Bhineka Tunggal Ika itu. Prabu Sutasoma siap untuk
dijadikan korban santapan Bethara Kala sebagai pengganti dari 100 raja yang
sudah ditangkap oleh raja raksasa Porusada. Raja Porusada ini memang membayar
kaul mengorbankan 100 raja kepada Bethara Kala jika kakinya sembuh dari
penyakit yang aneh.
Prabu Sutasoma ikhlas mengorbankan dirinya, tapi dia meminta
satu hal. “Nanging
ana pamintaku, uripana sahananing ratu kabeh.”
Artinya: “tapi ada permohonanku, hidupkanlah para raja itu semuanya”. Sutasoma mau
dijadikan korban santapan raksasa Porusada, asal 100 raja yang sudah terlebih
dahulu dibunuh, dihidupkan kembali.
Pengorbanan diri Sutasoma ini menyentuh hati Bethara Siwa
yang menitis pada Porusada. Siwa kemudian meninggalkan tubuh Porusada dan
kembali ke kahyangan. Sutasoma pun gagal menjadi santapan Porusada, sementara
100 raja yang sudah dibunuh hidup kembali dan dilepaskan untuk pulang ke
kerajaannya. Ke seratus raja ini mengembangkan gaya kepemimpinan yang berbeda,
memimpin masyarakat yang juga berbeda-beda, bahkan masing-masing raja menganut
keyakinan (aliran atau sekte) yang berbeda. Namun tujuannya adalah satu, untuk
kebenaran. Mpu Tantular, pengarang kisah Sutasoma ini menulis kata-kata bertuah: Mangka Jinatwa
lawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa.
Arti kata itu adalah berbeda-beda tetapi tunggal tujuan,
menegakkan dharma, menegakkan kebenaran, mensejahtrakan rakyat. Kata-kata ini mengusik hati Muhammad Yamin, dalam sidang persiapan
kemerdekaan Indonesia. Ia lalu mengusulkan kepada Bung Karno agar kata ini
dijadikan lambang persatuan Indonesia. Soekarno terhenyak dan dia setuju. Agar
orang-orang tahu bagaimana “saktinya” kata Bhineka Tunggal Ika itu, Soekarno lalu
meminta Dalang Granyam dari Sukawati untuk mementaskan “wayang Sutasoma” agar para
tokoh bangsa lebih jelas menangkap makna dari sesanti ini. Dan sejarah pun
mengukir, sesanti itu akhirnya menjadi simbol kenegaraan.
Karya
sastra Sutasoma akhirnya begitu populer di tanah air. Ahli sastra Bali, I Gusti
Bagus Sugriwa, berjasa mempopulerkan Sutasoma dengan membuat Kekawin Sutasoma. Kepopuleran
Sutasoma kemudian menyebar melewati batas sastra. Ia muncul dalam lakon wayang
kulit, sendratari, lukisan di atas kanvas termasuk
lukisan yang menghias Bale Kambang di Klungkung.
Siapakah Sutasoma di tahun politik ini? Seharusnya para pemimpin politik di
negeri ini siap menjadi Sutasoma. Dalam arti mereka siap untuk berkorban demi
keutuhan bangsa. Mereka harus mementingkan kepentingan bangsa yang lebih besar
ketimbang mementingkan dirinya sendiri. Kalau mereka tak mau berkorban maka
sifat-sifat keraksasaan Raja Porusada akan terus hidup dan merusak keutuhan bangsa. Negeri akan tercabik-cabik.
Dibutuhkan pengorbanan kalau memang tujuan akhir dari perjuangan adalah
bagaimana membuat masyarakat sejahtra.
Saat ini yang ditonjolkan adalah perbedaan dan kepentingan kelompok. Kita
sudah tahu bagaimana kepolisian dan aparat keamanan membutuhkan undang-undang
antiteroris yang baru yang bisa digunakan untuk meredam aksi para teroris
ketika perbuatannya belum dilakukan. Misalnya, tatkala para teroris itu merakit
bom, tatkala agitasi dan kebencian diumbar di mana-mana sehingga menjadi
penyemangat para teroris, aparat keamanan sudah bisa bergerak. Dengan langkah
pencegahan ini tentu aksi mereka akan otomatis padam.
Jika Raja Porusada itu kita ibaratkan sebagai pemimpin yang haus kekuasaan
dan tak memperhatikan nasib rakyat, maka roh Bethara Siwa yang ada di dalam
tubuhnya harus dilepaskan. Bisa dengan permintaan halus sebagaimana dilakukan
Sutasoma, namun kalau terpaksa bisa dengan ancaman seperti yang dilakukan
Presiden Jokowi, kalau RUU Antiteroris tak bisa selesai akan dikeluarkan
Perppu. Keutuhan bangsa harus menjadi perhatian bersama. (*)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar