Peringatan dan Faktanya

PARIWISATA Bali terpuruk. Turis asing membatalkan datang ke Bali. Hotel sepi. Restoran sepi. Toko-toko yang menjual hasil kerajinan Bali pun sepi. Termasuk pentas seni yang biasa ditongkrongi turis.

Gunung Agung menjadi penyebabnya. Asap tebal yang keluar dari kawah melambung tinggi dan abunya ada di atas bandara internasional Ngurah Rai. Bandara pun ditutup dua setengah hari. Turis terhambat pulang ke negaranya. Angkutan yang menuju bandara terdekat ternyata juga bermasalah. Turis yang mau datang pun batal. Sejumlah negara menghimbau warganya untuk menunda perjalanan ke Bali.

Jadi penyebabnya adalah bandara yang sempat ditutup. Orang was-was kalau perjalanannya berkaitan dengan Bandara Ngurah Rai. Tapi kini bandara sudah dibuka. Gunung Agung pun tak lagi mengepulkan asap tebal terus-menerus. Kenapa turis luar negeri dan domestik belum datang juga?

Media menjadi penyebabnya. Baik media cetak, media televisi, media online dan yang paling ramai adalah media sosial, apakah itu FaceBook, Twitter maupun Instagram. Media disalahkan karena pemberitaanya dianggap bikin takut. Selalu mengabarkan hal-hal yang berlebihan. Berlebihan itu termasuk soal ketimpangan. Misal, ada media online yang membuat Breaking News dengan mengabarkan asap mengepul tebal dan ini menjadi isyarat Gunung Agung akan meletus hebat. Ternyata tidak dan asap kembali tipis tak terjadi apa-apa. Namun media online itu tak membuat Breaking News bahwa Gunung Agung mereda dan kembali tenang. Pembaca tentu mengira Gunung Agung masih berasap tebal dan tetap menjadi “kabar menakutkan”.

Penyebab yang beruntun ini membuat pemerintah dan pengelola pariwisata menghimbau media masa untuk tidak berlebihan. Lalu dikeluarkan slogan yang menyebutkan “Bali Aman” dan “Bali Layak Dikunjungi”. Ditambah pula dengan penjelasan bahwa obyek pariwisata jauh dari kawasan bencana Gunung Agung. Apa yang ditakuti? Toh bandara tidak ada yang ditutup. Presiden Jokowi juga menganjurkan Bali tetap layak dikunjungi, Bali aman, bahkan para turis bisa menyaksikan panorama indah Gunung Agung saat meletus. Ini jadi obyek tambahan, kata Jokowi.

Lalu apa faktanya? Harus jujur mengatakan bahwa semuanya masih takut karena Gunung Agung tak bisa ditebak kapan meletusnya. Turis takut, bagaimana kalau setibanya di Bali lalu tak bisa pulang karena gunung mendadak erupsi? Pemerintah pun takut. Bali Democrasy Forum yang seharusnya berlangsung di Nusa Dua karena namanya saja Bali, dipindahkan ke Tangerang Banten. Ketakutan itu sama dengan ketakutan turis asing maupun domestik. Tak ada jaminan setelah beberapa hari di Bali bisa pulang dengan aman. Bagaimana kalau beberapa jam sebelum ke bandara tiba-tiba gunung mengepulkan asap hitan yang tinggi sehingga abunya diterbangkan menuju bandara? Lebih baik tak mencari masalah, itulah yang terjadi baik bagi turis mau pun pemerintah yang menyelenggarakan Bali Democrasy Forum.

Pemerintah suka membuat suatu peringatan (bukan dalam pengertian memperingati hari besar) dengan himbauan maupun peringatan tertulis. Setelah peringatan itu diberikan tak ada tindak lanjut, tak ada memberi contoh, tak ada pula pengawasan. Bagaimana rakyat mematuhinya?

Contoh yang ramai saat ini adalah langkanya gas elpiji isi 3 kg. Di mana-mana terjadi antrean, karena semua orang bikin stock menjelang Natal dan Tahun Baru. Mereka antre dengan naik motor bahkan juga membawa mobil. Mereka orang-orang berada. Bukankah dalam tabung 3 kg itu Pertamina sudah memberi peringatan tertulis: HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN. Memangnya yang antre itu orang miskin? Kriteria orang miskin itu sudah ada, yakni seseorang yang dalam keadaan di mana terjadi ketidak-mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Yang antre elpiji 3 kg itu hampir semua tak sesuai dengan “standar orang miskin”. Sama dengan di pedesaan Bali, ketika ada pembagian raskin (beras untuk orang miskin) yang menerima asyik menunggu sambil memencet hand phone.

Ini contoh kebijakan yang sangat aneh. Kalau memang gas elpiji 3 kg hanya untuk orang miskin, kenapa dijual bebas di warung-warung? Ya semua orang pasti bisa membelinya. Harganya cuma Rp 20.000 sementara harga elpiji isi 12 kg, karena tidak disubsidi, harganya Rp 120.000. Jadi kalau membeli elpiji 3 kg sebanyak 4 saja cuma habis uang Rp 80.000. Sudah berhemat Rp 40.000. Harga subsidi dan nonsubsidi yang jomblang ini juga dimanfaatkan para pengoplos yang menjual elpiji 12 kg.

Seharusnya pemerintah punya cara lain untuk menjual elpiji bersubsidi kalau tujuannya untuk membantu orang miskin, Mengandalkan orang kaya menjadi malu karena ikut berebut barang untuk orang miskin tak akan terjadi di negeri ini. Korupsi saja tidak malu. Memakai narkoba bagi pejabat saja tak malu. Pemerintah harus mencari cara baru mengurangi subsidi gas ini kalau memang sangat memboroskan APBN. Tanpa harus menjual kemiskinan di tabung gas.

Masih banyak peringatan yang keluar dari pemerintah tetapi tak ada artinya di masyarakat. Karena peringatan itu memang bertentangan dengan apa yang dimaksudkan sejak awal. Satu contoh lagi yang agak mencolok. Di bungkus rokok dan iklan-iklan rokok ada tulisan: ROKOK MEMBUNUHMU. Maksud pemerintah agar orang tak membeli rokok setidaknya mengurangi merokok. Kawasan bebas rokok pun digelar di mana-mana. Setiap provinsi punya peraturan pemerintah (Perda) tentang kawasan tanpa rokok.

Apa yang terjadi sekarang? BPJS Kesehatan defisit besar setiap tahun. Saat ini defisitnya sampai Rp 7 trilyun. Pemerintah bingung mencari uang karena Presiden Jokowi fokus membangun infrastruktur. Akhirnya atas restu Menteri Keuangan defisit BPJS itu diambil dari cukai rokok. Besar cukai yang diambil sampai Rp 5,5 trilyun.

Pemerintah akhirnya seperti mengajak orang ramai-ramai merokok agar cukai rokok semakin besar. Siapa tahu tulisan di bungkus rokok lain kali diganti menjadi ROKOK MENYEHATKANMU. Gara-gara orang merokok pasien tak lagi ditolak di rumah sakit hanya karena rumah sakit khawatir tak dibayar BPJS.

Jika begini terus-menerus apa pun peringatan dan himbauan pemerintah akan menjadi mubazir karena rakyat melihat pemerintah tidak konsisten. Kembali pada himbauan agar turis tak takut ke Bali karena dinyatakan Bali aman, ya, berilah contoh yaitu jangan batalkan apa pun acara kenegaraan di Bali. Jika perlu ditambah lagi acara-acara itu. 

(Mpu Jaya Prema 9 Desember 2017)