Mobil berhenti karena lampu merah menyala. Seorang anak kelas V sekolah dasar bertanya kepada bapaknya yang sedang pegang kemudi. Apa arti kalimat “Kepak Sayap Kebhinekaan?” Bapaknya balik bertanya, di mana ada tulisan itu. Sang anak menunjuk ke sebuah baliho besar di pinggir jalan.
Alih-alih
menjawab pertanyaan anaknya, bapak ini berkata: “Baliho itu mahal sewanya.
Sampai Rp 450 juta per bulan. Berbulan-bulan baliho itu hanya berisi kata space
available. Kini ada gambar perempuan berkebaya merah dengan tulisan yang tidak
mudah dipaham. Kamu juga tak tahu kan?”
Mobil
berhenti lagi. “Coba baca baliho itu. ‘Kerja Untuk Indonesia, 2024’,” sang
bapak menunjuk baliho bergambar seorang lelaki berbaju kuning. “Paham maksudnya?”
Si anak spontan menjawab: “Artinya dia tidak bekerja sama sekali sekarang ini.
Dia hanya bekerja untuk menghadapi tahun 2024.” Anak dan bapak itu tertawa.
Baliho politikus
kini bertebaran di jalan-jalan. Papan-papan iklan luar ruang -- begitu istilahnya
-- sudah lama kosong hanya menyisakan warna putih. Ekonomi mandek. Perusahaan
berhenti mengiklankan produk gara-gara masyarakat dibatasi geraknya akibat pandemi
Covid-19 masih mengganas. Kini, politikus mengambil alih papan iklan luar ruang
itu dengan wajahnya sendiri. Tentu sewanya mahal karena tempatnya strategis,
tiang penyangga yang kuat permanen, dan ada pajak reklame. Biayanya sampai
ratusan juta rupiah. Mereka menyebutkan, baliho politikus adalah cara untuk menggerakkan ekonomi.
Tak cuma di
kota, di beberapa desa baliho politikus ini juga menggerakkan ekonomi warga. Modalnya
sangat murah, tak sampai satu juta rupiah. Cetak baliho ukuran 3x4 meter biaya cuma
Rp 20 ribu per meter persegi, jadi cukup Rp 240.000. Tinggal beli empat batang bambu
dengan harga seratus ribu perbatang dan keluarkan ongkos pasang Rp 300 ribu. Sudah
terpajang baliho di pinggir jalan. Tanpa pajak. Penduduk untung besar karena kader
partai membayar Rp 5 juta per baliho. Bahwa baliho itu tak sampai bertahan dua
minggu karena roboh ditiup angin, penduduk malah makin untung. Baliho dicopot
untuk menutupi kandang kambing. “Kepak Sayap Kebhinekaan” pindah ke kandang kambing,
toh orang tak perlu paham apa artinya.
Apakah
baliho yang bertebaran ini mendongkrak kepopuleran sang tokoh yang wajahnya
terpampang di sana? Tentu saja. Orang semakin mengenal siapa Puan Maharani,
Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono. Nama mereka pun sebelumnya sudah
populer. Siapa yang tak kena Puan, Ketua DPR yang juga anak dari Megawati.
Siapa tak kenal Airlangga, yang selain Menteri Kordinator Perekonomian diberi
beban tugas menangani pandemi Covid-19. Wajahnya tak asing, seperti pula wajah
Deddy Corbuzier atau Ayu Ting Ting, sering muncul di berbagai media. Bahwa politikus
itu elektabilitasnya naik untuk menjadi calon presiden dengan memasang
baliho, itu perkara lain. Rakyat yang makin cerdas akan melihat siapa yang
sudah bekerja untuk masyarakat sehingga layak menjadi calon presiden. Apa yang
telah dikerjakan Puan, apa yang telah dikerjakan Airlangga mau pun Agus
Harimurti untuk bangsa ini sehingga layak menjadi calon presiden? Itu yang dilihat
rakyat, bukan kepopuleran namanya. Cobalah perhatikan hasil lembaga survei. Tokoh
pekerja seperti Ganjar Pranowo maupun Ridwan Kamil dan Anies Baswedan tetap
tinggi elektabilitasnya. Karena
mereka bekerja, bukan memamerkan wajahnya di baliho.
Baliho yang
dibutuhkan saat ini adalah tetap masalah pandemi. Edukasi masyarakat bahwa protokol
kesehatan itu tetap penting dengan bahasa yang mudah dicerna. Tentu tak harus
di setiap pengkolan jalan karena, sebaik-baiknya menyebar baliho tetap lebih
baik menyebar bantuan sosial.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar