CariAngin KoranTempo - GANTI MENTERI

Ganti Menteri

 

Putu Setia

 

Rabu Pon sudah lewat. Rabu dengan pasaran Pahing masih lama, 12 Mei. Itu memasuki hari raya lebaran. Kalau mau yang lebih dekat, ada hari Rabu dengan pasaran lain. Rabu Wage pada 28 April ini. Atau Rabu Legi pada 5 Mei, tidak terlalu lama.

 Untuk apa menghitung hari dengan pasaran mengikuti tradisi Jawa Kuno? Ada pengamat yang menyebutkan  dengan yakin tanpa bermaksud guyonan bahwa Presiden Joko Widodo menggemari hari Rabu dengan kombinasi Pon dan Pahing untuk mengelola negara. Konon, sudah berkali-kali sebelumnya Jokowi memilih hari itu untuk pekerjaan yang sangat penting: mengganti menterinya.

 Tidak ada keterangan resmi soal ini. Namun yang pasti, pergantian menteri memang harus dilakukan dalam waktu dekat. Usulan berkaitan dengan itu sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan ganti menterinya yang disetujui, tetapi adanya kementrian baru dalam kabinet, yakni Kementrian Investasi.

 Membuat kementrian baru tidak mudah. Ada undang-undang yang mengatur jumlah kementrian. Harus ada daur ulang, kementrian baru dengan membubarkan kementrian lain. Maka, Kementrian Riset dan Teknologi digabungkan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadilah namanya Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menterinya bisa Nadiem Makarim atau Bambang Brodjonegoro. Salah satu mundur. Atau dua-duanya mundur, diganti orang baru. Nah, dari sinilah berkembang bisik-bisik, kenapa tidak sekalian saja menteri lain dievaluasi? Muncullah tebak-tebakan, Jokowi akan mengganti sejumlah menterinya di hari yang baik, Rabu Pon atau Rabu Pahing.

 Orang ribut tentang siapa yang layak jadi menteri. Apakah ada partai lagi yang bergabung di kabinetnya Jokowi. Orang bertanya-tanya, apakah Nadiem Makarim dipertahankan sebagai menteri setelah kementriannya bertambah besar. Pusaran perbincangan di sekitar itu. Sedikit yang mempersoalkan kenapa urusan pendidikan dan kebudayaan yang sudah besar ini harus ditambah lagi dengan riset dan teknologi. Atau, apakah riset dan teknologi itu kurang penting? Kenapa tidak Kementrian Pemberdayaan Wanita, misalnya, dihapus saja dan tugasnya dikordinasikan oleh Menteri Kordinator PMK?

 Urusan pendidikan itu sangat besar dan menjadi dasar dari pembangunan bangsa. Menyadari besar lingkup tugasnya, Presiden Abdurahman Wahid mengubah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Kebudayaan dipindahkan ke Departemen Pariwisata. Megawati yang menggantikan Abdurahman Wahid, juga Susilo BambangYudhoyono yang menggantikan Megawati, tetap meneruskan gagasan ini.

 Di awal pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi malah dipindahkan ke Kementrian Riset dan Teknologi. Ternyata itu tidak lama, Direktorat Pendidikan Tinggi balik lagi mengikuti Direktorat Kebudayaan yang sudah balik sebelumnya. Kembali kementrian pendidikan ini gemuk dan kini bertambah gendut dengan masuknya riset dan teknologi. Apa tidak kedodoran dengan tugas yang berjibun ini?

 Belum lagi urusan remeh temeh. Berdasarkan data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 169.378 sekolah negeri dan 138.277 sekolah swasta. Papan nama di sekolah negeri tentu harus berganti mengikuti struktur dan nomenklatur kementrian. Ditambah lagi urusan administrasi, kop surat, stempel dan seterusnya. Pasti membutuhkan anggaran dan kesibukan yang luar biasa. Mengurusi ini saja repot, bagaimana memikirkan kurikulum dan sistem pendidikan nasional. Jangan-jangan kerepotan model begini membuat Pancasila dan Bahasa bisa hilang dari mata pelajaran pokok. KH Hasyim Asy'ari dan Abdurrahman Wahid hilang dari kamus sejarah. Apa keteledoran ini cukup hanya dengan mengganti menteri?