Guyonan

Putu Setia | @mpujayaprema

Bangsa kita memang suka guyonan. Sejak dulu guyonan itu hadir lewat budaya lokalnya dalam segala aspek kehidupan. Ketoprak, ludruk, wayang, topeng, penuh dengan balutan guyon. Menanjak yang lebih modern muncul kelompok lawak, srimulat, ketoprak humor, dan seterusnya.

Kemajuan teknologi yang selaras dengan perubahan selera massal, membuat guyonan tradisional pelan-pelan mengalah. Muncul yang lebih modern lalu tergilas lagi. Demikianlah grup srimulat, ketoprak humor, dan banyak lagi, sudah tak terdengar gaungnya. Kelompok lawak seperti Warkop yang dimotori Dono, Kasino, Indro, atau Jayakarta Grup yang beranggotakan Jojon, Cahyono, Prapto dan Uuk juga tinggal kenangan. Apalagi yang lebih lawas semacam Kwartet Jaya dengan Bing Slamet, Edy Sud, Ateng, Iskak sudah sulit diingat. Kecuali kita telaten menyusuri di Google atau YouTube untuk sekadar bernostalgia, bagi generasi lanjut usia.

Guyonan kita beralih ke masalah politik. Tiada panggung khusus, bisa di sembarang tempat. Tema guyonan sangat bebas. Usia guyonan bisa pendek bisa berhari-hari, tergantung apa ada guyonan lebih anyar yang melibasnya. Politisi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menyebut upaya amandemen konstitusi untuk mengubah pasal masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah guyonan. Ini hanya salah satu tema guyonan. Dia tak menganggap hal itu serius karena tak ada partai yang  mengusulkan agenda itu. Bahwa ada agenda mengamandemen konstitusi dengan memasukkan perlunya garis besar haluan negara, itu bukan guyonan. Tapi sudah dikaji sejak masa jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelumnya.

Dari mana sumber jabatan presiden tiga periode itu berawal? Seperti banyak guyonan, tidak jelas siapa yang menyebutkan pertama kali. Tiba-tiba meledak di udara maya. Lalu orang pun menangkapnya. Presiden Jokowi sudah menanggapi di bulan Desember tahun lalu. Tanggapannya, isu itu hanya menjerumuskan dirinya atau justru mencari muka. Intinya Jokowi tak setuju hal itu. Namun, politisi sepuh Amien Rais yang kehilangan partai yang didirikannya, muncul di channel YouTube. Ia jelas menyebutkan ada upaya pemerintah untuk mengagendakan amandemen pasal 7 UUD 1945 agar masa jabatan presiden diperpanjang tiga periode. Geger lagi panggung besar dagelan bangsa ini.

Presiden Jokowi tak mau 3 Periode? Serius atau guyon?

Benarkah itu cuma guyonan? Kalau ya, mungkin itu guyonan lama yang didaur ulang. Presiden Soeharto, dengan senyum dan tawa kecil menyatakan, “menjadi presiden itu harus dipilih rakyat, tapi daripada rakyat ada perwakilannya di MPR, yang menentuken siapa presidennya dengan cara daripada musyawarah, musyawarahnya harus bulat tidak baik daripada lonjong.” Ini bukan pernyataannya yang persis, tapi perlu nuansa yang mirip.

Para penghadapnya, pimpinan partai dan utusan golongan, tersenyum semua. Memilih tetapi harus musyawarah. Dan hasilnya harus musyawarah bulat, tidak ada satu pun yang abstain yang membuatnya bisa lonjong. Padahal calonnya tunggal. Setelah ditetapkan sebagai presiden, Suharto pun berujar: “Karena daripada rakyat meminta saya tetap melaksanaken tugas, demi bangsa dan negara saya siap berkorban.” Betul-betul lucu kan?

Bayangkanlah nanti pada sidang Umum MPR, UUD 1945 berhasil diamandemen. Pasal masa jabatan presiden bisa tiga periode. Tujuh partai koalisi mencalonkan Jokowi kembali. Calon tunggal. Karena dua partai sisa tak cukup suara mencalonkan presiden. Lalu Jokowi berkata: “Dulu saya tak setuju presiden tiga periode, tapi demi bangsa dan negara serta keutuhan NKRI, saya siap untuk bekerja, kerja dan kerja.”

Jika itu terjadi, inilah salah satu dari puncak guyonan.