Kampanye Pemilu Serentak

Mpu Jaya Prema

KAMPANYE pemilu serentak sudah dimulai. Kampanye pengerahan massa pasti tidak seramai pemilu-pemilu yang lalu. Pilkada yang lalu saja hampir tak ada pengerahan massa. Rakyat bukan saja sudah bosan dengan hal itu, melainkan juga tak ada pengaruhnya untuk pencoblosan. Pengerahan massa membutuhkan dana. Sudah dananya besar masyarakat direpotkan dengan jalanan yang macet dan justru jadi hal yang negatif buat partai yang berkampanye.

Kampanye sekarang ramai di media massa. Di halaman FaceBook, di cuitan Twitter, Instagram dan lainnya. Begitu ramainya termasuk saling sindir dan saling maki karena toh yang memaki dan yang dimaki belum tentu saling kenal. Bahkan yang unik belum tentu jelas orangnya karena bisa saja itu akun jadi-jadian alias akun anonim. Kalau pun ada nama terang biasanya palsu belaka.

Kampanye yang efektif adalah pertemuan terbatas. Dalam bahasa Bali sering disebut simakrama. Secara umum sering dikatakan kampanye door to door, dari pintu ke pintu. Efektif dari segi waktu, sasaran yang dicapai, dan cenderung tak memunculkan konflik. Tapi repotnya, seringkali yang muncul adalah janji-janji untuk membantu proyek sosial dari para caleg. Maklumlah kalau caleg itu berhasil duduk sebagai anggota DPRD akan mengandalkan dana hibah untuk membayar janji-janji itu. Seharusnya dana hibah lewat anggota dewan ini diperketat bahkan ditiadakan saja.

Kali ini adalah pemilu serentak. Memilih presiden dan wakil presiden sekaligus memilih anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasangan presiden dan wakil presiden biasanya sudah memiliki program yang jelas. Itu dikampanyekan oleh tim suksesnya. Adakah program dari para caleg? Seharusnya ada program yang diajukan. Tetapi kalau pun ada yang koar-koar mengusulkan program, umumnya serba mengambang. Para caleg di Bali paling menyebut programnya “memperjuangkan rakyat Bali” atau “bersama rakyat membangun Bali.” Bagaimana cara membangun itu, apa caleg itu punya konsep, tak ada kelanjutannya. Apa hak rakyat Bali yang harus diperjuangkan dan bagaimana cara memperjuangkannya masih kabur semuanya.

Ada yang menarik pada pemilu serentak yang baru pertama kali dilangsungkan pada tahun depan ini. Yakni pemilu presiden atau lebih dikenal dengan pilpres lebih menonjol dibandingkan pemilu legislatif yang memilih DPR, DPD dan DPRD. Pasangan capres hanya ada dua, Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiugo. Padahal partai yang mengusung caleg-calegnya ada 14 partai. Artinya kalau partai-partai tak pinter bermain bisa jadi partai itu akan kandas di parlemen sementara presiden yang mereka usung tetap saja menjadi presiden. Diperlukan taktik agar partai pengusung merasa paling dekat dengan pasangan presiden dan wakil presiden. Partai-partai harus berlomba menempatkan diri paling dekat dengan pasangan capres-cawapres itu. Siapa yang paling dekat maka partai itu yang diuntungkan. Ini yang dimaksudkan sebagai “efek ekor jas”.

Jokowi-Ma’ruf Amin, misalnya, didukung oleh PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem. PKB, PPP, Hanura dan partai baru seperti PSI dan Perindo. Semua partai itu harus berlomba untuk paling dekat dengan Jokowi-Amin. Lihat bagaimana upaya Nasdem lewat media televisi dan korannya seolah-olah Jokowi-Amin itu adalah “miliknya Nasdem”. Begitu pula dengan PKB, pasangan pilpres nomor urut satu ini seolah-olah identik dengan PKB  lewat Ma’ruf Amin. Apakah itu berhasil, nanti rakyat akan menentukan pada pemilu serentak. Adalah kenyataan saat ini Jokowi lebih dikesankan sebagai “milik PDIP” dan keuntungan terbesar akibat “efek ekor jas” itu ada pada PDI Perjuangan.

Demikian juga dengan pasangan Prabowo-Sandiugo. Bahkan di sini persaingan lebih tajam dan terang-benderang antar partai koalisi. Pasangan pilpres nomor urut dua ini sudah dikesankan sebagai “milik Gerindra”. Prabowo adalah Ketua Umum Gerindra, Sandiugo adalah kader Gerindra bahkan Ketua Tim Suksesnya adalah Ketua Dewan Pembina Gerindra Djoko Santoso. Semuanya diborong Gerindra. Partai pengusung lain seperti PKS, PAN dan Demokrat seperti pelengkap saja. Sudah pasti yang diuntungkan Gerindra meski pun misalnya Prabowo-Sandiugo dikalahkan oleh Jokowi-Amin.

Dampak dari keunikan pemilu serentak ini adalah kader-kader Partai Demokrat di beberapa daerah memilih “strategi lokal” dengan tetap mengusung Jokowi-Amin yang bertentangan dengan keputusan di pusat. Ini aneh dan karena itu Demokrat disebut berdiri di dua kaki di beberapa daerah, namun dibiarkan oleh pengurus pusat. Kenapa hal itu terjadi? Kalau caleg kader Demokrat di daerah tidak mendukung Jokowi mereka bisa ditinggalkan oleh massa pendukungnya. Yang penting bisa lolos sebagai anggota dewan. Lalu kenapa di pusat Demokrat harus mendukung Prabowo? Karena sudah “terlanjur pisah” dengan PDIP (konflik di antara ketua umum partai) sementara untuk menjadi partai yang netral atau istilah mereka dulu partai penyeimbang tidak bisa. Jika Demokrat tidak ikut mengusung salah satu pasangan capres-cawapres maka pada pemilu 2024 Partai Demokrat tidak bisa mengikuti pemilu.

Dengan sistem pemilu serentak yang disertai ambang batas partai politik memiliki 4 % suara sehingga bisa masuk Senayan, maka ada lembaga survey yang memperkirakan banyak partai yang tumbang tahun depan. Partai yang kesannya “tidak punya capres-cawapres” sudah dipastikan akan ketar-ketir termasuk partai-partai baru yang tidak “ada bunyinya” saat ini. Jadi ada yang menyebutkan, percuma juga kader partai itu berjuang mati-matian di daerah untuk bisa tembus Senayan kalau secara nasional ternyata tak bisa lolos ambang batas. Misalnya, betapa pun caleg untuk DPR dari Partai Hanura di Bali berhasil meraup suara yang banyak, tetapi kalau secara nasional tidak lolos ke Senayan maka hanguslah suara itu.

Karena adanya aturan ini maka ada yang menyebutkan perjuangan para caleg untuk lolos ke DPR sangatlah berat, jauh lebih mudah kalau menjadi anggota DPRD Provinsi saja atau cuma DPRD Kabupaten yang tak memiliki ambang batas. Lagi pula cara berkampanyenya lebih sederhana. Inilah keunikan pemilu serentak yang baru pertama ada di negeri ini. (*)