Syahdan di era kerajaan masa lalu ada profesi yang disebut purohito. Ini adalah profesi seseorang yang mendalami masalah agama namun berbeda dengan pendeta. Jika pendeta lebih banyak berurusan dengan ritual keagamaan maka purohito selain mampu memimpin ritual juga mampu memberikan wejangan dan nasehat yang menyangkut kehidupan sosial. Termasuk memberi nasehat kepada raja bagaimana melaksanakan program kerajaan untuk kesejahtraan rakyat. Purohito adalah pendeta plus dengan wawasannya yang luas tentang kepemimpinan.
Kerajaan lalu memberi wadah untuk para purohito ini. Wadah itu disebut bhagawanta yang artinya kurang lebih penasehat kerajaan. Meski berada dalam lingkungan istana (puri) para purohito yang masuk ke dalam wadah bhagawanta tetap netral. Jika nasehatnya tidak dituruti oleh raja, ya, sudah umum terjadi, paling dia mengundurkan diri. Mereka adalah penjaga moral kerajaan, sama sekali tidak ikut urusan dalam mengatur kerajaan. Barangkali istilah untuk zaman now adalah purohito tidak ikut dalam politik praktis, apalagi menjadi aktifis partai politik. Mereka sudah “selesai dengan kehidupan duniawi”.
Di masa Orde Baru ada lembaga yang bernama Dewan Pertimbangan Agung. Pak Harto pernah menyebutkan lembaga tinggi DPA ini meniru konsep bhagawanta, penasehat negara. Pak Harto ingin ada “sesepuh bangsa” di mana presiden mendapatkan berbagai pertimbangan dalam menjalankan tugasnya. Itu saya dengar sendiri ketika suatu ketika saya “menemani” Menristek BJ Habibie selalu Ketua Umum ICMI bertandang ke Istana. Kebetulan saat-saat itu saya juga ketua umum organisasi cendekiawan keagamaan.
Tentu saya manggut-manggut. Mungkin DPA meniru bhagawanta secara konsep, namun dalam praktek Pak Harto lebih banyak menempatkan “sesepuh bangsa” itu sebagai balas jasa kepada sahabatnya dan juga mencomot tokoh-tokoh yang kebetulan memimpin majelis agama. Jadinya lebih mirip pajangan tokoh beragam etnis termasuk berbagai agama dibandingkan fungsi lembaga itu sebagai penasehat. Yang pasti istilah purohito tak pernah disebut-sebut karena ada kata lebih pas yakni ulama sementara para pemangku negara disebut umara.
Kini DPA sudah tiada, demikian pula istilah bhagawanta pasti tak dikenal generasi milenial. Yang banyak disebut ulama mau pun umara meski pun dengan pengertian yang lebih sempit sebagai idiom agama tertentu. Yang pasti purohito beda dengan ulama di zaman now, karena ulama bisa memimpin organisasi sosial politik termasuk memimpin partai. Bahkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang sudah menjadi “guru bangsa penjaga moral” siap jika didaulat menjadi calon wakil presiden. Artinya, ulama di masa kini siap melaksanakan tugas-tugas sebagai umara demi bangsa dan negara.
Namun ada yang menolak dicawapreskan, yakni Ustad Abdul Somad. "Doakan ustad Somad menjadi kiai sampai mati,” katanya sembari menyebutkan ada banyak hal yang harus diberi perhatian dan ustad ini memilih jalan dakwah.
Memang ini soal pilihan. Orang yang setuju ulama merangkap umara disebut mencontoh perjalanan hidup Nabi Muhammad, tentu patut dihargai. Yang kurang setuju melihat situasi Nusantara saat ini, bagaimana umara bisa gampang dicaci dan dimaki, apalagi dalam suasana menjelang pemilihan presiden. Sungguh saya sedih jika ulama yang kita hormati tiba-tiba dicebong-cebongkan atau dikampret-kampretkan. Apalagi jabatan presiden maupun wakil presiden membutuhkan multi keahlian. Karena itu saya merasa perlu ada banyak ulama dalam posisi purohito saat ini. ***
(Mpu Jaya Prema - Cari Angin Koran Tempo Akhir Pekan 4 Agustus 2018)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar