Sulitnya Mencari Cawapres

Mpu Jaya Prema

PENDAFTARAN calon presiden dan calon wakil presiden memang baru dimulai 4 Agustus dan ditutup pada 10 Agustus pukul 24.00. Artinya masih lama. Tetapi karena prosesnya seperti ada drama yang menegangkan, orang pun berkesimpulan bahwa begitu sulitnya mencari pasangan capres dan cawapres. Terutama tentu siapa yang menjadi cawapres di masing-masing kubu karena capresnya seperti sudah ada. Yakni Joko Widodo yang merupakan petahana dengan dukungan koalisi enam partai politik dan Prabowo Subianto yang sesungguhnya belum jelas benar, berapa partai yang medukungnya. 

Joko Widodo yang lebih populer dengan nama Jokowi sebagai calon presiden memang sudah final seratus persen. Tak akan berubah. Koalisi enam partai yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, PPP dan PKB sudah tak punya pilihan lain. Akan halnya partai di seberang belum bisa disebutkan final. Ada empat partai, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Hanya Gerindra yang sudah memastikan mendukung Prabowo sebagai capres dan karena itu koalisi pun belum solid benar. Partai selain Gerindra masih menunggu tergantung siapa cawapresnya. Kalau Prabowo mengambil cawapres dari Demokrat, misalnya, harus mengusung AHY (Agus Harymurti Yudhoyono), bisa jadi PKS mundur. Demikian sebaliknya, kalau cawapres Prabowo dari PKS bisa jadi pula Demokrat mundur. Karena itu ada juga skenario lebih baik mencari cawapres dari luar partai, termasuk sekalian dengan capresnya. Artinya bukan Prabowo.

Prabowo sendiri sesungguhnya sering memberi sinyal untuk legowo tidak menjadi calon presiden. Dulu alasannya minimnya biaya politik untuk ke Istana, sampai ada usulan meminta sumbangan dari masyarakat. Namun pengikutnya di Gerindra terus meyakinkan hanya Prabowo yang bisa mengalahkan Jokowi. Sinyal terakhir baru saja disampaikan Prabowo ketika menghadiri Ijtima' Ulama yang diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018 lalu. Di situ Prabowo menyebutkan siap tidak diusung sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Prabowo menyampaikan pernyataan ini di depan sejumlah pimpinan partai politik dan ratusan ulama saat menghadiri pertemuan itu. "Kalau saya tidak dibutuhkan dan ada orang lain yang lebih baik, saya siap mendukung kepentingan umat dan rakyat Indonesia," kata Prabowo.,

Kalau koalisi partai sebagai lawan kubu Jokowi saja tidak jelas, apalagi presidennya belum final, bagaimana pula menentukan siapa yang menjadi calon wakil presiden. Tidak mudah mempertemukan beragam kepentingan.

Bagaimana dengan cawapres di kubu Jokowi? Pertemuan Jokowi dengan enam partai koalisi di Istana Bogor menyebutkan cawapres yang akan mendampingi Jokowi sudah mengecurut menjadi satu orang. Artinya sudah diputuskan dan tinggal kapan Jokowi akan mengumumkannya. Semua pimpinan partai sudah sepakat. Bahkan Ketum PPP Romahurmuziy mengatakan, Jokowi akan mengumumkan cawapresnya pada 9 Agustus mendatang dan didaftarkan ke KPU pada keesokan harinya.

Apakah ini benar? Politik itu adalah adu strategi, adu perang syaraf, dan tak ada kebenaran yang mutlak. Kalau benar sudah mengerucut ke satu orang dan tinggal diumumkan pada hari-hari terakhir, kenapa ada pernyataan dari PDIP untuk menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi  terhadap gugatan Perindo yang didukung oleh Jusuf Kalla sebagai “penggugat terkait”? Perindo dan Jusuf Kalla mengajukan uji materi ke MK soal jabatan wakil presiden yang tak boleh dua periode. Mereka menggugat aturan itu karena dianggap multi tafsir, apakah dua periode berturut-turut atau tidak? Seperti diketahui Jusuf Kalla memang dua periode menjadi wakil presiden tetapi tidak berturut-turut.

Ada asumsi kalau gugatan itu dikabulkan – meski agaknya sangat mustahil -- lalu Jusuf Kalla masih bisa dijadikan calon wakil presiden, maka koalisi pendukung Jokowi akan memasangkan Jusuf Kalla. Namun kalau MK menolak gugatan itu baru dicari calon lainnya. Bukankah ini berarti sesungguhnya belum ada kesepakatan siapa cawapres Jokowi?

Banyak yang menebak-nebak, kesepakatan yang dicapai enam partai pendukung Jokowi itu hanya ada 2 hal. Pertama, cawapres Jokowi bukan dari partai politik, apalagi ketua umumnya. Kalau salah satu ketua umumnya yang diambil Jokowi maka ketua umum yang lain akan ngambek, bisa jadi tak tuntas dalam kampanye memenangkan Jokowi. Harus orang luar partai. Kesepakatan kedua, cawapres Jokowi haruslah “orang tua” yang tak punya ambisi untuk menjadi capres pada Pilpres 2024 nanti. Kalau cawapresnya “orang muda” tentu ada ambisi menjadi capres di 2014 pada saat Jokowi tak bisa dipilih kembali. Kalau  itu terjadi tertutup kemungkinan para ketua umum partai menjadi capres.

Dari taktik utak-atik ini maka muncullah nama Ma’ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sebagai cawapresnya Jokowi. Tentu selain menunggu gugatan Jusuf Kalla di MK. Banyak orang kaget, kok ulama yang selama ini tak pernah punya pengalaman di pemerintahan dipilih sebagai cawapres? Lebih kaget lagi orang bahwa Ma’ruf Amin ternyata siap untuk dijadikan cawapres Jokowi. Tentu saja pendukung Jokowi serta merta memberikan penilaian bahwa memilih Ma’ruf Amin sangat tepat untuk menjaga kerukunan NKRI dan mendulang suara umat Islam. Namun tak sedikit yang menyayangkan. Seharusnya Ma’ruf Amin tetap sebagai ulama panutan simbol mempersatukan bangsa. Justru memilih Ma’ruf Amin akan membuka potensi konflik dengan asumsi cawapres akan mendapat serangan politik dari kubu lawan.

Belum jelas benar apakah pemilihan Ma’ruf Amin itu serius atau untuk “mengelabui pihak lawan”. Karena sinyal dari Istana ada yang menyebutkan inisial cawapres adalah M. Ini bisa Mahmud MD, bisa Muldoko dan bisa benar Ma’ruf Amin. Tetapi apa pun yang terjadi memang tak mudah untuk mencari cawapres di kubu Jokowi, lebih-lebih di kubu lawan. Kita harus bersabar menunggu sekitar dua minggu lagi. Inilah pengalaman pertama di mana pilpres dan pileg dijadikan “pemilu serentak”. (*)