Mencari Pemimpin Pekerja Keras

SEJUMLAH orang di Bali kini sudah mendaftarkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meski tidak sebanyak lima tahun lalu, jumlah yang mendaftarkan sekarang masih lebih dari 20 orang. Padahal yang akan dipilih cuma 4 orang saja. Tentu mereka akan bersaing secara ketat.

 

Menarik bahwa mereka yang mendaftarkan diri itu beragam. Ada Gubernur Bali Mangku Pastika yang akan berakhir masa jabatannya Agustus mendatang. Ada mantan Bupati Badung Anak Agung Gde Agung. Ada anggota DPD petahana yakni Cek Ratmadi dan Wedakarna. Lalu ada penyanyi pop Bali Dek Ulik dan tokoh spiritual I Gusti Ngurah Harta. Apakah mereka siap bekerja keras memperjuangkan Bali di forum nasional? Apakah selama ini mereka sudah berbuat banyak untuk Bali? Tentu masyarakat yang akan menilainya. Kalau penilaian masyarakat ngawur dan asal mencoblos maka tak ada yang diharapkan dari mereka ini.

Di dalam kitab Rg Weda ada sloka pendek yang berbunyi: Na rte srantasya sakhyaya devah

Sloka Rg Weda IV.33.11 ini artinya kurang lebih; “Tuhan hanya menyayangi orang yang bekerja keras.” Bekerja keras yang dimaksudkan adalah bekerja dengan sekuat tenaga dan pikiran, namun dalam kewajiban yang telah ditetapkan. Artinya, bekerja sesuai dengan profesi yang dipilih dan dari pekerjaan itulah dapat penghasilan yang dimanfaatkan untuk kehidupan, baik kehidupan diri sendiri, kehidupan keluarga dan sebagian untuk yadnya.

Lalu pada Rg Weda VIII.48.14 ada disebutkan: “Hendaklah sifat penidur tidak menguasai hamba, juga kebiasaan omong kosong” (ma no nidra isata jalpih). Apa yang dimaksudkan sifat penidur? Tiada lain adalah sifat malas, suka menunda pekerjaan atau mengabaikan sama sekali kewajiban dalam bekerja. Apalagi disertai dengan “omong kosong”, yang dimaksudkan adalah lebih pada mencari pembenaran untuk menutupi kemalasan itu. Atau mencari dalih untuk menutupi kenapa pekerjaan itu tidak dilakukan. Jadi sifat penidur itu adalah simbolis, bukan secara nyata tidur di ruang sidang yang sejuk di Senayan. Kalau itu sangat memalukan.

Belakangan ini para wakil rakyat, baik DPD maupun DPR, banyak disoroti karena malasnya bekerja. Sidang paripurna DPR yang anggotanya 560 orang hanya dihadiri 200-an orang saja atau malah kurang. Begitu pula sidang-sidang DPD. Ke mana para wakil rakyat itu? Bukankah mereka digaji oleh pajak yang dibayar rakyat untuk bekerja sesuai dengan kewajibannya? Kenapa pekerjaan pokok itu ditinggalkannya dan mereka keluyuran mementingkan pekerjaan sambilan?

Nah, etos kerja ini yang kian surut. Tentu banyak dalih yang bisa mereka katakan dan kalau kita mengacu pada sloka suci di atas, semuanya ini termasuk “omong kosong”. Misalnya, ketidak-hadiran mereka itu karena mengunjungi konstituennya di daerah. Tentu saja hal ini menyimpang dan bisa dianggap tidak masuk akal, karena mengunjungi konstituen di daerah pemilihannya itu ada jadwalnya, yakni pada saat reses. Sidang-sidang apalagi paripurna adalah pekerjaan yang sangat pokok karena di situ nasib bangsa dipermasalahkan. Mungkin dalam sidang itu ada pengesahan undang-undang atau peraturan daerah, atau ada pembahasan berbagai program yang menyangkut kepentingan rakyat. Tak bisa hal itu diabaikan.

Para pemimpin bertugas untuk mensejahtrakan masyarakat. Dalam kitab Sama Weda sloka 971 ada disebutkan: panca ksitinam dyumnam a bhara. Arti bebasnya:  “Wahai para pemimpin, usahakan semua wargamu berbahagia, berikan kesejahtraan dan tolonglah mereka.”  Jadi tugas yang diberikan kepada pemimpin itu sangatlah berat. Apa artinya mereka menjadi pemimpin kalau tak ada gunanya bagi masyarakat.

Dalam kitab Bhagawad Gita di percakapan kedua sloka 47 ada disebutkan: “Kewajibanmu adalah bekerja, tidak hasil perbuatanmu yang engkau pikirkan, jangan sekali-kali pahala yang menjadi motifmu dalam bekerja, jangan pula hanya berdiam diri.” Sloka ini memberikan arahan bahwa bekerja itu jangan semata-mata mengharapkan ada hasil, ada kalanya tak ada hasil. Hal itu tidak usah menjadi beban pikiran, ikhlaskan dengan tulus apa yang akan terjadi.

Tentu saja hal ini tak cuma berlaku untuk wakil rakyat, juga pemimpin apa pun, baik yang formal maupun informal. Banyak orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, atau mau didapuk menjadi pemimpin, tetapi ternyata tak mau bekerja sesuai dengan kedudukannya. Marilah kita memilih pemimpin yang betul-betul pekerja keras dan paham apa yang dikejakannya. 

(Mpu Jaya Prema 5 Mei 2018)