Monas

NATAL bersama di Jakarta batal digelar di Monumen Nasional. Berita ini jadi headline sejumlah media, termasuk di daerah yang jauh dari Jakarta. Saya bertanya-tanya di mana subjek berita ini. Pada Natal ataukah Monumen Nasional?

Andai pada Natal, siapa yang diuntungkan jika perayaan itu dilangsungkan di Monumen Nasional? Andai subjeknya Monumen Nasional alias Monas sebagai sebuah tempat, adakah tradisi perayaan Natal di alun-alun yang terbuka? Mungkin ada, bahkan sering, tetapi saya tak memperhatikan. Yang banyak saya lihat perayaan itu dilakukan di tempat tertutup dan tentu saja di gereja. Di situlah “rumah” Tuhan.

Lalu kata “batal” tentu tak ujug-ujug muncul. Pasti sebelumnya ada “persetujuan” atau “harapan” bahwa perayaan itu dilangsungkan di Monas. Ternyata memang ada dua pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan ketiga hal itu dibatalkan. Pertemuan dilangsungkan di Balai Kota yang dihadiri Gubernur Anies Baswedan.

Ingin bertanya, kenapa repot amat Gubernur Anies mengurusi perayaan Natal? Maaf, pertanyaan itu saya batalkan. Saya harus percaya bahwa Gubernur Anies adalah gubernurnya warga Jakarta yang beragam agama. Apalagi biaya untuk Natal itu dianggarkan oleh Pemda DKI Jakarta. Ini bagus meski sahabat saya, Romo Benny Susetyo, menyebut lebih baik anggaran itu diberikan kepada fakir miskin.

Saya jadi bertanya-tanya, ada apa dengan Monas? Monumen itu dibangun Bung Karno dengan konsep “lingga-yoni”, ajaran Hindu tentang pertemuan lelaki dan perempuan (purusa-pradana) sebagai lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi. Namun belakangan ini citra Monas menjadi milik agama tertentu, yang tentu saja bukan Hindu. Berjilid-jilid ada aksi bela agama di sana dan entah kenapa (benar atau tidak) orang mengaitkan aksi itu dengan terpilihnya Anies Baswedan sebagai gubernur. Sentimen agama berbaur dengan politik. Barangkali Anies tak enak hati dengan itu, lalu digagaslah “monas milik semua agama”. Perayaan Natal – dan besar kemungkinan Nyepi di bulan Maret nanti — bisa dilangsungkan di sana dengan biaya Pemda DKI.

Sayang gayung tak bersambut. Perayaan agama atau aksi bela-bela agama punya tradisi dan kekhasan yang tak bisa serta-merta diseragamkan. Lebih-lebih lagi Monas sudah terkesan sebagai tempat gerakan bela agama dengan kibaran bendera dan poster, dengan genggaman tangan yang terus mengacung, dan pekik lantang berbagai tuntutan. Juga ancaman boikot-memboikot. Sementara Natal adalah kidung-kidung syahdu, kotbah tanpa yel teriakan, dan bunyi lonceng yang justru membuat hening seolah-olah semua orang menghitung dentingnya dalam hati.

Batal perayaan Natal di Monas. Tapi itu tak harus dianggap gagal untuk menaikkan citra Monas. Besar kemungkinan umat Hindu akan menggunakan Monas untuk perayaan Nyepi – kalau tetap konsepnya “Monas milik semua agama”. Toh yang dirayakan bukan keheningan Nyepi, tetapi hura-hura “mengeroyok” simbol-simbol kejahatan lewat patung ogoh-ogoh sehari sebelum Nyepi. Adalah Presiden Abdurahman Wahid yang membawa ogoh-ogoh itu ke monas, diarak mengelilingi “lingga-yoni”.

Lebih baik lagi menaikkan citra Monas dengan menjadikannya taman yang ramah untuk beragam orang. Monas yang seperti dulu, ketika saya lari pagi menyapa orang tanpa bertanya apa agamanya, ketika anak-anak berkeliling naik andong, ketika menikmati air mancur yang menyanyi seraya melirik ibu-ibu yang bergerak dalam irama yoga. Kita butuh taman di mana urusan keyakinan bagaimana kita memuja Tuhan tak ada yang mempersoalkan. 

(Diambil dari Koran Tempo Akhir Pekan 23 Desember 2017)