Menjaga Kerukunan Umat

KEGIATAN penting meski pun tak banyak mendapat sorotan media masa berlangsung di Nusa Dua pada Sabtu yang lalu. Yakni musyawarah antar umat beragama  Provinsi Bali yang digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali. Acara ini langsung dibuka oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.

Kegiatan ini tarafnya memang lokal. Namun apa yang dibicarakan sejatinya lebih bersifat nasional karena merupakan dialog antar tokoh-tokoh umat beragama bagaimana menciptakan dan terus-menerus menjaga kerukunan antar umat beragama. Gubernur Made Mangku Pastika sendiri berharap banyak agar musyawarah ini membahas dinamika dan isu-isu penting yang berpotensi mempengaruhi, menganggu, bahkan mengancam kerukunan dan kondusifitas masyarakat dan daerah Bali. Sementara Ketua FKUB Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menyatakan musyawarah ini harus menghasilkan nilai-nilai strategis untuk menciptakan kerukunan di Indonesia.

Dari Bali gema kerukunan umat dikumandangkan untuk Indonesia. Dari Bali pula sejarah lahirnya forum kerukunan umat beragama itu sehingga ada di berbagai daerah. Sebagaimana diketahui secara formal organisasi yang bernama FKUB itu lahir di tahun 2006 sebagai pelengkap dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 09 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadat. Dalam keputusan bersama inilah organisasi FKUB dikukuhkan.

Sementara gema kerukunan itu sudah ada di Bali pada tahun 1998 dengan adanya pertemuan tokoh lintas agama di Bedugul. Pertemuan di Bedugul ini dihadiri antara lain Ketut Suda Sugira, I Dewa Ngurah Swasta, S.H., A. A. G. Oka Wisnumurti dan Putu Alit Bagiasna dari unsur Hindu. Umat Islam diwakili H. Hasan Ali, H, Sunhaji Rofii dan H. Roihan. Tokoh lainnya Pendeta I Wayan Mastra, Pendeta J. Waworuntu, Prof. Aron Meko Bete, Hendra Suharlin. Pertemuan ini sepakat membentuk  Forum Kerukunan Antar Umat Beragama di Bali yang disingkat FKAUB. Pertemuan dipicu oleh era reformasi dan situasi kritis menjelang pemilu di mana masalah agama bisa dijadikan tunggangan politik. Jadi bisa disebutkan tokoh-tokoh lintas agama di Bali sudah bergerak jauh lebih cepat dalam antisipasi rusaknya kerukunan antar umat beragama.

FKAUB yang lahir berdasarkan keprihatinan yang sesungguhnya sudah bersifat nasional segera digemakan dari Bedugul Bali ke seluruh Indonesia. Lewat forum ini dialog antar umat beragama diintensifkan dan saling bertukar pikiran untuk menjaga kerukunan. Maka di daerah lain luar Bali pun ikut mendirikan FKAUB seperti di Yogyakarta, Jawa Timur dan NTB. Nah ketika Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama melahirkan keputusan bersama yang menyangkut pendirian rumah ibadat maka FKUB diresmikan di seluruh Indonesia. Semangat FKAUB dari Bali bergulir menjadi FKUB dan serentak dibentuk di setiap provinsi, bahkan sampai tingkat kabupaten. Kini FKUB sudah membentuk asosiasi sehingga terjalin hubungan antara FKUB di setiap provinsi yang sebelumnya tak punya ikatan apa-apa. Bukan kebetulan kalau Ketua Aosiasi ini adalah putra Bali yang ikut dalam dialog Bedugul itu, yakni I Dewa Ngurah Swasta yang kini memakai nama bhiseka Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet.

Sekarang mulai dirasakan pentingnya FKUB. Karena peran dan fungsi FKUB sangat strategis di tengah krisis multi dimensional yang tengah terjadi di negeri ini. Krisis yang dilatar-belakangi oleh masalah yang dikait-kaitkan dengan agama. Seolah-olah agama yang dasarnya adalah keyakinan dengan penuh kedamaian tiba-tiba menjadi hal yang ditakutkan dan dibentur-benturkan dengan berbagai kegiatan sosial politik.

FKUB memang harus diberi peran penting. Karena muncul pemaksaan dari kelompok tertentu yang selalu ingin menonjolkan ajaran agamanya untuk mempengaruhi seluruh gerak hidup bermasyarakat. Tidak bisa dibenarkan segala hal yang menyangkut kebijakan di negeri ini harus mengacu kepada ajaran agama tertentu. Harus ada dialog yang efektif dan kontinyu apa saja kebijakan yang bisa diterapkan dengan mengacu ke agama tertentu dan yang mana tidak bisa diterapkan begitu saja.

Kegiatan dan perhatian FKUB harus diperlebar seluas-luasnya, tidak hanya mengurusi pemberian rekomendasi jika ada pendirian rumah idabat, sebagaimana tujuan utama diadakannya FKUB dalam keputusan bersama dua menteri itu. FKUB harus bisa bergerak ke hal-hal lain di luar pendirian rumah ibadat terutama yang bersinggungan dengan kehidupan bermasyarakat. Di Bali hal itu sudah dilakukan dengan baik. Misalnya, pada saat ritual Nyepi, FKUB mengadakan pertemuan bagaimana sebaiknya sikap umat beragama lain non-Hindu pada saat Nyepi. Kalau Nyepi itu berlangsung hari Jumat bagaimana umat muslim pergi ke masjid. Kalau Nyepi pada hari Minggu bagaimana pula umat Kristiani melaksanakan kebhaktian di gereja. Semuanya dimusyawarahkan untuk mendapatkan kesepakatan.

Di daerah lain luar Bali kegiatan FKUB nyaris tak terdengar meski ada gesekan di antara umat beragama. Bentrokan antar etnis di Lampung, Sumbawa dan beberapa tempat lagi yang rentan mengadu antar umat beragama nyaris tak dipantau FKUB. Malah saat ada bentrokan di Lampung yang melibatkan umat Hindu dan Islam, FKUB Bali yang datang ke sana untuk meredam situasi. FKUB Lampung belum mengambil peran yang memadai.

Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta. FKUB nyaris tak berbunyi bahkan orang tak tahu apa itu yang disebut FKUB. Berbagai kegiatan yang menjurus ke SARA tak pernah FKUB dilibatkan untuk meredam. Apakah mungkin FKUB takut dan tak berdaya menghadapi ormas-ormas garis keras yang berada di balik ketegangan itu? Entahlah.

Karena itu mari kita dukung sepenuhnya FKUB dan kita harapkan FKUB Bali bisa menyebarkan virus kebaikan demi kerukunan umat beragama di seluruh Nusantara. Dari Bali kita menyebarkan kedamaian di Indonesia.

(Mpu Jaya Prema 16 Oktober 2017)