Ini cerita ringan dan mungkin tak penting. Seorang pegawai kantor pos yang bertugas membagikan set top box (STB) televisi digital gratis untuk orang miskin di sebuah kabupaten di Bali, mengaku kaget. “Banyak sekali ada orang miskin dan memang saya melihatnya sendiri. Jadinya sulit membagikan STB dengan adil jika mengandalkan data orang miskin yang ada selama ini,” katanya. Harap dimaklumi, Provinsi Bali dapat jatah 76 ribu STB gratis untuk orang miskin dan PT Pos Indonesia mendapat tugas membagikannya. Karena ada kendala rebutan, pembagian pun dihentikan. Rencana menutup total siaran televisi analog untuk diganti digital per 1 Mei akhirnya dibatalkan.
Ada
lagi berita sensasi soal kemiskinan. Provinsi Jawa Tengah tiba-tiba disebut
sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Lalu ada sedikit ralat menjadi
termiskin di Jawa. Tak lama setelah itu, Ketua DPR Puan Maharani meresmikan air
bersih di Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan penduduk Jawa Tengah jarang mandi.
“Saya tidak menyangka kalau
sampai puluhan tahun sulit mendapatkan air bersih,” kata Puan saat memberikan
sambutan peresmian keran air bersih di Desa Gendayakan, 26 April 2022. Gubernur
Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tidak hadir saat itu.
Apa
sebetulnya terjadi di negeri ini, apakah orang miskin bertambah? Dalam kasus di
Jawa Tengah, berita itu dianggap sensasi, bahkan berita hoaks oleh Kepala Badan
Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Adhi Wiriana. Menurut Adhi, tingkat produk
domestik regional bruto (PDRB) per kapita tahun 2021 di Jawa Tengah sebesar Rp
38,67 juta per tahun. Kalau Rp 38 juta itu dibagi 12 bulan akan menghasilkan
angka Rp 3.222.500. Jumlah tersebut sudah melebihi upah minimum
regional (UMR) yang ditentukan Provinsi Jateng. Dari segi jumlah penduduk
miskin pun Jateng bukan terbesar. Yang miskin hanya 3,9 juta sementara Jawa
Barat dan Jawa Timur lebih dari 4 juta.
Berapa
jumlah penduduk miskin di Bali? BPS melaporkan, per September 2021 jumlahnya
211.460 orang. Angka ini meningkat 9.490 orang dibandingkan Maret 2021. Peningkatan
angka kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Tentu saja
ini membuktikan banyak pekerja pariwisata yang menganggur sementara di pedesaan
masih ada pertanian. Beralasan kalau PT Pos kewalahan membagikan STB gratis
untuk orang miskin yang jatahnya cuma sepertiga dari jumlah orang miskin. Itu
pun jika angkanya tak melonjak di tahun 2022 ini.
Banyak
orang menduga, ramainya orang piknik di tempat wisata dan macetnya jalanan saat
mudik lebaran, sebagai pertanda bahwa orang masih banyak punya uang. Namun ada
yang menduga tak ada kaitan antara keramaian mudik itu dengan berkurangnya
orang miskin. Orang menyalurkan hasratnya yang selama dua tahun tidak boleh
bepergian karena Covid-19 lewat berbagai cara, termasuk berutang. Bahkan menjual
barangnya yang tidak begitu penting, jika hasrat itu disertai dengan kumpul
keluarga. Eforia lebaran berlalu, masyarakat kembali ke kehidupan yang normal. Antre
membeli minyak goreng yang harganya belum turun. Juga berkeluh kesah tingginya harga
kebutuhan bahan pokok.
Bantuan
sosial kembali menjadi rebutan, sementara penerima bantuan masih dalam daftar
lama yang sepertinya sulit amat diperbarui. Tak ada tanda ekonomi membaik di
tengah kehidupan masyarakat, bahkan inflasi mengancam. Kemiskinan tak membuat
pejabat prihatin, bahkan bisa jadi “mainan politik” untuk menyudutkan seorang
Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang namanya berkibar terus sebagai
kandidat calon presiden. Bahkan Presiden Jokowi pun tetap semangat membangun ibu
kota baru, sementara DPR tetap menganggarkan dana Rp 43,5 milyar hanya untuk
membeli gorden. Kemiskinan agaknya terjadi di banyak hal. Ada yang miskin
harta, ada yang miskin nurani.
(Koran Tempo 15 Mei 2022)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar