Cari Angin - Macet

Inilah pemandangan yang terjadi pada pekan terakhir ini. Jalanan macet. Mobil bergerak lamban, baik di jalan tol mau pun di jalan arteri. Penyeberangan antar pulau seperti lumpuh diserbu kendaraan yang berlomba mau masuk kapal. Pantai, taman kota, air terjun pegunungan, dijubeli orang. Pusat perdagangan dan rekerasi juga tak kalah ramainya. Ini terjadi di hampir seluruh kawasan Nusantara. Para pengamat pun berkomentar, kemacetan yang memberi harapan bahwa negeri ini belum bangkrut. Justru pertanda ekonomi sedang bangkit.

Lebaran kali ini memang istimewa. Orang boleh bepergian sesukanya atas nama mudik. Meski pun ada imbauan “Mudik Sehat dan Aman” tak begitu nampak pengawasan dari sudut pemantauan Covid-19. Lebih ketat pengawasan ganjil genap bagi pemudik dengan kendaraan bermotor. Dan polisi termasuk aparat Kementrian Perhubungan harus diberi apresiasi karena tega meninggalkan keluarga untuk mengatur kemacetan di berbagai tempat itu. Eforia mudik dan balik selama sepekan ini menebus kerinduan setelah dua tahun masyarakat dilarang melakukan perjalanan.

Akankah eforia lebaran ini berakhir mulai esok hari? Akankah keriuhan politik menjelang 2024 kembali marak dengan segala bumbu tak sedapnya? Puncak lebaran yang lalu, Presiden Joko Widodo meninggalkan Jakarta untuk merayakannya di Yogyakarta, seolah-olah ingin memberi panggung buat Anies Baswedan agar tetap jadi bintang di ibu kota negara itu. Prabowo Subianto mengunjungi para kiai di Jawa Timur. Ganjar Pranowo menyapa warganya di seluruh dunia secara virtual lalu terbang ke Makassar. Tiga nama tadi adalah kandidat calon presiden versi lembaga survey yang selalu menduduki tiga besar. Sementara lainnya, Erlangga Hartanto dan Muhaimin Iskandar, semakin meredup gara-gara salah memilih isu dengan mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jadi, di tengah-tengah kemacetan, para tokoh yang namanya berkibar sebagai pemilik elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden, tetap memoles dirinya. Sah-sah saja. Juga Presiden Jokowi tak surut niatnya untuk mewujudkan ibu kota negara yang baru di Kalimantan. Jokowi menerbitkan 5 regulasi baru turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Satu peraturan pemerintah (PP) yang antara lain mengatur soal pendanaan dan anggaran untuk pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Semua anggaran itu ternyata memang lewat APBN. Sedang 4 lainnya berupa peraturan presiden (Perpres) yang mengatur tentang fungsi lebih rinci Ketua Badan Otorita, soal tata ruang kawasan strategis sampai pada mekanisme pelepasan kawasan hutan.

Semua masalah penting untuk bangsa ini seperti terlupakan gara-gara kita sibuk dengan kemacetan. Jangankan urusan membangun ibu kota baru, urusan harga minyak goreng yang belum juga turun meski larangan ekspor sudah berlaku, kita lupakan. Tak ada aksi demo besar para buruh memperingati May Day karena hari itu justru Idul Fitri. Juga aksi demo yang terkait dengan dunia pendidikan pada 2 Mei, tak ada sama sekali. Orang lebih suka mengingat itu dengan ucapan lucu: “Selamat Hari Pendidikan Nasional, Mohon Maaf Lahir dan Batin”.

Apakah esok permasalahan itu akan kita buka kembali? Sebaiknya jangan berhenti mengingatkan Jokowi untuk menunda membangun ibu kota negara yang baru. Situasi keuangan masih buruk, utang pun bertumpuk-tumpuk. Jangan berhenti mengkritisi para mafia minyak goreng yang tak pernah berpihak ke rakyat kecil. Gempur terus Mahkamah Konstitusi agar mau melirik konstitusi yang tak pernah mencantumkan ambang batas suara untuk pemilihan presiden. Gerakan pembaruan untuk Indonesia yang lebih baik tak boleh macet. Eforia lebaran yang lalu semata adalah cermin dari kerinduan untuk berkumpul. Boleh jadi mudik dengan berutang seperti juga pemerintah membangun dengan utang.

(Koran Tempo 5 Mei 2022)