Lagi, Presiden Joko Widodo memberi pernyataan di sekitar penundaan Pemilu dan wacana presiden tiga periode. Kali ini di forum rapat paripurna kabinet. Jokowi meminta agar para menteri tidak lagi bicara soal itu. Menteri diminta fokus bekerja dan jangan bikin ribut.
Lagi-lagi banyak orang menyebut pernyataan Jokowi kurang tegas. Dia hanya
meminta para menterinya tidak bicara, tapi tak ada penegasan wacana itu juga
harus dihentikan di masyarakat. Sama seperti sebelumnya, tatkala Jokowi
menganggap ide memperpanjang masa jabatannya sebagai menjerumuskan dirinya dan
bahkan bisa menampar dirinya. Orang tak percaya, termasuk saat Jokowi menyebut
setia pada konstitusi. Alasan yang dipakai untuk tidak percaya adalah, jika konstitusi
berhasil diamandemen dan ada pasal presiden boleh dipilih untuk ketiga kalinya,
berarti Jokowi taat pada konstitusi yang baru.
Apa yang Anda pikirkan? Sapaan khas Facebook bisa dipakai pertanyaan
untuk Jokowi. Apakah Anda ingin meneruskan jabatan ini satu periode lagi dengan
mengamandemen konstitusi atau diperpanjang dua tahun dengan menunda Pemilu? Apa
pun jawaban Jokowi bisa saja orang ragu, apalagi kalau tidak menjawab. Barangkali
pertanyaan harus dikembalikan ke diri kita, “Apa yang kita pikirkan tentang
Jokowi?”
Nah, kalau begitu akan ada dua versi jawaban yang lahir dari pikiran positif
dan pikiran negatif. Kalau kita positive thinking, Jokowi nampaknya
memang tak ingin berkuasa lebih lama. Pernyataannya bahwa ide memperpanjang
masa jabatan sebagai menjerumuskan dia dan menampar mukanya, tentu serius.
Bahwa dia taat pada konstitusi tentu harus dikatakannya, tetapi bukan
konstitusi yang diamandemen. Bahwa dia menyebut wacana amandemen atau penundaan
pemilu adalah aspirasi masyarakat, itu menunjukkan dia tak boleh menyumbat hak
rakyat untuk mengeluarkan pendapat. Sebagai orang Jawa, ucapan semacam itu
sudah sangat tegas. Resikonya kalau diingkari, akan seumur-umur Jokowi merasakan
“tamparan” dari masyarakat. Jika kita memahami Jokowi dalam konteks ini, rasanya
ia tak akan mengorbankan seluruh hidupnya – dan keturunannya – untuk dihinakan.
Pasti Jokowi berpegang pada sabdo pandito ratu, pemimpin tak boleh
berbohong.
Kalau kita negative thinking, kita mudah menduga Jokowi punya
agenda besar untuk memperpanjang jabatannya lewat manufer orang-orang dekatnya.
Nah, pikiran negatif ini yang subur di kalangan masyarakat. Salah satu penyebabnya
justru para menteri yang menggaungkan ide amandemen konstitusi dan Jokowi
terlambat menghentikannya. Kini, apa pun yang dikatakan Jokowi untuk membantah
niat memperpanjang jabatan itu pada akhirnya sulit diyakini orang. Kecuali
Jokowi bertindak dengan menghukum para menteri itu, misalnya, dengan reshuffle.
Menghukum menteri dengan reshuffle juga bukan satu-satunya cara.
Gaya komunikasi Jokowi yang dipengaruhi budaya Jawa belum sepenuhnya bisa
diterima bagi orang non-Jawa. Padahal ungkapan “menjerumuskan dirinya” dan “merasa
ditampar”, sudah kelewat keras bagi masyarakat Jawa. Mengingat Nusantara ini
begitu luas dan gaya komunikasi era kini berubah tanpa banyak simbul dan
basa-basi, Jokowi sebaiknya memahami pula bahwa pernyataan yang disampaikannya
haruslah gamblang. Tak perlu ditafsirkan lagi. Dalam kasus ini, andaikata
Jokowi mau gamblang, ia bisa meraih kepercayaan lagi, misalnya, dengan berkata:
“Konstitusi kita sudah bagus, tak perlu diamandemen. Tapi kalau pun ada upaya
untuk mengamandemen dengan memberi jalan presiden boleh tiga periode, sepanjang
dilakukan dengan demokratis, silakan. Namun saya tak akan mencalonkan diri
lagi, saya cukup dua periode saja.”
Hanya perlu 25 detik dan waktu sependek itu bisa meredakan gaduh berhari-hari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar