Cari Angin KoranTempo - DUSTA

Ramadan sudah tiba, bulan yang penuh berkah untuk kaum muslim. Tiada yang paling nikmat jika kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi jauh lebih luas, menahan hawa nafsu. Majelis Ulama Indonesia dengan sangat bijak menyebutkan, warung makanan tidak perlu ditutup di bulan puasa, karena ada sebagian orang yang tidak berpuasa. Hormati orang yang tidak berpuasa karena sesuatu hal dan itu salah satu perwujudan toleransi kita.

Puasa dikenal di semua agama, mengajarkan tentang pengendalian diri. Kalau pengendalian diri bisa kita lakukan dengan baik itulah pertanda puasa kita berhasil. Termasuk mengendalikan diri dari berdusta, perbuatan jahat yang harus kita redam. Ada petuah dari para terdahulu kita yang menyebutkan, jika seseorang berpuasa tapi melakukan dusta, maka puasanya adalah percuma dan orang itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Dusta tentu perbuatan yang tidak baik, di bulan Ramadan atau pun bulan lain, berdusta harus dihindari.

Belakangan ini kita dipertontonkan oleh pernyataan yang mengumbar dusta. Karena pernyataan itu tidak disertai bukti yang mendukung kebenaran. Yang memprihatinkan adalah semuanya menyangkut masyarakat luas, urusan bangsa dan negara. Betapa kacaunya jika kebohongan itu tak segera dijernihkan sehingga menyesatkan orang, dan itu dusta paling buruk dari segala dusta.

Menteri Perdagangan pernah menyatakan akan mengumumkan mafia minyak goreng pada waktu tertentu. Pas waktunya tiba, pengumuman tidak pernah ada, bahkan kepolisian tidak menyebut adanya mafia. Tak ada penjelasan apa-apa sehingga pernyataan itu menjadi kebohongan dan itu adalah dusta. Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi juga pernah mengatakan bahwa 110 juta pengguna internet menginginkan penundaan Pemilu 2024, namun big data itu tak pernah dibuktikan di saat banyak orang menagihnya.

Berbahaya sekali jika dusta itu menyangkut kehidupan bernegara. Apalagi berkaitan dengan konstitusi. Pernyataan yang menyesatkan di sekitar penundaan Pemilu dan “Jokowi tiga periode” menjadi gaduh di masyarakat di tengah mahalnya minyak goreng. Belum lagi pernyataan kebulatan tekad, baik dilakukan oleh kelompok amatir mengatas-namakan relawan, mau pun kelompok resmi seperti yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Bagaimana mungkin kalau tidak ada rekayasa, kepala desa yang jauh dari permasalahan politik di pusat, tiba-tiba datang ke Jakarta dan siap dengan kebulatan tekad mendukung “Jokowi tiga periode”. Organisasi kepala desa ini  ketua dewan pembinanya adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi penasehat. Tiga menteri di puncak organisasi APDESI pimpinan Surta Wijaya ini ternyata adalah APDESI yang tidak resmi. APDESI dengan surat pengesahan Menteri Hukum dan HAM adalah APDESI dengan ketua Arifin Abdul Majid. APDESI Arifin ini merasa dicatut dengan kebulatan tekad itu dan mengaku tak ikut berpolitik. Ini dusta yang serius karena melibatkan para menteri.

Dalam kasus ini, harapan terakhir kita hanyalah pada Presiden Joko Widodo yang menjadi subyek utama dalam kehebohan berbalut dusta ini. Berkali-kali Jokowi bilang taat konstitusi bahkan pernah menyebutkan, ide memperpanjang jabatannya sebagai menampar mukanya. Kalau ini suatu saat diingkari pula, maka inilah dusta dari seorang presiden yang pernah berhasil membangun negeri. Maka seumur-umur Jokowi akan merasa “tertampar” oleh pernyataannya.

Semoga di bulan Ramadan ini dalam suasana menahan diri dari segala nafsu buruk, pernyataan dan apalagi perbuatan kita yang menjurus ke dusta bisa dihentikan. Selamat menjalankan ibadah puasa.

(Koran Tempo, 3 April 2022)