03 Mei 2021

CariAngin KoranTempo PAPUA


Apa yang terjadi di Papua semakin sulit dipahami. Bagi orang-orang yang jauh dari pulau yang berada di ujung timur Nusantara ini. Kabar yang tersiar adalah rangkaian kekerasan. Tembak menembak antara sekelompok warga Papua dengan tentara dan polisi. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Tentara dengan pangkat brigadir jenderal tertembak dan tewas. Polisi dengan pangkat terendah dan baru lulus setahun lalu dari Sekolah Polisi Negara, juga tewas tertembak.

 

Jenderal itu bernama I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, jabatan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua. Polisi bernama I Komang Wira Natha, pangkatnya Bhayangkara Dua. Keduanya etnis Bali, meski Bharada Komang lahir dan besar di kawasan transmigrasi Sumatra Selatan. Entah karena korban etnis Bali atau kebetulan saja, lalu satuan brimob Bali dikirim ke Papua, langsung dipimpin Komandan Satuan Kombes Ardiansyah Daulay, dan Sespripim Polda Bali Kompol I Gede Eka Putra Astawa. Mereka bergabung dengan Satgas Operasi Nemangkawi yang dipimpin mantan Wakapolda Bali Brigjen Polisi Roycke Harry Langie.

 

I Gusti Putu Danny Karya Nugraha

I Komang Wira Natha

Dan Papua makin sulit dipahami. Pemerintah mau balas dendam? Kekerasan dilawan dengan kekerasan yang lebih dasyat. Presiden Joko Widodo memerintahkan tentara dan kepolisian untuk menumpas habis  apa yang disebut Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB. Kini bahkan KKB sudah bersatatus teroris. Perubahan status itu berujung pada cara melawannya – juga menyangkut kehadiran penuh militer – langsung diumumkan Menko Polhukam Mahfud MD. Gubernur Papua tidak setuju pelabelan ini. Status teroris ini juga dikecam Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).  Menurut Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar, pelabelan teroris itu hanya akan memperparah kondisi di Papua. "Pelabelan ini tidak lebih dari upaya pembungkaman terhadap suara-suara yang menuntut keadilan di Papua," kata Rivanlee.

 

Papua pun makin sulit dipahami. Apakah kelompok yang melakukan perlawanan senjata di Papua terkait dengan ketidak-adilan? Tidak adilnya di mana? Papua terus dibangun. Siapa pun presiden yang memimpin negeri ini. Papua bahkan berstatus daerah dengan otonomi khusus. Banyak uang digelontorkan di sana. Jalan dibangun membedah bukit. Sawah dicetak. Presiden Jokowi mencanangkan program BBM satu harga yang membuat harga BBM di Papua sama dengan daerah lain. Bagi penduduk yang jauh dari Papua ini adalah keberhasilan pembangunan.

 

Tapi pergolakan terus terjadi di Papua. Pembangunan itu justru dianggap sebagai ketidak-adilan. Jalan trans Papua hanya menguntungkan konglomerat yang membabat hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Sawah dibangun dengan mengorbankan pohon-pohon sagu yang menjadi makanan pokok rakyat Papua. BBM yang tiba-tiba murah hanya menguntungkan kaum konglomerat yang menguras kekayaan Papua.

 

Sulit dipahami, apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Apakah kelompok bersenjata itu membawa aspirasi rakyat sehingga ketika mereka dilawan dengan tegas dan terukur sebagai teroris, dianggap membungkam suara-suara yang menuntut keadilan? Kalau mereka membawa aspirasi warga Papua, kenapa mereka juga membunuh pendeta, tukang ojek, memperkosa wanita lokal dan berbagai keonaran lainnya.

 

Papua adalah misteri, bagi penduduk Indonesia yang jauh. Barangkali perlu pendekatan cinta kasih dibawa ke sana, bukan dendam kesumat. Seperti dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid yang tak keberatan orang Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora – simbol identitas budaya mereka. Ajak orang Papua duduk setara memperbincangkan masa depan pulau yang kaya itu. Utamakan dialog dan simpan senjata.

 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar