Apa yang terjadi di Papua semakin sulit dipahami. Bagi orang-orang yang jauh dari pulau yang berada di ujung timur Nusantara ini. Kabar yang tersiar adalah rangkaian kekerasan. Tembak menembak antara sekelompok warga Papua dengan tentara dan polisi. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Tentara dengan pangkat brigadir jenderal tertembak dan tewas. Polisi dengan pangkat terendah dan baru lulus setahun lalu dari Sekolah Polisi Negara, juga tewas tertembak.
Jenderal itu
bernama I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, jabatan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua. Polisi bernama I Komang Wira Natha,
pangkatnya Bhayangkara Dua. Keduanya etnis Bali, meski Bharada Komang lahir dan
besar di kawasan transmigrasi Sumatra Selatan. Entah karena korban etnis Bali atau
kebetulan saja, lalu satuan brimob Bali dikirim ke Papua, langsung dipimpin
Komandan Satuan Kombes Ardiansyah Daulay, dan Sespripim Polda Bali Kompol I Gede Eka
Putra Astawa. Mereka bergabung dengan Satgas Operasi Nemangkawi yang
dipimpin mantan Wakapolda Bali Brigjen Polisi Roycke Harry Langie.

I Gusti Putu Danny Karya Nugraha 
I Komang Wira Natha
Dan Papua
makin sulit dipahami. Pemerintah mau balas dendam? Kekerasan dilawan dengan
kekerasan yang lebih dasyat. Presiden Joko Widodo memerintahkan tentara dan
kepolisian untuk menumpas habis apa yang
disebut Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB. Kini bahkan KKB sudah bersatatus
teroris. Perubahan status itu berujung pada cara melawannya – juga menyangkut
kehadiran penuh militer – langsung diumumkan Menko Polhukam Mahfud MD. Gubernur
Papua tidak setuju pelabelan ini. Status teroris ini juga dikecam Komisi untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Menurut
Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar, pelabelan teroris itu hanya akan
memperparah kondisi di Papua. "Pelabelan ini tidak lebih dari upaya
pembungkaman terhadap suara-suara yang menuntut keadilan di Papua," kata
Rivanlee.
Papua pun makin sulit dipahami. Apakah
kelompok yang melakukan perlawanan senjata di Papua terkait dengan
ketidak-adilan? Tidak adilnya di mana? Papua terus dibangun. Siapa pun presiden
yang memimpin negeri ini. Papua bahkan berstatus daerah dengan otonomi khusus.
Banyak uang digelontorkan di sana. Jalan dibangun membedah bukit. Sawah
dicetak. Presiden Jokowi mencanangkan program BBM satu harga yang membuat harga
BBM di Papua sama dengan daerah lain. Bagi penduduk yang jauh dari Papua ini
adalah keberhasilan pembangunan.
Tapi pergolakan terus terjadi di Papua.
Pembangunan itu justru dianggap sebagai ketidak-adilan. Jalan trans Papua hanya
menguntungkan konglomerat yang membabat hutan untuk dijadikan kebun kelapa
sawit. Sawah dibangun dengan mengorbankan pohon-pohon sagu yang menjadi makanan
pokok rakyat Papua. BBM yang tiba-tiba murah hanya menguntungkan kaum
konglomerat yang menguras kekayaan Papua.
Sulit dipahami, apa yang sebenarnya
terjadi di Papua. Apakah kelompok bersenjata itu membawa aspirasi rakyat
sehingga ketika mereka dilawan dengan tegas dan terukur sebagai teroris,
dianggap membungkam suara-suara yang menuntut keadilan? Kalau mereka membawa
aspirasi warga Papua, kenapa mereka juga membunuh pendeta, tukang ojek,
memperkosa wanita lokal dan berbagai keonaran lainnya.
Papua adalah misteri, bagi penduduk Indonesia
yang jauh. Barangkali perlu pendekatan cinta kasih dibawa ke sana, bukan dendam
kesumat. Seperti dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid yang tak keberatan orang
Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora – simbol identitas budaya mereka. Ajak
orang Papua duduk setara memperbincangkan masa depan pulau yang kaya itu.
Utamakan dialog dan simpan senjata.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar