Belajar dari Malaysia

Mpu Jaya Prema

ADA yang perlu kita pelajari dari Malaysia, terutama dalam hal menyelenggarakan pemilihan umum. Yakni kesederhanaan pelaksanaan pemilu dan begitu cepatnya proses berlangsung. Hari Rabu pemungutan suara dilangsungkan, malamnya hasil pemilu sudah diketahui. Esok dini hari diumumkan siapa yang menang dan Kamis malam Perdana Menteri yang terpilih sudah dilantik oleh Yang Dipertuan Agung.

 

Bandingkan dengan penyelenggaraan pemilu yang terjadi di negeri kita. Pemilu yang ribet dan bertele-tele padahal setiap orang sudah punya kartu tanpa penduduk berbasis elektronik. Bahkan untuk hajatan pemilu tahun 2019 mendatang, mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemilu yang merupakan gabungan pemilihan anggota legislatif, anggota dewan perwakilan daerah dan pemilihan presiden merupakan pemilu teruwet di dunia. Pemilu yang disebut serentak itu menjadi teka-teki pula karena presiden yang terpilih belum tentu didukung parlemen yang mayoritas. Orang bebas memilih presiden siapa saja, kemudian bebas pula memilih anggota legislatif dan partai. Tidak ada keterikatan kalau memilih partai ini harus juga memilih presiden yang diusung partai ini. Orang bisa memilih Jokowi sebagai presiden tetapi bebas memilih Partai Golkar atau PDIP atau sesukanya.

Dan rentang waktu sehari itu suara yang masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) baru sampai di tingkat kecamatan untuk kemudian direkapitulasi kembali. Kemudian ke kabupaten terus ke provinsi. Masih jauh dari kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jakarta, lembaga yang berhak mengumumkan siapa pemenang pemilu. Kalau pun hasilnya sudah ditetapkan oleh KPU masih terbuka pula gugatan karena ada dugaan pelanggaran. Pokoknya ruwet bin ribet dan butuh waktu yang panjang.

Hasil pemilu di Malaysia, politisi usia lanjut Mahathir Mohamad, akhirnya kembali menjabat sebagai Perdana Menteri setelah partai koalisinya memenangi pemilihan umum di semenanjung jiran itu. Kini Mahathir tercatat sebagai Perdana Menteri tertua di dunia. Usianya 92 tahun. Ia pernah memegang jabatan itu sangat lama, yakni dari tahun 1981 sampai tahun 2003. Konon saat ini ia tak mau berkuasa lama karena faktor usia. Sebentar lagi, satu atau dua tahun, ia akan menyerahkan jabatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim, koleganya satu koalisi, yang kini sedang ditahan di penjara.  Mahathir adalah pemimpin koalisi Pakatan Harapan, gabungan empat partai (di Malaysia disebut parti). Keempat partai itu adalah Parti Tindakan Demokratik. Parti Keadilan Rakyat yang dipimpin Anwar Ibrahim, Parti Amanah Negara dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) yang dipimpin Mahathir sendiri.

Pelajaran apalagi yang bisa didapatkan dari Malaysia di sekitar pemilu ini? Tidak ada perpecahan dalam masyarakat secara mencolok oleh perbedaan politik. Ini jika dibandingkan dengan Indonesia sekarang. Oposisi yang dipimpin Mahathir memang gencar menyerang pemerintah yang diduga banyak melakukan praktek korupsi, tetapi tak begitu banyak muncul celaan mau pun ejekan di media sosial. Sedangkan di sini pecah antara opisisi yang diwakili oleh kubu Prabowo Subianto dengan pendukung pemerintah dari kubu Joko Widodo. Perseteruan dua kubu politik menjelang Pemilu 2019 ini terus mencapai puncaknya. Bukan saja memecah dunia maya untuk lahan saling mengejek, tetapi juga merembet ke dunia nyata. Urusan tulisan di baju kaos saja sudah menjadi bahan untuk usir-mengusir. Yang berbaju kaos dengan tagar #DiaAsyikKerja dipersekusi oleh pemakai baju kaos bertagar #2019GantiPresiden. Padahal siapa yang “asyik kerja” dan “siapa presiden yang diganti” masih simbol yang tak jelas benar, apalagi siapa yang menggantikannya. Belum ada hitam putih bahwa Prabowo akan maju sebagai presiden yang diharapkan “menggantikan Jokowi”.

Pelajaran lain adalah sosok Mahathir Mohamad yang semakin tua semakin bijak, sebagaimana umumnya seorang manusia. Kita tak punya tokoh seperti itu, yang ada politisi yang semakin tua semakin nyinyir dan sulit dipegang kata-katanya seperti yang dipertontonkan sekarang ini. Dengan demikian ketegangan dua kubu tak ada yang melerai karena tidak ada tokoh alternatif. Upaya memunculkan poros ketiga masih menjadi kendala besar karena masing-masing partai punya ego sendiri untuk menampilkan kadernya. Poros ketiga itu dimungkinkan jika tiga partai yang kini belum menentukan pilihannya untuk bergabung ke kubu Jokowi maupun Prabowo bersatu. Ketiganya adalah Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasioonal. Satu saja yang tak mau ikut gabung, maka poros ketiga tak bisa terwujud karena gabungan suaranya kurang dari 20 persen sebagai persyaratan mengusung capres dan cawapres.

Tiba-tiba ada yang melirik Jusuf Kalla. Politisi usia 75 tahun ini sekarang digadang-gadang lagi menjadi wakil presiden untuk pemilu 2019. Disebut “lagi” karena Kalla saat ini sudah menjadi wakil presiden untuk Joko Widodo. Dulu juga menjadi wakil presiden untuk Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi sudah dua kali menjadi wakil presiden untuk dua presiden berbeda. Masa jabatan yang jauh lebih pendek dari Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri.

Untuk apa menggadang Jusuf Kalla? Alasannya adalah karena Kalla bisa diterima oleh banyak orang. Dia dinilai bisa membuat adem dari suhu panas saat ini. Namun yang jadi masalah Jusuf Kalla hanya digadang-gadang untuk menjadi wakil presiden, bukan sebagai presiden. Pertanyaannya juga belum jelas benar, siapa sesungguhnya yang menggadang (lagi) Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden? Untuk calon presiden siapa Kalla dijadikan wakilnya? Sementara orang tahu – dan seperti sudah yakin – calon presiden yang bertarung di Pemilu 2019 hanyalah Jokowi dan Prabowo. Namun rumor yang beredar Jusuf Kalla akan dijadikan wakil presiden untuk Jokowi. Karena itu sudah masuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar “nasib Kalla” dipertegas, boleh menjadi wakil presiden lagi atau tidak – karena sudah dua kali menjabat meski tak berurutan.

Jika benar Jusuf Kalla bisa membuat adem dari perseteruan dua kubu saat ini, kenapa Jusuf Kalla tidak dijadikan calon presiden saja?  Dengan demikian tak perlu lagi ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena Kalla tak pernah menjadi presiden. Kalau saja poros ketiga mau bersatu mengusung Jusuf Kalla maka peta pemilu 2019 akan menjadi menarik. Ada tokoh alternatif, tokoh tua tetapi tak setua Mahathir. Namun belum tentu bisa mengalahkan Jokowi yang masih tetap kuat. (*)