KTP Khusus Untuk Krama Adat

ADA wacana untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) khusus untuk warga desa adat atau yang sekarang lazim disebut Desa Pakraman. Kartu ini tentu tidak dinamai KTP tetapi diberi nama KTKD (kartu tanda krama desa). 

Ini sesungguhnya wacana sudah beberapa bulan lalu, tepatnya ketika ada Pasamuan Agung VI Majelis Desa Pakraman (MDP) di Gedung Ksirarnawa, Art Centre, Denpasar, pada Rabu 15 November 2017. Mumpung saat ini para calon gubernur sedang bertarung program, saya mau mengangkat masalah ini untuk dipikirkan. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga Bali di pedesaan?

Baiklah saya awali dengan kenapa wacana ini muncul. Apa saja alasannya sehingga warga desa perlu dibuatkan KTKD, apa tak tumpang tindih dengan KTP. Alasan-alasan itu mengemuka dalam pasamuan agung MDP itu.

Ada alasan supaya ada kejelasan di desa adat yang mana krama tamiu (pendatang) dan yang mana krama pipil. Kemudian alasan agar setiap warga punya bukti di Desa Pakraman mana dia terdaftar. Lalu pembuktian itu bisa dijadikan untuk berobat dan termasuk untuk pengenaan ayah-ayahan. Juga ada alasan untuk memungut dana dari warga pendatang karena mereka berdomisili di desa adat. Itu alasan yang pokok.

Apakah pendataan ini dianggap sangat perlu? Bukankah pendataan krama adat itu sudah dilakukan oleh Kelihan Adat yang merupakan aparat dari Bendesa Adat? Dan bukankah pula para pendatang yang digolongkan sebagai krama tamiu sudah didata pula oleh Kelihan Dinas yang merupakan aparat dari Kepala Desa atau Perbekel? Kelihan Dinas ini di banyak desa sudah dicarikan nama-nama baru yang mengacu kepada kesetaraan nasional. Misalnya disebut Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan. Dan jabatan Perbekel disetarakan juga dengan nama lain seperti Lurah, karena memang merupakan aparat terendah dari struktur pemerintahan di Indonesia. Meski pun ada perbedaan antara Desa (dinas) yang dipimpin Kepala Desa atau Perbekel dengan kelurahan yang dipimpin oleh Lurah, yakni dalam hal pemilihan pejabat itu. Kepala Desa atau Perbekel dipilih langsung oleh warga sedang Lurah diangkat oleh Bupati atau Walikota.

Pendataan untuk kepentingan berobat, misalnya, sama sekali tak bisa dijadikan alasan. Bendesa Adat tidak mengurusi masalah kesehatan penduduk, itu adalah urusan Kepala Desa atau Perbekel. Sebaliknya ayah-ayahan adat tidak ada urusannya dengan Perbekel karena itu urusan Bendesa. Jadi tak bisa dicampur aduk begitu saja. Demikian pulalah dengan pungutan di desa. Untuk apa pungutan itu? Kalau untuk keamanan, untuk perbaikan lingkungan, itu urusan Perbekel. Bendesa Adat dengan aparat adatnya termasuk pecalang hanya berhak menarik pungutan kepada warga adatnya sendiri, bukan kepada pendatang. Itu pun harus berdasarkan perarem. Kegunaannya untuk urusan adat seperti untuk kematian warga, perbaikan Pura Tri Kahyangan dan lain-lainnya. Sedangkan pungutan kepada pendatang digunakan untuk perbaikan lingkungan, keamanan dan sebagainya. Dan ini juga harus diketahui oleh aparat yang lebih tinggi seperti Camat. Karena itulah Kapolda Bali pernah mengeluarkan pernyataan pungutan di pedesaan rentan sebagai pungutan liar.

Kalau kita amati permasalahan ini, dari alasan kenapa ada wacana membuat KTKD, saya cenderung menyebutkan terjadi salah pengertian yang akut tentang apa fungsi Desa Pakraman dengan Desa Dinas. Ada tumpang tindih dan terjadi kerancuan wewenang karena persoalan dibiarkan rancu. Padahal kalau dikembalikan dari sejarah lahirnya Desa Pakraman dan kemudian munculnya Desa Dinas (kata “dinas” hanya sebutan di Bali saja untuk membedakan dengan “adat”) fungsi itu sebenarnya sudah jelas. Desa Pakraman adalah himpunan warga dalam wilayah adat yang semuanya beragama Hindu dengan dipersatukan oleh adanya Tri Kahyangan yaitu Pura Desa atau Baleagung, Pura Puseh dan Pura Dalem. Sedangkan Desa Dinas adalah wilayah teritorial tertentu yang warganya tidak terikat pada syarat krama desa adat. Misalnya, tidak harus beragama Hindu. Kalau mereka tidak beragama Hindu dan tak ikut terikat kepada Tri Kahyangan kenapa harus dilibatkan dalam ayah-ayahan, kenapa harus dipungut uang? Urusan mereka yang non-Hindu ini diserahkan kepada Desa Dinas.

Kalau fungsi ini tetap disepakati maka pembagian tugas itu sudah jelas. Kalau ada pendatang yang tinggal di Desa Pakraman meski pun dia orang Bali, mereka tak bisa dikenakan pungutan apa pun berdasarkan pararem adat di mana dia tinggal. Karena dia terdaftar di Desa Pakraman di tempat lain, kebanyakan di desa kelahirannya. Tetapi karena dia ber-KTP di mana dia tinggal, dia wajib untuk ikut memajukan lingkungannya. Bisa saja kena iuran untuk perbaikan got, berhak mendapat pengobatan kalau sakit, setidaknya rujukan ke Puskesmas. Termasuk segala urusan administrasi kependudukan.

Ini hal yang umum dan di Denpasar sudah biasa terjadi. Orang-orang yang tinggal di Denpasar dengan KTP juga Denpasar tetapi asalnya dari Tabanan, seperti anak saya misalnya, tak pernah dipungut uang untuk urusan Desa Pakraman karena memang tak ikut memuja Tri Kahyangan di tempat tinggalnya. Tetapi dia dipungut uang sampah, uang pengamanan, dan sebagainya dari Kelihan Dinas. Urusan administrasi kependudukan semua di Denpasar, tetapi urusan adat tetap di desa aslinya di Tabanan dan terdaftar jelas di Kelihan Adat.

Jadi di mana masalahnya? Jika masih ada kerancuan itu, kemungkinan besar ada yang lebih dominan, mungkin Kelihan Dinas kurang menonjol dibanding Kelihan Adat, lalu berpengaruh pada Perbekel kurang menonjol dibanding Bendesa Adat. Setidak-tidaknya kurang kordinasi. Nah di sinilah saya pikir Gubernur Bali di masa datang menjernihkan masalahnya. Fungsi dan wewenang kedua desa di Bali ini harus diperjelas kembali dan jangan biarkan saling tumpang tindih. (*)