Antrean yang mengular di sepanjang jalan menuju Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) di Bali menjadi pemandangan menarik sejak awal pekan ini. Antrean masih berlangsung sampai hari ini dan mungkin esok. Banyak yang memuji ketangguhan orang Bali antre berjam-jam di tengah panas dengan tertib. Memang tanda-tanda kesabaran ada batasnya. Misalnya, pegawai SPBU yang berani bertengkar dengan Gubernur Bali Wayan Koster lantaran dituduh lambat dalam bertugas.
Yang membuat orang tambah marah bukan hanya langkanya BBM, tapi langkanya kejujuran dari PT Pertamina (Persero). Direktur Pertamina Simon Aloysius Mantiri ada di Bali meninjau sepanjang jalan dengan kawalan polisi. Di hari pertama hilangnya semua jenis BBM itu dari SPBU, Direktur Pertamina membeo pernyataan bosnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. "Stok tak ada masalah. Aman." Disebutkannya stok nasional aman 16 sampai 18 hari ke depan. Rakyat diminta tidak panik.
Namun di hari ketiga muncul alasan baru. "Tanker sulit merapat di depo Manggis, karena jangkarnya macet." Simon Aloysius Mantiri yang bertemu Gubernur Wayan Koster di Depo Sanggaran, mengumumkan penyebab utama: satu kapal tanker mengalami kesulitan bongkar muatan. Jadwal bongkar yang seharusnya pukul 06.30 WITA molor hingga pukul 22.00 WITA.
Tiga hari ada tiga versi alasan yang berbeda. Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) memberikan analisa, jika hanya satu kapal terlambat 12 jam, mengapa bisa melumpuhkan seluruh Bali yang punya dua terminal besar — Sanggaran dan Manggis? Logika sederhananya tidak masuk. CERI menduga ketahanan stok di Bali sebelum gangguan sudah di bawah 7 hari, jauh dari standar ideal 20-25 hari.
Analisa Ombudsman lebih tajam. Lembaga ini kabarnya sudah memberi sinyal, kasus menghilangkan BBM bukan cuma di Bali, tapi meluas di 11 provinsi. Pola dan dalihnya sama. Stok di pusat diklaim aman, tapi kosong di ujung selang SPBU. Akar masalahnya kebijakan energi kita yang amburadul.
Pertama, rantai pasok maritim yang rapuh. Indonesia adalah negara kepulauan, tapi kita masih bergantung pada kapal tanker tunggal dan terminal yang operasinya tidak 24 jam. Begitu satu kapal bermasalah dan terlambat menurunkan minyak, stock di darat tidak cukup untuk menahan.
Kedua, disparitas harga yang menciptakan bom waktu. Harga Pertalite subsidi dan Pertamax nonsubsidi terpaut jauh. Akibatnya terjadi migrasi besar-besaran konsumen ke Pertalite. Semua orang seperti dipaksa beralih ke subsidi karena harga nonsubsidi tak terjangkau. Kuota pun jebol.
Ketiga, kebijakan tambal sulam yang membebani daerah. Alih-alih memperbaiki hulu, pemerintah membebankan solusi ke hilir: Pemda disuruh bikin edaran pembatasan 20 liter untuk mobil, SPBU diminta cek STNK, masyarakat disuruh antre dengan QR Code. Di Bali, saat ini misalnya, Pemda diminta untuk memberlakukan WFH (bekerja dari rumah) bagi pegawai negeri sipil dan sekolah belajar dalam jaringan.
Antrean BBM di Bali kali ini adalah horor dasyat yang tak pernah terjadi di rezim pemerintahan sebelumnya. Bali bukan hanya butuh BBM untuk motor warga, tapi untuk pariwisata. Setiap jam antrean ojek online, setiap taksi yang mogok, adalah citra pariwisata yang rusak di mata dunia. Gubernur Koster sudah memerintahkan SPBU buka 24 jam, Pertamina sudah menambah 57,9 juta liter (44,9 juta Pertalite dan 13 juta Pertamax) pada 14-17 Oktober, tapi SPBU tetap banyak tutup karena petugasnya – umumnya para wanita – kelelahan bekerja. “Saya bukan robot,” teriak seorang wanita staff SPBU kepada Gubernur Koster.
Pertamina tidak bisa berlindung di balik jangkar kapal. Rakyat butuh audit total: berapa stok riil di Terminal Manggis dan Sanggaran, siapa vendor pengangkut yang gagal pasok. Tak adakah sistem yang bisa menjelaskan, sepanjang berapa antrean bisa dipenuhi oleh SPBU sehingga polisi harus membubarkan antrean yang menunggu kloter berikutnya. Bayangkanlah, seorang ibu yang menggendong bocah sudah antre 6 jam, ketika berada di halaman SPBU ternyata BBM habis dan menunggu mobil tanki yang baru datang tengah malam.
Begitu sulitkah pemerintah untuk jujur? Sebut saja urusan energi memang lagi gawat sambil mengajak semua orang untuk maklum. Pemerintah harus membatasi subsidi BBM, ya, katakanlah meski pahit. Sudah nyata pasokan BBM ke daerah dikurangi namun selalu disebutkan stock memadai. Alasan keterlambatan distribusi selalu menyalahkan alam. Di Kalimantan Barat disebut distribusi terkendala air Sungai Kapuas yang dangkal. Pertamina mengakui kapal tugboat hanya mampu sampai Sanggau, tidak bisa lanjut ke Sintang akibat kemarau. SPBU harus mengambil BBM dengan truk dari Pontianak, butuh waktu berjam-jam. Tapi pertanyaannya bukankah kemarau datang setiap tahun? Mengapa tidak diantisiasi?
BBM adalah hajat hidup orang banyak. Ia bukan sekadar komoditas, ia adalah nadi ekonomi. Ketika nadinya tersumbat dan muncul alasan yang berubah-ubah, yang lumpuh bukan hanya badan, tapi juga kepercayaan publik.
**
Tidak ada komentar:
Posting Komentar