Oleh Mpu Jaya Prema
Pernyataan juru bicara Partai Gerindra Kamrussamad dalam debat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sangat menarik. Ini pernyataan politik paling telanjang dalam setahun terakhir. Cobalah baca. "Saya menilai memang kita perlu mengusulkan kepada Presiden untuk mengevaluasi secara sungguh-sungguh Menteri Kehutanan. Sangat perlu dievaluasi. Jadi saya merespons sangat serius, kalau benar Presiden ingin mengganti, ya, kita semua aminkan." Kalimat itu ditujukan untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Lalu ada satu nama lagi ditambah: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kamrussamad bahkan menyebutkan, Fraksi Gerindra di DPR sedang mengevaluasi 42 menteri dan wakil Menteri. Namun, dari 42 menteri itu, hanya dua nama itu yang disebut berulang-ulang: Bahlil dan Raja Juli.
Kenapa hanya dua menteri itu? Mari kita jujur. Gerindra
tidak sedang melakukan evaluasi kinerja. Gerindra sedang melakukan eksekusi
politik secara terbuka. Alasan teknis yang diberikan masuk akal, bahkan sangat
masuk akal. Gerindra menggunakan skor versi CELIOS lewat survei yang disebut Key
Performance Indicator (KPI) — dalam bahasa Indonesia: Indikator Kinerja
Utama. KPI adalah tolok ukur yang terukur untuk menilai apakah seorang menteri
berhasil atau gagal menjalankan tugasnya. Untuk Bahlil Lahadalia skornya -159,
terendah se-Kabinet Merah Putih. Kita tahu, Bahlil baru saja rangkap jabatan
menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dan Menteri ESDM per 1 Oktober
2026.
Dengan dua jabatan rangkap, krisis BBM meluas di 11 provinsi
— dan Bali yang paling lumpuh. Alasan yang dipakai Pertamina berubah-ubah dari
distribusi truck yang kena macet sampai jangkar kapal tanker yang rusak. Di Belawan
kapalnya tidak bisa bongkar karena ombak tinggi, di Kalimantan Barat kapalnya
tidak bisa lewat karena Sungai Kapuas surut. Lalu ada pemadaman listrik massal
di Kepulauan Riau. Publik melihat Bahlil sibuk berpolitik sebagai Ketua Umum
Golkar ketimbang mengurusi jangkar kapal tanker.
Untuk Raja Juli Antoni, skor KPI-nya -103. Kebakaran hutan
naik 66 persen dari 261 ribu hektare (2024) menjadi 433.751 hektare (2025)
menurut data STADI Auriga Nusantara. Tiga provinsi yang dulu kena korban banjir
angka kebakaran hutan juga naik. Aceh naik 426 persen, Sumut 281 persen, Sumbar
1.034 persen. Kebakaran hutan juga meluas dari Sumatera, Kalimantan, hingga
Papua. Asapnya sudah sampai mengganggu hubungan diplomatik dengan negara
tetangga. Bahkan belakangan mulai masuk Jakarta. Menteri yang seharusnya
menjaga hutan justru jarang diajak Presiden dalam rapat terbatas penanganan kebakaran
hutan.
Dua alasan itu memang valid. Tak ada yang membantah. Tapi
pertanyaannya: apakah hanya dua menteri ini yang bermasalah? CELIOS mencatat 10
menteri ber-skor negatif, termasuk Menteri HAM Natalius Pigai (-158) yang
skornya hampir sama dengan Bahlil, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono (-47)
dengan kasus keracunan MBG massal, Menko Pangan Zulkifli Hasan (-43), hingga
Menteri ATR Nusron Wahid (-24). Mengapa Gerindra diam untuk mereka? Mengapa
hanya Bahlil dan Raja Juli yang di-mention dengan kata
"Aamiin" jika keduanya diganti?
Jawabannya adalah keduanya menyangkut “orang partai”. Bahlil
adalah Ketua Umum Partai Golkar. Raja Juli Antoni adalah Sekretaris Jenderal
PSI. Keduanya bukan kader Gerindra. Inilah yang membuat desakan evaluasi itu
tercium aroma bagi-bagi kekuasaan, bukan sekadar perbaikan kinerja. Gerindra
sebagai partai Presiden, yang merasa memiliki hak moral untuk mengawal Asta
Cita, nampaknya melihat dua kursi strategis — ESDM dan Kehutanan — yang
mengelola sumber daya alam triliunan rupiah. Kok keduanya dipegang oleh partai
lain. ESDM mengatur hilirisasi nikel, batu bara, dan distribusi BBM yang
menentukan hidup mati rakyat. Kehutanan mengatur 120 juta hektare kawasan
hutan, izin pelepasan kawasan, dan PSN food estate.
Apakah berani Prabowo mengevaluasi kedua menteri itu? Di
sinilah dilemanya. Jika Prabowo me-reshuffle Bahlil dan Raja Juli
sekarang, ia memang akan dicatat sebagai Presiden yang membersihkan kabinet
dari menteri yang gagal. Sebagian besar rakyat mungkin ikut mengamini. Tapi Prabowo
juga akan dituduh melakukan politisasi, menyingkirkan Ketua Umum Golkar, partai
terbesar kedua di koalisi. Juga meyingkirkan Sekjen PSI, partainya Joko Widodo, orang yang
sangat dekat dengan istana. Tapi begitulah, Jika Prabowo tidak me-reshuffle,
ia akan dianggap tidak berdaya di depan partainya sendiri. Dan membiarkan
krisis BBM dan kebakaran hutan yang terus berulang. Ini membuat citra Prabowo
negatif.
Gerindra sedang memainkan bola yang cerdik: lempar bola ke
publik, biarkan publik marah pada Bahlil dan Raja Juli, lalu Presiden tinggal
eksekusi dengan legitimasi "suara rakyat dan partai". Tapi kita harus
mengingatkan Prabowo: reshuffle bukan alat untuk ganti orang partai.
Jika evaluasi hanya menyasar menteri dari partai lain, sementara menteri dari
Gerindra yang skornya merah dibiarkan, maka yang terjadi bukan efisiensi,
melainkan pembersihan koalisi.
Publik tidak butuh drama siapa dari partai apa yang
menterinya gagal. Publik butuh BBM tersedia dan hutan tidak semakin meluas
terbakar. Jika Prabowo berani, evaluasilah semua 42 menteri itu secara
objektif, bukan hanya dua yang kebetulan bukan dari Gerindra. Jangan hanya
berani pada partai lain, tapi lembek pada yang dari dalam rumah sendiri. Karena
jika tidak, sejarah akan mencatat: dua tahun Prabowo-Gibran bukan diisi dengan
evaluasi kinerja, tapi dengan evaluasi siapa pemilik kursi.
Harapan kita – setidaknya saya – Prabowo berani melakukan
evaluasi total terhadap kabinet setelah dua tahun pemerintahan berjalan. Ini
kesempatan emas karena perjalanan ke depan masih panjang, tiga tahun lagi. Jika
perlu kabinet dirampingkan dengan menggabungkan kementrian seperti dulu dan itu
berarti Prabowo melakukan efisiensi nyata dan bukan efisiensi omon-omon.
Misalnya, Kementerian HAM dikembalikan ke Kementrian Hukum.
Menteri HAM Natalius Pigai skornya -158 (peringkat 2 terburuk) karena dinilai
gagal menangani kasus HAM berat. Nusron Wahid skornya -24 (peringkat 6
terburuk) sebagai Kementerian ATR/BPN sebaiknya diganti lebih cepat lagi karena
sudah diincar Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk apa lagi menunda.
Kementerian Desa & PDT Yandri Susanto, skor KPI-nya
memang tak masuk 10 terburuk sama dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri
Wardhana. Tapi “baiknya” kinerja mereka justru karena “tak banyak bekerja”.
Coba lihat, seminggu antre dasyat BBM di Bali, Menteri Pariwisata tak datang
memulihkan nama buruk Bali. Kementerian Desa gabungkan saja dengan Kementrian
Transmigrasi dan Kementrian Pariwisata digabung kembali dengan Kementrian
Kebudayaan. Rasanya tak perlu banyak ada pejabat setingkat menteri plus para wakil
menterinya untuk menangani program Prabowo. Jangan-jangan Prabowo sendiri lupa
apa pernah melantik Menteri Kependudukan, dan siapa orangnya? Ya, karena
kerjanya “tak sampai telihat”.
Masalahnya, Presiden Prabowo baru saja mengganti sejumlah
menternya. Kalau sekarang mengganti lagi, bisa-bisa Prabowo mendapat Piagam
MURI untuk presiden yang paling sering mengganti menterinya. Untuk kebaikan,
kenapa tidak? Masih tiga tahun masa jabatan itu, terlalu panjang dengan main
drama-dramaan.
***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar